Radikalisme Tumbuh Akibat Dari Cita Cita Politik Yang Tak Tersampaikan

0
51

Jakarta, namalonews.com- Dadang Rusdiana Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengatakan pendapat paham radikalisme tumbuh ketika keinginan dan cita-cita politiknya tidak tersampaikan dengan baik. Akibatnya, mereka akan mencari jalan yang keras, mengintimidasi, bahkan melakukan teror.

Dirinya juga mengatakan, keinginan serta cita-cita politik yang tidak tersampaikan itu dapat terlihat saat seseorang tidak menghormati Bendera Merah Putih. Juga, dia menambahkan, ketika orang tersebut tidak mengakui Pancasila.

Dadang menyatakan, bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan tersebut menunjukkan pembangkangan kepada negara. Bahkan, dia juga menambahkan, benih radikalisme itu tumbuh pada dirinya.

Oleh sebab itu, Dadang prihatin dengan adanya radikalisme kampus yang melibatkan kelompok terdidik. “Mahasiswa harus lebih bertanggungjawab, karena mereka termasuk masyarakat terdidik,” kata dia dalan pesan singkatnya, Rabu (6/6).

Dadang mengakui bahwa paham radikalisme memang bisa muncul dalam diri siapapun, termasuk dalam lingkungan pendidikan seperti kampus. Dia pun berharap supaya intensitas pemikiran radikalisme itu tidak menjadi tinggi.

Dadang juga merasa yakin kampus memiliki sistem untuk meminimalisir paham dan aliran radikalisme di lingkungan kampus. Kendati demikian, politikus Partai Hanura itu juga meminta agar Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap paham radikalisme di lingkungan kampus.

Monitoring dan juga evaluasi oleh Kemenristekdikti ini dalam konteks menjaga bangsa dan negara ini dari situasi kekacauan. Sebab, radikalisme dapat menjadi akar terorisme.

“Evaluasi dan monitoring oleh Kemenristekdikti ini dalam konteks menjaga bangsa dan negara ini dari situasi kekacauan terorisme. Saya kira wajar, dimanapun pasti ada orang-orang yang berpikir radikal,” kata Dadang,  di sela-sela pertemuan Pimpinan DPR RI dan BAKN dengan BPK RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/6/2018).

“Orang berpikir radikal ini jangan dibiarkan menjadi benih-benih pembangkangan terhadap negara,” ujar Dadang

Dadang berpendapat untuk menghadapi kaum intelektual dan cendekiawan, dapat dilakukan dengan pendekatan akademis, elegan dan konstruktif. “Saya kira kita punya akal sehat bersama, atau sebuah common sense bahwa yang namanya radikalisme itu kesesatan dan penyimpangan dari nalar yang sehat,” kata dia.

Sebelumnya, Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius menyatakan infiltrasi atau penyusupan paham radikalisme sudah masuk ke kampus-kampus dengan melibatkan mahasiswa. Infiltrasi paham radikalisme juga diduga dilakukan oleh staf pengajar atau dosen kepada mahasiswanya.

BNPT sudah mulai memetakan sejumlah dosen atau tenaga pengajar yang diduga memiliki paham radikalisme dan tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. “Jadi semua sel-sel itu sudah masuk tapi tingkatannya berbeda,” kata Suhardi.

Oleh sebab itu, BNPT meminta Kemenristekdikti dan juga Kemendikbud untuk melakukan rekrutmen dengan cara yang ketat terhadap pengajar maupun dosen. Ini sebagai antisipasi penyusupan paham-paham radikalisme di dunia pendidikan.

Dia melanjutkan penyusupan paham radikalisme saat ini sangat mudah penyebar di lembaga pendidikan lantaran berkaitan erat dengan semakin mudahnya akses teknologi komunikasi digital.

“Teknologi informasi digital itu menyebar dengan cepat, sangat sulit memonitornya. Kalau dulu kita gampang secara fisik memonitor kalau sekarang orang diem yang dibukanya konten-konten semacam itu,” kata dia.

Di sisi lain, mengenai data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang mengungkap tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terpapar terorisme, Dadang menilai BNPT jangan terlalu membuka data itu.

Menurutnya, hal itu cukup menjadi bagian dari strategi BNPT dalam mengawasi pergerakan paham radikalisme di lingkungan kampus. Hal itu jangan sampai menimbulkan keresahan dan stigma negatif dari masyarakat kepada kampus.

“Artinya monitoring dilakukan, tapi jangan terlalu reaktif. Aktivitas kampus juga biasa saja, tidak perlu terlalu dimata-matai. Kita tidak mungkin menghilangkan secara total orang-orang yang berpikir radikal, tapi kita harus tetap meminimalisir, dan mengunci, agar tidak menjadi aksi. Karena yang paling berbahaya dari pemikiran radikalisme adalah ketika sudah menjadi aksi,” tutup politisi dapil Jawa Barat itu.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir akan meminta rektor di seluruh perguruan tinggi untuk mendata nomor handphone dan media sosial mahasiswa hingga dosen dalam rangka mencegah radikalisme di kampus.

“Jadi dengan pendataan nomor handphone dan media sosial itu, kita bisa melacak apakah ada aktivitas radikalisme di sana,” ujar Nasir saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu, 6 Juni 2018.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pihaknya akan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mencegah penyebaran paham radikalisme. Rencana tersebut muncul usai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menemukan 40 masjid yang terindikasi menyebarkan paham radikalisme.

“Harus ada (kerjasama dengan BNPT). Karena kita kebetulan akan menyelenggarakan Asian Games 2018. Kita akanterus bertukar informasi sehingga harus bisa dipastikan tidak ada tempat bagi  paham radikalisme di sini,” kata Sandiaga di Masjid Raya KH Hasyim Asyari, Jakarta Barat pada Rabu, 6 Juni 2018.

Sandiaga berujar, masjid harus menjadi sarana untuk membangun, bukan sebagai tempat penyebaran paham radikalisme. Sebab, kata Sandiaga, Islam mengajarkan kedamaian.

“Justru kita gunakan kesempatan ini untuk membina mereka karena masjid itu seperti Masjid Hasyim Asyari ini adalah sumber kemakmuran dan kita harus memastikan bahwa masjid itu menjadi sinar daripada Islam yang rahmatan lil alamin mempersatukan, itu yang kita inginkan,” ungkap Sandiaga.

Sebelumnya, Sandiaga mengklaim terdapat 40 masjid di Jakarta yang terindikasi menyuburkan paham radikalisme. Data-data masjid tersebut, kata Sandi, telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

“Kami punya datanya di Biro Dikmental,” kata Sandiaga di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Selasa, 5 Juni 2018.

Meski begitu, dia tidak bersedia merincikan nama masjid-masjid tersebut. “Kami tidak bisa mengumbar nama masjidnya,” kata Sandiaga.

Saat ini, kata Sandiaga, pihaknya telah mengambil langkah-langkah untuk mendorong pengelola masjid DKI Jakarta menggelar kegiatan positif.

Di lain pihak, Wakil Ketua MPR Dr. Mahyudin menyampaikan sosialisasi Empat Pilar MPR kepada Forum Pemuda Muslim Bontang, di Bontang, Kalimantan Timur, Rabu (5/6/2018). Dalam sosialisasi, Mahyudin menyinggung radikalisme di kalangan anak muda.

Paham radikalisme menurut Mahyudin menyasar kaum muda. Sebab anak-anak muda mempunyai semangat yang tinggi jika banding rasio atau logika. Jadi akan mudah terkontaminasi dan disusupi paham radikalisme. Inilah yang membedakan anak-anak muda dengan orangtua. Paham radikalisme ini sangat berbahaya, katanya.

Mahyudin menambahkan anak-anak muda lebih mudah dipengaruhi paham radikalisme dibanding dengan ustad atau ulama. Untuk para ulama Muhammadiyah dan NU disusupi paham radikalisme sudah tak mempan. Sebab sudah menguasai ilmu agama menyeluruh, ujarnya.

Mahyudin menyebutkan anak-anak muda banyak belajar radikalisme dari internet dan media sosial. Radikalisme sebenarnya adalah mencuci otak. Itulah penyebab radikalisme masuk ke kampus sebab anak muda punya semangat tinggi daripada logikanya, jelas Mahyudin.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), lanjut Mahyudin, mempunyai data tentang radikalisme. Indikasinya ada sekitar 30 persen mahasiswa yang terkontaminasi paham radikal. Masalah ini diserahkan pada universitas untuk mengawasi kegiatan mahasiswa.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here