Risma Bingung Cari Uang THR untuk Pegawainya

0
146

Jakarta, namalonews.com- Boleh jadi, pada lebaran 2018 ini PNS di lingkungn Pemerintahan Kota Surabaya, Jawa Timur, tidak bisa membelanjakan uangnya untuk aneka kebutuhan Hari Raya Idul Fitri 1439 H. Pasalnya, mereka terancam tidak menerima Tunjangan Hari Raya (THR).

Kenapa begitu? Jawabannya adalah seperti apa yang disampaikan oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, belum lama ini bahwa Pemerintahan Kota (pemkot) Surabaya tidak mempunyai anggaran untuk memberikan THR kepada abdi negara tersebut.

“Tidak ada (anggaran) dan cari di mana. Terus, aku dapat duit dari mana. Di Surabaya itu rekening semua mati sudah. Kalau ini belanja pegawai misal ada 10, ya untuk 10,”  kata Risma, Kamis (7/6/2018) pada media.

Pemerintahan Kota Surabaya, menurut Risma, tidak bisa secara langsung dan serta merta membuat keputusan untuk membayar THR kepada pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya dengan asal comot uang dari anggaran pos lain. Bukan itu saja, menurut Risma. Kebijakan ini, tambahnya, juga tidak bisa langsung dieksekusi karena sesuai dengan peraturan yang berlaku, pihaknya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Surabaya.

“Jadi saya tidak bisa asal comot dari tempat lain. Belum lagi harus ke DPRD. Pindah rekening terus diganti juga tidak bisa,” ujar Risma.

Menurut Risma, jumlah anggaran yang akan diambil untuk PNS di lingkungan Pemkot Surabaya cukup besar, yakni Rp64 miliar. Jika jumlah itu diberikan sebagai THR kepada pegawainya yang PNS, tambah Risma, tentu saja akan menimbulkan kecemburuan sosial di lingkungan pegawai non-PNS.

“Jadi, sudah ambilnya banyak, itu juga tidak mungkin kalau diberikan. Nanti guru-guru honorer pasti protes kalau cuma PNS yang dapat,” kata Risma.

Protes, menurut Risma, juga akan muncul dari pegawai kategori 2 (K2-outsorcing). Pegawai kategori 2 alias alih daya tersebut, tambahnya, bukan saja terdiri atas petugas kebersihan, melainkan juga dari kalangan dokter dan perawat.

“Kalau sudah gitu dari mana coba aku dapat uangnya?” keluh Risma.

Dana Alokasi Umum (DAU) Pemkot Surabaya pun, tegas Risma, tak akan sanggup menambal pembayaran THR. Boro-boro untuk membayar THR. Untuk membayar gaji PNS saja, jika hanya mengandalkan DAU masih kurang.

“DAU itu saja kurang untuk gaji PNS. Kurang kami. Itu untuk gaji saja, enggak ada apa-apa. Jadi, kami nombok itu,” kata Risma.

Keluhan Risma itu bermula dari terbitnya Surat Edaran yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, nomor 903/3386/SJ tertanggal 30 Mei 2018 yang ditujukan kepada seluruh gubernur di Indonesia. Surat edaran itu berisi tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD.

Berdasarkan surat edaran tersebut, Tjahjo memerintahkan kepada seluruh gubernur di Indonesia untuk membayarkan THR Idul fitri kepada PNS dan anggota DPRD pada minggu pertama Juni 2018. Kemudian, pembayaran gaji ketiga belas mesti dilakukan pada minggu pertama Juli 2018.

Tidak hanya menerbitkan surat edaran nomor 903/3386/SJ saja. Tjahjo juga menerbitkan surat edaran berikutnya, yakni surat edaran nomor 903/3387/SJ. Kedua surat edaran itu isinya sama. Bedanya adalah bahwa surat edaran kedua yang nomor 903/3387/SJ itu ditujukan kepada bupati dan wali kota.

Tujuan penerbitan kedua surat edaran tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2018 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS, TNI, Anggota Kepolisian, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Pada kedua surat edaran tersebut dijelaskan secara rinci besaran THR dan gaji ke-13 yang meliputi gaji pokok atau uang representai, tunjangan keluarga, serta tunjangan jabatan.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here