Risma VS Mendagri, Apa Surabaya Miskin?

0
155

Jakarta, namalonews.com- Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dan Mendagri Tjahjo Kumolo, yang merupakan pejabat tinggi di PDIP, memiliki pendapat yang berbeda terkait dengan penggunaan dana Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembiayaan THR dan gaji ke- 13 PNS. Dari pihak PDIP sediri pun berharap bahwa semua pihak dapat mendukung kebijakan THR bagi PNS tersebut.

“Ini adalah  keputusan dan  kebijakan dari Presiden, jadi harus didukung oleh seluruh kepala daerah, ini merupakan negara kesatuan,” kata Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP, Eva Kusuma Sundari pada hari Rabu 6 Juni 2018.

Eva Kususma mengatakan bahwa keputusan dan kebijakan seorang Presiden pasti telah melalui berbagai pertimbangan dan kajian yang mendalam. Ole karena itu, alangkah baiknya apabila semua pihak dapat mendukung THR bagi PNS. Selain itu, ia menjelaskan bahwa selayaknya daerah mencari solusi terkait dengan permasalahan yang  dihadapi oleh kepala daerah. Ia juga mengatakan bahwa beberapa daerah yang ada di Indonesia sudah menganggarkan THR dan gaji ke- 13 PNS di daerahnya dengan menggunakan APBD.

“Tentu saja Pak Jokowi sudah melakukan study possibility agar operasional, jadi peluang di APBD ada. Bahkan beberapa daerah sudah menganggarkannya ,” jelas Eva.

Walaupun seperti itu, Eva Kusuma tidak memberikan kritikan kepada daerah-daerah yang merasa keberatan dengan kebijakan THR bagi PNS dengan menggunakan APBD Daerah. Eva menjelaskan bahwa pasti ada solusi yang dapat dilakukan oleh daerah dalam menanggapi permasalahan tersebut, salah satunya adalah melalui Rancangan APBD Perubahan. Dengan cara ini daerah akan mendapatkan kemudahan dalam menghadapi kebijakan THR PNS dari APBD.

Seperti yang telah diketahui oleh masyarakat luas, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Nomor 903/3386/SJ, serta Surat Mendagri kepada Bupati/Wali Kota No. 903/3387/SJ yang tertanggal 30 Mei 2018, APBD menjadi sumber dana dalam pemberian THR dan gaji ke-13 para PNS di daerahnya.

Selain kebijakan itu, berdasarkan Peraturan Mendagri  No. 33 tahun 2017 mengenai Pedoman Penyusunan APBD pada tahun Anggaran 2018, telah diatur bahwa, penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD telah  disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, serta telah memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan dan pemberian gaji ke- 13 dan gaji ke- 14.

Beberapa daerah merasa keberatan dengan kebijakan bahwa dana THR dan gaji ke- 13 diambil dari dana APBD. Salah satu daerah yang keberatan dengan kebijakan ini adalah kota Surabaya. Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan bahwa dirinya merasa keberatan apabila dana untuk THR dan gaji ke- 13 itu diambil dari APBD.

“Kalo besar kan yaa.. membebani, berat  yaa, masa harus pakai APBD,” kata Risma yang merasa keberatan dengan kebijakan THR dari APBD.

Lebih dari ungkapan terbebaninya dengan kebijakan THR dan gaji ke- 13 dari aPBD, Risma juga  mengatakan bahwa pemberian THR kepada pegawai (PNS) bukanlah hal yang wajib dilakukan. Hal ini dikarenakan menurut Risma, kebijakan pemberian THR tersebut baru dilakukan tahun ini.

“Ga lah.. ga wajib. Ga ada, baru tahun ini lah adanya, tahun-tahun kemarin ga ada (THR) kok. Ga ada, baru tahun ini,” kata Risma.

Karena pernyataan Risma yang keberatan akan kebijakan ini, Mendagri, Thahjo Kumolo mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah ini dikeluarkan oleh Kemendagri berdasarkan hasil rapat koordinasi Kemendagri bersama dengan pemda dan DPRD.

“Lah, wong surat yang kami buat itu adalah permintaan dari daerah pada saat kami rapat koordinasi kepala daerah. Juga dihadiri oleh sekda dan ketua-ketua DPRD se-Indonesia, semua ga ada masalah kok,” ucap Tjahjo.

Perihal sejumlah daerah yang merasa keberatan atas kebijakan THR dan gaji ke- 13 dari APBD, salah satunya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Tjahjo enggan memberikan berkomentar. Politikus PDIP sekaligus Mendagri tersebut mengatakan bahwa daerah lain, seperti Lampung, tidak merasa keberatan dengan adanya kebijakan tersebut.

“Saya kemarin-kemarin ke Lampung, sudah menganggarkan kok, yang di Surabaya apakah benar Pemerintah Kota Surabaya sangat miskin tidak ada uang? Anggaran untuk gaji pegawainya saja tinggi sekali loh,” tambah Thahjo saat ditemui pada hari Rabu, 6 Juni 2018 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Penjelasan Kemenkeu Terkait Sumber Anggaran THR PNS

Pemberian tunjangan hari raya atau THR kepada para PNS baik yang di pusat maupun PNS yang di daerah, sempat menjadi polemik dan viral di berbagai media sosial, terutama persoalan THR PNS daerah yang dinilai banyak permasalahan dalam pengalokasiannya.

Pemerintah sudah menetapkan berapa jumlah dana tunjangan hari raya atau THR bagi pegawai negeri sipil (PNS) baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Kebijakan ini telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2018.

Namun demikian, masih ada beberapa pemerintah daerah (Pemda) yang mengalami kesulitan dalam proses mencairkan anggaran THR dan gaji ke-13 untuk PNS di daerahnya. Berikut beberapa penjelasan dari Boediarso Teguh Widodo selaku Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan terkait dengan sumber anggaran THR dan gaji ke- 13 PNS daerah (PNSD):

  1. Anggaran tunjangan hari raya dan Gaji ke- 13 Aparatur Sipil Negara atau ASN atau PNS Daerah sebenarnya telah dialokasikan pada APBN tahun anggaran 2018 melalui pos Dana Alokasi Umum atau DAU pada anggaran TKDD yang telah disusun;
  2. Pada formulasi penghitungan DAU untuk tahun anggaran 2018, alokasi DAU tiap daerah dihitung dari Alokasi Dasar (AD), yang didasarkan pada Belanja Gaji PNS, juga berdsasarkan celah Fiskal (CF), yang merupakan selisih antara kebutuhan fiskal daerah dengan kapasitas fiskal daerahnya.
  3. Terkait perhitungan formulasi Alokasi Dasar (AD) tersebut, telah memperhitungkan gaji PNS Daerah, yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang membersamai gaji pokok sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang penggajian, yaitu tunjangan keluarga, , tunjangan umum, tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan PPh, serta termasuk juga gaji ke-13 dan tunjgangan hari raya;
  4. Jumlah besaran gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah diperhitungkan pada AD dalam formulasi pengalokasian DAU secara nasional yaitu 194,95 Triliun. Jumlah ini mencapai 97,3% dari keseluruhan total Belanja Pegawai PNS Daerah nasional yang besarannya adalah sebesar 200,3 Triliun rupiah. Boediarso menerangkan bahwa sesuai dengan formulasinya, memang belanja pegawai daerah tidak 100% dihitung dalam DAU. Hal ini dikarenakan, terutama oleh alokasi DAU bukan merupakan penjaminan atas pembayaran gaji dari DAU.
  5. Pada dasarnya, pembayaran gaji pokok bulanan bagi PNS, gaji ke- 13, dan tunjangan hari raya merupakan tanggung jawab APBD, yang harus didanai dari Penerimaan Umum APBD , yang terdiri dari PAD, DAU, DBH,s erta beberapa sumber penerimaan umum lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa, DAU tidak dimaksudkan sebagai satu-satunya sumber anggaran dana untuk pembayaran gaji bulanan dan gaji ke- 13.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here