Surat Edaran THR dan Gaji 13, ‘Jebakan Batman’?

0
136

Jakarta, namalonews.com- Kemendagri telah rampung menerbitkan surat edaran (SE) Nomor: 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018 tentang pemberian THR dan gaji ke 13. Penerbitan surat edaran tersebut ditujukan kepada Walikota/Bupati di seluruh Indonesia sebagai perintah pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD kepada Pejabat Daerah dan PNSD. Tujuannya di antaranya agar daerah ketika mengalokasikan anggaran untuk itu tidak menyalahi aturan.

Jadi bukan surat instruksi. Namun surat yang memuat petunjuk teknis pengalokasian anggaran THR dan gaji ke-13.

“Enggak ada itu untuk memberatkan. Justru kami mengeluarkan surat Mendagri untuk memperkuat bagi daerah sebagai tambahan payung hukumnya,” kata Tjahjo, usai menghadiri acara Deklarasi Kampus Pancasila Anti Radikalisme dan Intoleransi di Universitas Negeri Lampung (Unila), di Lampung, Selasa (5/6) pada media.

Namun dalam perjalanan waktu, surat edaran tersebut menuai pro dan kontra. Malah ada yang berpendapat bahwa surat edaran Kemendagri Nomor: 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018 tersebut merupakan sebuah ‘jebakan batman’ terhadap pemerintah daerah yang ada di seluruh Indonesia.

Perintah dan anjuran yang tertuang di dalamnya di antaranya, seluruh kepala daerah mengalokasiakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk tunjangan hari raya maupun gaji ke-13 tahun ini. Namun yang menjadi permasalahan alokasi dana tersebut hampa.

Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska), Adri Zulpianto, pada media Selasa 06/06/2018. “Alokasi APBD untuk THR dan gaji-13 PNS bisa dianggap sebagai anggaran ilegal karena belum mendapatkan persetujuan DPRD dan banyak melanggar UU.”

Disinyalir, dengan beredarnya surat tersebut tak ubahnya seperti menggali lobang kuburan untuk mengubur kepala daerah yang  sudah mengalokasikan anggaran THR dan gaji 13 PNS.

Dengan alasan, tatkala kepala daerah menjalankan perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) berarti kepala daerah tak ubahnya menjadi target makanan empuk para perangkat hukum negara. Misalnya komisi pemberantasan korupsi.

“Oleh karena itu, kami dari Alaska sebelum nasi menjadi bubur, meminta Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan surat tersebut, karena THR dan gaji 13 itu tidak tercantum dalam APBD 2018. Supaya kepala daerah tidak menjadi pesakitan KPK,” pinta dengan realistis.

Tak hanya itu, mereka juga melakukan pendesakan agar Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan segera membatalkan kebijakanya dalam pemberian THR maupun gaji ke 13 yang berada di lingkungan pemerintahan pusat. Bukankah kebijakan tersebut menjadi suatu ketidakadilan di pemerintahan daerah, khususnya bagi ASN, tandasnya.

“Ini karena kalau THR dan gaji ke-13 di pusat, anggaran disediakan oleh pemerintah pusat. Sedangkan THR maupun Gaji ke-13 untuk pemerintah daerah, alokasi anggaran disuruh cari sendiri dalam APBD,” tambahnya.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here