BNPT Ajukan Anggaran 854 M untuk Tahun 2019

0
127

Jakarta, namalonews.com- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah mengajukan rancangan anggaran dana sejumlah Rp 854.882.299.000,- untuk tahun 2019. Sebelumnya, anggaran yang mendapatkan persetujuan dari pemerintah adalah sebesar Rp 699.598.337.000,-. Akan tetapi Kepala BNPT, Komjen (Pol) Suhardi Alius masih merasa bahwa jumlah anggaran dana yang disetujui tersebut masih jauh dari cukup. Maka dari itu, BNPT mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp 155.283.962,-. Kepala BNPT mengatakan bahwa kekurangan tersebut dialokasikan untuk pusat pengendalian krisis.
“Saat ini kami sudah dicukupi oleh pemerintah, dicukupi sebesar 699 M, tapi kami masih kekurangan. Kekurangan ini telah kami alokasikan untuk pusat pengendalian krisis,” jelas Suhardi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Kamis, 7 Juni 2018.
Suhardi juga mengatakan bahwa berdasarkan undang-undang anti terorisme, BNPT merupakan badan yang menjadi leading sector dalam hal pemberantasan terorisme yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, BNPT berperan sebagai alat utama bagi Presiden RI untuk menentukan kebijakan dalam pemberantasan terorisme di Indonesia ke depannya.
Ia juga menambahkan, pada tahun 2019 ini, BNPT berencana untuk memprioritaskan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) pada pusat kendali krisis pemberantasan terorisme.
“Karena ini kan, sudah jadi pusat kendali krisis, kemudian juga sebagai koordinator dari seluruh 36 Kementerian dan Lembaga untuk pemberantasan terorisme. Ini adalah amanat undang-undang loh, bukan hanya Peraturan Presiden lagi,” terang Suhardi.
BNPT: Ada Masjid yang Terpapar Radikalisme Sejak 2012
Akhir-akhir ini kinerja BNPT harus diuji dengan banyaknya kasus terorisme yang sedang marak di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Sebagai badan pemberantasan terorisme yang ada di Indonesia, BNPT berkewajiban memberantas tindakan, isu-isu, maupun ajaran radikalisme yang berkembang di masyarakat.
Komjen (Pol) Suhardi Alius selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT membenarkan bahwa terdapat beberapa masjid di Jakarta yang telah lama terpapar ajaran atau ideologi radikalisme. Pernyataan tersebut, Suhardi sampaikan dalam pemaparannya saat menanggapi isu bahwa ada sejumlah masjid di DKI Jakarta yang terpapar radikalisme.
“Saya dapat beberapa informasi, penelitian 2012 itu juga sudah ada. Nanti kan, Kementerian Agama akan kami minta perhatian. Itu kan di bawah Kemenag, jadi nanti kami minta kembali hal itu. Kami minta perannya untuk melihat kembali siapa di situ dan sebagainya ,” jelas Komjen (Pol) Suhardi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Kamis, 7 Juni 2018.
Dalam pemaparannya, Suhardi juga menambahkan, ke depannya BNPT juga akan mengajak Kemenag untuk bekerja sama dalam menyelesaikan isu radikalisme di rumah ibadah bersama.
“Makanya Kemenag itu menjadi salah satu unsur yang akan kami kerja samakan, karena itu adalah peran pentingnya Kemenag, jadi paling tidak bisa menjadi ujung tombak. Nah, kami lah yang mengoordinasikan itu semua,” jelas Suhardi.
Sebelumnya, sejumlah masjid yang ada di Jakarta disebut-sebut digunakan sebagai tempat untuk mengajarkan paham radikalisme kepada masyarakat. Isu adanya ajaran radikalisme di beberapa masjid di Jakarta ini pertama kali muncul pada saat pertemuan para tokoh di Istana Merdeka pada hari Senin, 4 Mei 2018.
Pada saat itu, di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo mengundang 42 tokoh praktisi sosial, tokoh budaya, tokoh pendidikan, dan tokoh agama untuk berdiskusi bersama. Dalam acara diskusi bersama tersebut, dijelaskan terutama kepada Presiden Jokowi bahwasanya terdapat beberapa masjid di Jakarta yang digunakan sebagai tempat untuk mengajarkan ideologi radikalisme.
Salah seorang cendekiawan muslim, Azyumardi Azra mengatakan bahwa pada awalnya topik dalam diskusi tersebut diawali oleh salah satu tamu, yaitu Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid. Ia mengatakan bahwa berdasarkan survei, di sejumlah masjid terdapat ceramah yang isinya mengajarkan tentang radikalisme
“Mbak Alissa mengatakan, sekitar 40 masjid yang dia survei di Jakarta itu penceramahnya bersifat radikal, dia mengajarkan tentang intoleransi dan radikalisme,” jelas Azyumardi usai pertemuan di Istana Merdeka.
Walaupun demikian, persoalan sejumlah masjid terpapar ideologi radikalisme itu sudah mendapatkan pantauan dari pemerintah. Azyumardi melanjutkan, Presiden Joko Widodo telah merencanakan beberapa hal untuk mencegah munculnya ajaran pemahaman radikalisme dan terorisme di rumah ibadah, salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan organisasi masyarakat (ormas) Islam.
“Pak Jokowi telah menegaskan, bahwa sebenarnya permasalahan itu sedikit atau banyak sudah diatasi,” jelas Azyumardi.
“Beliau menugaskan salah seorang kepada pimpinan lembaga sosial keagamaan tertentu untuk mengadakan perbaikan di dalam rumah ibadah atau masjid, sehingga khotib didominasi oleh orang yang tidak mengajarkan tentang pemahaman khilafah atau daulah Islamiyah,” tambah Azyumardi.
Cendekiawan Muslim sekaligus seorang akademisi, Komarudin Hidayat menambahkan bahwa paham radikal bebas itu tidak hanya masuk ke dalam pemukiman warga, melainkan juga ada yang telah mempengaruhi kantor pemerintahan.
“Bahkan terdapat penceramah agama di masjid-masjid BUMN misalnya, sangat ironis. Ini kan perlu penjelasan kepada masyarakat ,” kata Komarudin.
Komarudin meminta kepada pemerintah agar mengadakan kerja sama yang lebih intens dengan organisasi masyarakat Islam besar. Ia menerangkan bahwa sebaiknya arahan kepada masyarakat itu tidak langsung dari pemerintah, melainkan dari masyarakat sendiri.
“Solusinya memang pengurus masjid BUMN harus lebih selektif dalam memilih penceramahnya. Ini harus lebih dikomunikasikan lagi dengan ormas Islam besar, di antaranya seperti Muhammadiyah dan NU, sehingga memang jangan langsung dari tangan pemerintah, melainkan juga melalui masyarakat,” kata Komarudin.
Tanggapan Sandiaga Uno Terkait Sejumlah Masjid Jakarta Terpapar Radikalisme
Sandiaga Uno selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta, turut memberikan tanggapannya mengenai isu masjid terpapar paham radikalisme tersebut. Dalam penyampaiannya, Sandiaga mengatakan bahwa pihaknya memiliki data nama sejumlah masjid yang digunakan sebagai tempat pengajaran paham radikalisme kepada masyarakat.
“Kita telah mengkroscek di Biro Dikmental. Memang benar ada beberapa masjid yang kita pantau. Dan tentu saja tidak mungkin jika kita umum-umumkan, karena akhirnya nanti bisa menjadi perpecahan,” terang Sandiaga di Masjid Hasyim Ashari, Jakarta Barat, pada hari Rabu, 8 Juni 2018.
Dalam penyampaiannya, Sandiaga mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membina sejumlah masjid yang diduga terpapar radikalisme tersebut. Sebenarnya, Biro Pendidikan Mental dan Spiritual telah mengadakan kerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia cabang Jakarta beserta MUI untuk melakukan pembinaan kepada sejumlah masjid tersebut secara rutin.
Kepala Biro Dikmental DKI Jakarta, Hendra Hidayat mengatakan bahwa pembinaan yang diberikan oleh pemerintah akan dilakukan kepada semua tempat ibadah, tidak hanya untuk tempat ibadah yang dicurigai terpapar paham radikalisme saja.
Sandiaga pun juga menekankan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga suasana kondusif di kawasan Ibu Kota, DKI Jakarta. Sandiaga menginginkan suasana Islam yang damai tanpa adanya konflik dan perpecahan di masyarakat. Ia menginginkan Jakarta menjadi kota yang damai dan semua masyarakat dapat bersatu tanpa saling berpecah-belah.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here