Mana Revolusi Mental? Sopir TKA digaji Rp 15 juta, Sopir Lokal Hanya Rp 5 juta

0
93

Jakarta, namalonews.com- Revolusi mental merupakan jargon yang diusung oleh presiden terpilih Joko Widodo sejak masa kampanye Pemilu Presiden 2014. Namun, tak banyak penjelasan konkret atas revolusi mental tersebut. Revolusi mental adalah konsep program Presiden Jokowi yang bertujuan untuk mengubah mentalitas masyarakat  ke arah yang lebih baik secara besar-besaran yang kemudian menjadi gerakan sosial untuk bersama-sama menuju Indonesia yang lebih baik.

Penerapan atau impelemantasi revolusi mental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, sebagaimana disebutkan di atas dipertanyakan oleh Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) dalam kapasitasnya sebagai Ketua Kogasma (Komando Satuan Tugas Bersama) Partai Demokrat Pemilukada 2018 dan Pilpres 2019. Hal itu disampaikan oleh AHY yang melihat banyaknya serbuan TKA (tenaga kerja asing) ke Kendari, Sulawesi Tenggara.

“Baru-baru ini saya pulang dari Kendari, dan saya melihat sendiri betapa banyak TKA bekerja di sana,” kata AHY dalam keterangan pers, Minggu (10/6/2018).

Menurut AHY, kehadiran TKA yang menyerbu berbagai kota di Indonesia tidak terlepas dari  terbitnya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia yang dikeluarkan pemerintahan Joko Widodo, baru-baru ini.

Sebagaimana diketahui bahwa Jokowi menerbitkan Perpres tersebut dengan pertimbangan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi. Dengan alasan itu, pemerintah memandang perlu pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 26 Maret 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (tautan: Perpres TKA).

Dalam Perpres ini disebutkan, penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri.

Setiap Pemberi Kerja TKA, menurut Perpres ini, wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia,

Sementara itu, Deputi Humas dan Media Kogasma, Putu Supadma Rudana, menambahkan agar masalah ini jadi perhatian dan segera dicarikan solusi.

“Sudah saatnya kita berpolitik mendengarkan suara rakyat bukan suara untuk membagi-bagi kekuasaan, perhatikanlah problem aktual masyarakat Indonesia. Apa yang disampaikan AHY benar, janganlah kebutuhan bangsa Indonesia saat ini tertutup oleh pemberitaan Pilpres 2019,” ujar Putu.

Lebih lanjut, Putu menjelaskan bahwa AHY mempertanyakan mana  dan seperti apa revolusi mental yang dulu gencar dan nyaring disuarakan pada pilpres 2014 lalu oleh Jokowi tersebut?  Namun, pada kenyataannya, program yang dibangga-banggakan oleh Jokowi itu justru tidak berjalan dengan baik, untuk tidak mengatakan tidak ada impelementasinya seiring gencarnya pembangunan sektor infrastruktur.

“Apanya yang direvolusi kalau masih banyak pengangguran dan kemiskinan. Jangan melulu infrastruktur, lapangan pekerjaan juga harus diperbanyak. Sopir tenaga kerja asing digaji Rp 15 juta sedangkan sopir lokal hanya dapat Rp 5 juta, di mana rasa keadilan itu? Kalau begini apanya yang direvolusi? Mendapatkan upah di negeri sendiri saja lebih rendah dari TKA,” kata Putu yang juga Wasekjen Demokrat mengutip hasil investigasi Ombudsman RI tahun 2017.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here