THR dan Gaji 13, Waspada! Ancaman Korupsi Kepala Daerah

0
182

Jakarta, namalonews.com- Terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo tentang kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke -13, Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran THR dan Gaji ke-13.

Juga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menerbitkan surat edaran (SE) nomor: 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018. Intinya, membebankan kepada daerah masing-masing untuk membayar THR dan gaji ke-13 bagi ASN.

Dengan bergulirnya peraturan tersebut mengundang banyak reaksi dari berbagai lapisan masyarakat. Seperti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Beliau ini menegaskan tidak bisa mengikuti kebijakan tersebut lantaran belum dialokasikan dalam APBD 2018. Dan karena merasa dana alokasi tersebut didapat dari sumber yang kurang tepat untuk daerahnya.

“Duite sopo sing kanggo bayari THR (uangnya siapa untuk bayar THR)?” keluh Risma pada media.

Dengan adanya perubahan yang terdapat dalam komponen Tunjangan Hari Raya tersebut, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yakni hanya gaji pokok yang dibayarkan.

Sehingga alokasi THR dan gaji ke-13 tahun ini memiliki angka yang fantastis jika dibandingkan dengan alokasi serupa pada tahun lalu. Pada 2017, THR hanya diberikan kepada aparatur pemerintah sebesar gaji pokok tanpa tunjangan. Sedangkan pensiunan tidak diberikan THR. Sebaliknya tahun ini komponen THR mencakup gaji pokok, tunjangan umum, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja.

THR yang diterima para pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan tambahan penghasilan.

Menanggapi hal serupa Ketua DPP PKB Lukman Eddy,“Apa masih ada waktu untuk melakukan revisi? Revisi program di APBD harus melalui mekanisme pembahasan bersama DPRD.” Hal ini akan berdampak hukum jikalau memaksakan mengambil dari APBD.

“Semua kepala daerah tidak akan berani membayar THR atas perintah Perpres, tanpa dianggarkan oleh APBD dianggap melanggar hukum,” lanjutnya pada media.

Sementara itu Ryaas Rasyid, Pakar Otonomi Daerah menilai terdapat bayang-bayang para kepala daerah akan mendekam dalam jeruji besi KPK terkait dengan anggaran pendapatan belanja daerah yang dialokasikan tersenut. Karena tidak ada anggaran yang dimasukkan untuk membayar THR dan gaji ke-13, yang lebih menohok yakni pada poin 6 dan 7 dalam Surat Edaran (SE) Kemendagri No.903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018.

Secara etika harus ada musyawarah dan kesepakatan dulu antara pemerintah pusat dan daerah untuk alokasi atau realokasi. Dalam hal ini, Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menegaskan, pembayaran THR dan gaji 13 tidak dapat dipecahkan dengan cara menggeser mata anggaran dalam APBD.

Surat edaran menteri dalam negeri tidak memiliki kapasitas hukum. Tidak bisa dijadikan dasar hukum oleh Pemda menggeser anggaran dari pusat tersebut.

“Bila Pemda memaksakan diri, maka potensi munculnya tindak pidana korupsi,” kata dia

Lebih lanjut terkait alokasi APBD yang digunakan untuk THR dan Gaji ke-13, Adri Zulpianto, koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) menilai hal tersebut sebagai anggaran ilegal. Kebijakan ini menurut dia sama saja menyediakan lubang kuburan untuk para kepala daerah.

Pendapat serupa dari Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng, menyarankan agar pemerintah berkonsultasi ke lembaga penegak hukum.

“Mendagri harus segera konsultasi ke BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan KPK kalau perlu, untuk memastikan kalau daerah itu nyaman. Kalau Mendagri mendengar suara daerah, maka harus tahu bahwa daerah itu takut dengan polemik ini,” kata Robert, beberapa waktu yang lalu pada media.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here