Anggota Wantimpres, Yahya Cholil Staquf, Lakukan Blunder

0
454

Jakarta, namalonews.com- Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) adalah lembaga pemerintah nonstruktural Indonesia yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Keberadaan Wantimpres adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Wantimpres.
Tugas dan fungsi Wantimpres diatur oleh pasal 4 yang antara lain adalah memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.
“Pemberian nasihat dan pertimbangan tersebut wajib dilakukan oleh Wantimpres baik diminta ataupun tidak oleh Presiden,” bunyi pasal 4 ayat 2 undang-undang tersebut.

Yahya Cholil Staquf adalah salah satu dari delapan anggota Wantimpres yang diangkat oleh Presiden Jokowi. Yahya Cholil Staquf dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai anggota Wantimpres pada tanggal 31/5/2018 di Istana Negara, Jakarta.
Sementara itu, Yahya Cholil Staquf, dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU), adalah menjabat sebagai Khatib Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU).
Staquf, selaku anggota Wantimpres dan Khatib Aam Syuriah PB NU memenuhi undangan pemerintah Israel. Ia diundang menjadi pembicara dalam acara AJC (American Jewish Comittee) Global Forum di Yerusalem, Israel, Minggu (10/6/2018).
Kunjungannya tersebut dinilai kontraproduktif dan mendapat kecaman dari sejumlah pihak dengan pembelaan Indonesia atas kemerdekaan Palestina.
Atas kunjungan seorang anggota Wantimpres tersebut, Politisi PKS Abdul Kharis Almasyhari bahkan meminta agar Presiden Jokowi secara tegas memberi sanksi terhadap langkah Staquf tersebut.
“Semoga ada sikap tegas Presiden Jokowi terhadap Staquf. Jelas sekali bahwa Staquf telah menyakitkan Palestina dan Indonesia bahkan dunia Islam” tegas Kharis dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/6/2018).
Abdul Kharis yang nota bene adalah Ketua Komisi I DPR, yang antara lain membidangi luar negeri itu menilai bahwa Staquf tidak bisa mengelak atas kehadirannya di Israel dengan berbagai dalih. Misalnya dengan mengatakan bahwa undangan itu atas nama pribadi.
Dengan posisinya sebagai anggota Wantimpres, tambah Abdul, Staquf tidak bisa dilepas dari jabatannya sebagai anggota Wantimpres. Itulah sebabnya, harus ada langkah tegas dari Istana. Ini jelas membuat blunder diplomasi politik internasional, tambah Kharis.
Protes keras atau sikap menyesalkan atas kunjungan warga negara yang negaranya tidak mengakui keberadaan Israel juga datang dari MUI. Di samping MUI, sejumlah pihak juga mengecam kunjungan Staquf ke Israel, di antaranya: Gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi Palestina (BDS), Hamas, Fatah, Rakyat Palestina, dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Majelis Ulama Indonesia melalui Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI, K.H Muhyiddin Junaidi, mengecam kunjungan Katib ‘Am PBNU dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden K.H. Yahya Cholil Staquf ke Israel. Menurutnya kunjungan tersebut melanggar etika diplomasi, konstitusi, dan aspek hubungan sosial keagamaan.
“Jadi kami melihat kunjungan (Yahya Staquf) ini sangat merusak citra Indonesia di dunia internasional. Karena kunjungan tersebut justru merusak hubungan bilateral Indonesia dengan Palestina, hubungan Indonesia dengan negara Arab lainnya,” tegas Muhyiddin.
Atas kecaman sejumlah pihak terhadap anggota Wantimpres tersebut, Jokowi buka suara. Jokowi memastikan bahwa apa pun yang disampaikan staquf dalam forum tersebut, Pemerintah Indonesia tetap memegang teguh pendirian dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
“Intinya juga memberikan dukungan kepada Palestina,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Selasa (12/6/2018).

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here