Jokowi: THR PNS Tak Ada Masalah Lagi

0
146

Jakarta, namalonews.com- Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan terkait dengan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah yang sempat menjadi polemik di masyarakat perihal pengurusannya di daerah. Presiden Jokowi mengatakan bahwa THR dan gaji ke- 13 bagi pegawai negeri di pemerintah daerah sudah diselesaikan.
Sebelumnya, berdasarkan informasi yang masuk dan sampai kepadanya, banyak pemerintah daerah di Indonesia yang sudah membuat anggaran dana untuk THR dan gaji ke- 13 PNS daerah yang diambil dari APBD, bahkan banyak pemerintah daerah yang telah mencairkannya.
“Berdasarkan informasi yang telah saya terima, sudah ada 542 daerah yang telah menganggarkannya,” jelas Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada hari Kamis, 7 Juni 2018.
“Selain itu, yang telah mencairkannya ada 380-an daerah, jadi sudah semua,” lanjut Jokowi menjelaskan.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga menyampaikan kepada para PNS, TNI, Polri, dan pensiunan, yang hingga saat ini THR-nya belum turun supaya bersabar, sebab pasti akan segera cair. Jokowi juga meyakinkan kepada pegawai daerah bahwa sebentar lagi pasti THR dan Gaji ke- 13 pasti akan turun.
“Ini tinggal proses penyelesaiannya saja, ada yang mungkin sudah diberikan pada minggu lalu, ada yang baru diberikan minggu ini, jadi tinggal sehari atau dua hari inilah akan diselesaikan oleh pemerintah daerah,” kata Jokowi.
Sebelumnya telah disampaikan pula oleh Sri Muyani selaku Menteri Keuangan Negara, bahwa bahwa seluruh pegawai pemerintah daerah se-Indonesia seharusnya sudah menerima tunjangan hari raya dan gaji ke- 13. Sri Mulyani mengatakan, hal tersbut dikarenakan pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran dana untuk THR dan gaji ke- 13 pegawai negeri melalui Dana Alokasi Umum (DAU).
“Alokasi anggaran untuk THR dan gaji ke- 13, sudah terdapat di dalam Undang-Undang APBN 2018, termasuk juga untuk yang ada di daerah,” jelas Menteri Keuangan ketika dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, pada haru Senin, 4 Juni 2018 yang lalu. Sri Mulyani menjelaskan bahwa formulasi anggaran untuk para pegawai daerah telah dimasukkan ke dalam dana alokasi umum (DAU).
THR dan Gaji ke- 13 Banyak Dikeluhkan
Arahan dari pemerintah pusat untuk pemberian uang Tunjangan Hari Raya (THR), juga berlaku bagi para pegawai negeri di tingkat pemerintahan daerah. Arahan atau kebijakan ini telah dituangkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2018 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, disebutkan bahwa anggaran untuk pelaksanaan pemberian THR dan Gaji ke- 13 dibebankan kepada APBD.
Akan tetapi, belakangan ini sempat menajdi polemik dan perbincangan hangat untuk masyarakat Indonesia terkait dengan banyaknya keluhan dari sejumlah daerah yang mengaku merasa keberatan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Beberapa pemerintah daerah merasa keberatan akan kebijakan pemerintah pusat tersebut disebabkan oleh dana APBD yang tidak mencukupi apabila digunakan untuk memberikan THR sejumlah yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Dana yang harus dianggarkan oleh pemerintah daerah untuk memberikan THR kepada pegawai negeri tidak hanya dari gaji pokok, melainkan juga berbagai tunjangan yang melekat dengan gaji pokok yang setara dengan take home pay selama satu bulan.
Menurut Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono, kebijakan yang mengatur tentang Tunjangan Hari Raya para pegawai telah disusun sejak setahun yang lalu. Penyusunan kebijakan tersebut bersamaan dengan pembahasan anggaran pada tahun 2018, sehingga implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2018 pada tahun ini adalah kelanjutan dari pelaksanaan APBN ataupun APBD tahun 2018.
“THR ke daerah itu juga telah disesuaikan dengan kesanggupan daerah masing-masing, sesuai dengan APBD mereka,” kata Marwanto saat ditemui pada acara buka puasa bersama Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi Makro (Forkem) di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, hari Selasa, 5 Juni 2018.
Petunjuk atau pedoman teknis yang mengatur pemberian THR ke daerah dimuat dalam Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri pada tanggal 30 Mei 2018. Menurut Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Syarifuddin, Surat Edaran tersebut dibuat untuk memberikan tanggapan atas banyaknya daerah yang salah menafsirkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2018 serta Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2018 tentang gaji ke- 13, sehingga nominalnya pun lebih besar dari pada yang seharusnya.
Berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan itu, kepala daerah diperintahkan untuk bisa memberikan THR pada minggu pertama bulan Juni 2018. Sedangkan untu sumber pembayaran THR bisa diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), serta dari sumber penerimaan daerah yang lain.
Namun demikian, apabila pemerintah daerah dalam kondisi belum siap memberikan THR kepada para pegawai di tingkat daerah, maka THR dapat dibayarkan pada bulan-bulan selanjutnya. Hal ini sebagaimana yang telah tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2018, pasal 4, ayat 2.
Meskipun kebijakan tersebut sempat dikeluhkan oleh beberapa pemerintah daerah, pada hari Selasa kemarin, banyak pemerintah daerah yang telah mencairkan tunjangan hari raya kepada para pegawai negeri sipil tingkat daerah.
Pada kesempatan lain, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mencatat bahwa pemberian tunjangan kepada pegawai negeri di daerah telah terlaksana di 202 kabupaten, 48 kota, dan 19 provinsi. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar di antara pemerintah daerah tersebut telah mencairkan THR yang disertai dengan komponen gaji pokok ditambah tunjangan melekat, atau di luar Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).
Pimpinan Komisi II: THR PNS Daerah Terkait Tahun Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza, menilai bahwa kebijakan Tunjangan Hari Raya ( THR) untuk pegawai negeri di tingkat daerah terkait dengan tahun politik. Menurut Ahmad Riza, hal ini disebabkan bisa dilihat dari proses pelaksanaannya yang termasuk mendadak dan tanpa ada kajian khusus.
Ia juga mengatakan bahwa kebijakan pemberian THR bagi pegawai negeri di daerah dengan mengambil dari APBD tidak tepat, karena kepala daerah beserta jajarannya tealah menyusun anggarannya sejak lama, sehingga tidak bisa serta merta diubah.
“Sekarang tiba-tiba daerah diminta menganggarkan, padahal mekanisme penganggaran itu kan ada ketentuan peraturannya, harus dengan persetujuan DPRD. Tentu saja kan ada mekanismenya, dengan melalui berbagai rapat pembahasan, dan yang tidak kalah penting adalah anggarannya harus sudah siap dan ada,” jelas Ahmad Riza.
Ahmad Riza juga menyampaikan, bahwa dirinya banyak mendapatkan keluhan dari beberapa kepala daerah terkait dengan instruksi pemerintah pusat untuk memberikan tunjangan hari raya kepada PNS di daerah. Ia menambahkan, perintah atau kebijakan dari Pemerintah terkait penyediaan THR bagi PNS daerah tersebut dapat meningkatkan resiko kepala daerah ke arah tindakan korupsi, apabila penganggarannya tidak cermat, terlebih lagi bila penganggarannya tidak melalui berbagai mekanisme dan prosedur yang seharusnya.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here