Mudik Jangan Dipolitisasi

0
149

Jakarta, namalonews.com- Mudik adalah kegiatan perantau/pekerja migran untuk kembali ke kampung halamannya. Di Indonesia mudik identik dengan tradisi tahunan yang terjadi menjelang hari raya besar keagamaan, misalnya, menjelang Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Pada saat itulah ada kesempatan untuk berkumpul dengan sanak saudara yang tersebar di perantauan, selain tentunya juga sowan dengan orangtua.
Transportasi yang digunakan pemudik antara lain : pesawat terbang, kereta api, kapal laut, bus, dan kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor, bahkan truk dapat digunakan untuk mudik. Tradisi mudik muncul pada beberapa negara berkembang dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Indonesia dan Bangladesh.
Jumlah mudik lebaran yang terbesar dari Jakarta adalah menuju Jawa Tengah. Secara rinci prediksi jumlah pemudik tahun 2014 ke Jawa Tengah mencapai 7.893.681 orang. Dari jumlah itu didasarkan beberapa kategori, yakni 2.023.451 orang pemudik sepeda motor, 2.136.138 orang naik mobil, 3.426.702 orang naik bus, 192.219 orang naik kereta api, 26.836 orang naik kapal laut, dan 88.335 orang naik pesawat.[3]
Bahkan menurut data Kementerian Perhubungan Indonesia menunjukkan tujuan pemudik dari Jakarta adalah 61% Jateng dan 39% Jatim. Ditinjau dari profesinya, 28% pemudik adalah karyawan swasta, 27% wiraswasta, 17% PNS/TNI/POLRI, 10% pelajar/mahasiswa, 9% ibu rumah tangga dan 9% profesi lainnya. Diperinci menurut pendapatan pemudik, 44% berpendapatan Rp. 3-5 Juta, 42% berpendapatan Rp. 1-3 Juta, 10% berpendapatan Rp. 5-10 Juta, 3% berpendapatan dibawah Rp. 1 Juta dan 1% berpendapatan di atas Rp. 10 Juta.[4]
Pakar transportasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, mengingatkan program mudik bareng jangan dipolitisasi, apalagi memakai atribut-atribut berbau politik.

Apakah mudik tahun ini bisa menjadi ajang politisasi mengingat bahwa tahun depan aka ada pilpres? Pertanyaan itu kiranya terjawab ketika di beberapa ruas jalan tol yang akan dikewati oleh para pemudik terpampanglah atribut berbau politik. “Pendukung #2019GantiPresiden, Anda sedang melewati jalan Tol Pak Jokowi.”
Menurut pakar transportasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, mudik bareng jangan dipolitisasi, apalagi memakai atribut-atribut berbau politik. Misalnya, rombongan pemudik menempelkan
“#2019 Ganti Presiden”. Hal itu bisa terjadi konflik di lapangan.

“Begini, sekarang ini situasi politik kan sedang kurang bagus, sebentar lagi pemilihan kepala daerah (pilkada) di berbagai daerah, termasuk Jawa Tengah, dan tahun 2019 ada pemilihan presiden,” tambahnya.
Pemudik, sambung Djoko, jangan dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
“Ada saatnya untuk kampanye, tetapi jangan memanfaatkan pemudik yang kurang mampu yang ingin pulang kampung dengan biaya murah atau gratis. Mereka nantinya jadi korban permainan politik,” wantinya.

Djoko menambahkan agar, mudik lebaran ke kampung halaman ditujukan sebagai ajang untuk besilaturahmi dengan handi tolan dan kerabat yang mungkin sudah lama tidak bertemu. Dengan demikian, tidaklah tepat bahwa lebaran dipolitisasi. Sebaliknya, lebaran hendaknya digunakan untuk bertemu keluarga besar dan saling memaafkan sehingga tidak pas jika kemudian dipolitisasi.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here