PDIP Tuntaskan Pelatihan Saksi di Tulungagung

0
182

Jakarta, namalonews.com- Hasto Kristianto merupakan seorang dari sekretaris DPP PDIP menyatakan pada Minggu, bahwa memimpin konsolidasi internal DPC PDIP Tulungagung pascapenahanan oleh Syahri Mulyo, seorang calon bupati yang mereka usung tersebut sudah bersama dengan Partai Nasdem, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hasto berpesan bahwa dirinya yakni berbarisan sebagai pendukung Sahto di Pilbup di Tulungagung maupun paslon dari GusTi (Gus Ipul – Mbak Puti) di Pilihan gubernur di Jawa Timur untuk tetap solid walaupun ada salah satu calon yang diusung (Cabup Syahri Mulyo) akan tetapi ini tengah dirundung oleh persoalan hukum yang disebutnya dalam bernuansa “politis”.

“Kami akan memberikan sebuah dukungan yang sepenuhnya kepada KPK dalam upaya untuk pemberantasan korupsi. Akan tetapi dengan adanya kewenangan yang begitu besar tersebut, maka apa yang disuarakan oleh masyarakat bahwa dalam hal ini terdapat agenda-agenda politik di secara asat mata tampak dari luarnya terkait dengan kontestasi pilkada yang harus betul-betul bisa untuk dibuktikan (oleh KPK),” ungap dari Hasto setelah rapat konsolidasi internal di PDIP.
beliau bahkan sudah menyebut dalam lembaga “superbody” bahwa KPK masih rentan untuk ditunggangi oleh kepentingan politik pada saat menjalankan fungsi penegakan hukum.

PDIP, ungkap Hasto di sini patut curiga dengan adanya serangkaian peristiwa hukum yakni di Kota Blitar dan Tulungagung yang disebut dengan KPK dengan istilah yang di sebut dengan OTT (operasi tangkap tangan), sehingga akan berlangsung dengan begitu cepat yang akan dilakukan menjelang coblosan di pilkada serentak tahun 2018 ini.
“Bagaimana pun terdapat kepemimpinan yang sangat kuat, seperti halnya pada Pak Samanhudi Anwar yang memiliki legitimasi 92 persen pada dukungan rakyat, maka secara tiba-tiba reputasi hancur dan secara tidak langsung akan berantakan karena dikatakan ada operasi tangkap tangan. Padahal sejatinya yakni tidak ada OTT yang dilakukan (KPK) terhadap Bapak Samanhudi,” ujarnya Hasto dengan tegas.
Hal tersebut ini akan sama halnya yang terjadi pada diri Cabup Tulungagung Syahri Mulyo yang menurutnya sudah berproses dengan begitu cepat dan dari keduanya langsung ditetapkan sebagai buronan.
“Bahwa ada terdapat sebuah seluruh OTT yang dilakukan di dua kabupaten atau kota tersebut yakni Tulungagung Blitar, sehingga terlepas dari agenda-agenda tersebut maka ada kontestasi dalam pilkada yang saat ini sedang berlangsung,” katanya dengan lantang.
Di hadapan ratusan kader PDIP ini maka yang hadir dari ada berbagai pelosok daerah di Tulungagung pada sore itu, Hasto sudah berulang kali menegaskan bahwa dirinya sudah dalam kontestasi untuk pemilihan pilkada, rakyatlah tersebut yang memegang kekuasaan yang paling tertinggi untuk menentukan siapa yang akan jadi pemimpin nantinya.

Oleh karena hal tersebut, maka ada hasil akhir dari kontestasi pilkada yang tidak boleh dipengaruhi oleh beberapa agenda terselubung berdasarkan pesanan dari pihak atau kepentingan tertentu lainnya, melalui kewenangan hukum yang seharusnya tersebut maka secara tegak lurus di atas azas keadilan dan kebenaran, ungkap dari Hasto.
lebih lanjut Hasto menerangkan bahwa dari pihak PDIP tersebut akan terus mencermati, mengumpulkan dari berbagai fakta-fakta yang ada di lapangan.
“Meskipun demikian maka PDI Perjuangan akan memberikan sanksi yang sangat tegas terhadap mereka dan ada yang terkena OTT KPK, terhadap dari beberapa mereka yang sudah melakukan korupsi. Aka tetapi, dari adanya apa yang kami baca tersebut maka dari suasana dan kebatinan masyarakat di Kabupaten Tulungagung tersebut maka ada pula di Kota Blitar, kami pun sudah merasakan ada beberapa hal yang sudah perlu diklarifikasi terkait dengan OTT tersebut,” ujarnya demikian .
Namun hal tersebut sudah sesuai dengan Hasto yang mengajak kepada seluruh barisan pendukung Sahto maupun GusTi tersebut untuk tetap bisa dalam menghormati proses hukum yang sudah berkembang di KPK.
Meski demikian ketika ada saat yang sama, maka PDI Perjuangan pun melalui jalur legislasi di DPR RI demikian akan menguji serta mempertanyakan kepada KPK dengan adanya dugaan bahwa “perkara pesanan” ini pun bertujuan untuk mempengaruhi hasil akhir kontestasi dari pilkada serentak, baik di level Pilbup Tulungagung atau di Pilgub Jatim.

Konsolidasi dadakan tersebut dikemas dalam adanya acara “Buka Bersama dan Reuni Persatuan Serikat Muda (PSM) lokasi kediaman Syahri Mulyo pada Desa Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur ini pun dihadiri anggota di Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan serta seluruh petinggi di jajaran pengurus DPC PDIP Tulungagung.

hal tersebut terlihat dari yang hadir yakni dari ketua DPC PDIP Tulungagung Supriyono yang lebih dikenal memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan Cabup Syahri Mulyo.
Supriyono yang sudah menjabat sebagai Ketua DPRD Tulungagung ini merasa bahwa tidak pernah terlibat secara aktif dalam melakukan upaya pemenangan Sahto terlebih dengan adanya menggalang berbagai dukungan yang konstituennya ke daerah-daerah.
Namun di kesempatan yang berbeda, Supriyono maka akan selalu loyal serta terjun secara langsung untuk kegiatan pemenangan pada pasangan calon GusTi di kontestasi Pilgub Jatim.

Informasi yang sudah berkembang tersebut maka ketidakharmonisan antara keduanya berlatar untuk perebutan “rekomendasi” pencalonan bupati dari DPP PDIP yang pada akhirnya akan jatuh di tangan petahana Syahri Mulyo dan Maryoto Bhirowo.
Hal ini pada PDIP yang menuntaskan rangkaian pelatihan dan pembekalan terhadap 1.840 saksi dan Regu Penggerak Pemilih (Guraklih) hal ini akan bertugas pada tempat-tempat yang
pemungutan suara tersebar pada 271 desa atau kelurahan se-Kabupaten Tulungagung untuk menyambut perhelatan pilkada serentak pada 27 Juni.
“Kami dari lega, DPC PDIP Tulungagung termasuk yang pertama untuk menuntaskan pelatihan saksi dan Guraklih Jatim. Sekarang ini maka tinggal melaksanakan pemantauan terhadap para saksi tersebut,” kata Islandri, dari wakil ketua tim pemenangan oleh Sahto di Tulungagung, pada hari Selasa.
Dijelaskan pada pelatihan saksi dan Guraklih yang digelar oleh maraton yakni sejak sepekan terakhir dengan melibatkan dari Badan Saksi Pemilu Nasional (BPSN) PDI Perjuangan.

Dua pembekalan tersebut yang terkahir pada dua zona wilayah yang menjadi basis pendulangan suara tersebut di Paslon nomor urut 2, baik yang terdapat di Pilbup Tulungagung maupun Pilgub di Jatim. Dua zona inti tersebut yakni di Kecamatan Pakel, Bandung, Besuki, dan Campurdarat. Sedangkan dari pelatihan terkahir yang digelar di Kecamatan Gondang, Kauman, Pagerwojo, Sendang dan Karangrejo yang suda diikuti. Penyelenggara pelatihan yakni dari Timses Sahto dan Gusti.
Sedangkan dari narasumber dan fasilitatornya yang berasal dari tim BSPN (Badan Saksi Pemilu Nasional) DPC PDI Perjuangan Tulungagung menjadi seorang narasumber dan fasilitator.
Pelatihan tersebut yang berlangsung dari jam 15.00 WIB sampai 19.00 WIB setelah itu diselingi dengan buka bersama dan shalat maghrib.
“Mesin partai tersebut akan efektif bekerja apabila dari para kader lain turut jadi guraklih,” ungkap Moh Sodik.
Penyelenggara dari pelatihan adalah timses Sahto dan Gusti.
Sedangkan dari narasumber dan fasilitatornya ini berasal dari Tim BSPN (Badan Saksi Pemilu Nasional) DPC PDI Perjuangan Tulungagung yang menjadi narasumber dan fasilitatornya.
Pelatihan ini berlangsung dari pukul 15.OO WIB sampai bakda Isyak.
dari pelatihan sebelumnya, maka para saksi ini sudah ditugaskan pula untuk ikut berfungsi sebagai regu penggerak pada pemilih (guraklih) di seputar TPS di tempat mereka yang bertugas kelak.
Tugas inilah yang akan dilanjutkan dengan pengamanan suara ketika hari H pada pencoblosan dan penghitungan di akhir TPS.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here