Kader PDIP yang Dicokok KPK tidak Dipecat, Justru Dibela

0
143

Jakarta, namalonews.com- Sejumlah kepala daerah kader PDIP di dua wilayah di Indonesia ditangkap oleh KPK. Mereka di antarnya: Wali Kota Blitar, Muhammad Samanhudi Anwar dan bupati Tulungagung, Syahri Mulyo. Oleh partai yang menjadi tempat mereka bernaung, kader-kader PDIP tersebut tidak dipecat. Mereka justru malah dibela.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyatkan bahwa penetapan tersangka terhadap kader-kadernya itu bermuatan politis. Hasto berdalih bahwa hal itu terindikasi kuat dengan rivalitas dalam pilkada di Blitar dan Tulungagung.
“Ketika kami turun ke Blitar, sepertinya ada pihak-pihak tertentu yang ingin jadi wasit dalam pilkada. Kemudian mereka menggunakan berbagai upaya, termasuk menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Dan ketika kami bertemu rakyat di Tulungagung, mereka mengatakan ini bagian dari rivalitas pilkada,” kilah Hasto usai melepas pemudik di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, Selasa (12/6).
Atas dasar itu, lanjut Hasto, PDIP percaya bahwa Samanhudi dan Syahri tidak bersalah. Itulah sebabnya, tambah Hasto, PDIP akan memberikan bantuan hukum kepada mereka.
“Karena itu kami lebih percaya apa yang dikatakan rakyat itu, karena elektabilitas Pak Syahri Mulyo itu mencapai 63 persen, dan Pak Samanhudi Wali Kota Blitar 92 persen. Artinya basis legitimasi sangat kuat,” tegas Hasto.
Pembelaan PDIP terhadap kadernya tersebut tidak sampai di situ saja. Menurut Hasto, partainya akan memberikan dukungan dan bantun hukum.
“Kami tetap memberikan dukungan, dengan melakukan advokasi di Tulungagung dan Blitar, karena ada politisasi di situ. Ada agenda-agenda tersembunyi di mana rakyat menyuarakan itu. Ini ada hal yang aneh. Kalau daerah lain kami langsung pecat seketika, tapi kali ini kami bisa pastikan ini berdasar suara rakyat yang kami temui, ini tentang rivalitas pilkada,” dalih Hasto.
Pembelaan PDIP terhadap kadernya yang terkena OTT oleh KPK sehingga menjadi tersangka, menurut Hasto, terasa sangat janggal. Sebab, dalam aksi Operasi Tangkap Tangan tersebut, dilakukan bukan kepada Samanhudi maupun Syahri, melainkan hanya pihak swasta.
“Jadi dua hari sebelum hari H terjadi OTT ada tim kampanye lawan yang mengatakan akan terjadi kejadian hal yang luar biasa. Dan kami tahu siapa orangnya itu, yang akan mengubah peta poltik di Tulungagung. Apalagi tidak ada OTT terhadap Samanhudi dan Syahri Mulyo,” Hasto berdalih.
Kasus Syahri tertangkap tangan oleh KPK terungkap setelah KPK menduga bahwa yang bersangkutan menerima uang suap sebesar Rp 1 miliar dari pengusaha bernama Susilo Prabowo. Kuat dugaan bahwa Susilo merupakan sosok yang turut menyuap Samanhudi.
KPK menduga bahwa uang sebesar itu merupakan suap ketiga yang diterima oleh Syahri sehubungan dengn proyek infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung. Sebelumnya Syahri diduga telah menerima uang sebesar Rp 1,5 miliar. Suap Susilo kepada Syahri diduga melalui seseorang bernama Agung Prayitno.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here