ACTA Masyarakat Ingin Ganti Presiden, Kemendagri Dinonaktifkan

0
143

Jakarta, namlaonews.com- Habiburokhman, selaku Ketua Dewan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) yakin bahwa MK (Mahkamah Konstitusi) bakal mengabulkan uji materi tentang ketentuan ambang batas pencapresan atau presidential treshhold.

Ketua Dewan Advokat Cinta Tanah Air tersebut mengklaim bahwa aspirasi masyarakat kini sangat menginginkan agar calon pilihannya akan terus maju dalam pencapresan dan bisa menggantikan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini disinyalir bisa tak tersalurkan karena adanya ketentuan ambang batas pencalonan yang tercantum dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana kita ketahui.

“Situasi ini berbeda dengan beberapa bulan lalu ketika uji materiil pasal ini di tolak MK, waktu itu tidak banyak muncul aspirasi di masyarakat yang ingin ganti presiden secara konstitusional,” kata Habiburokhman di bilangan Menteng, Jakara Pusat, Senin (18/6) pada media.

Banyak aspirasi yang bermunculan dari masyarakat yang menginginkan adanya pergantian presiden. Masyarakat ingin segera rindu dengan pergantian presiden barunya. Seperti dengan adanya, sebut saja gerakan #2019GantiPresiden.

Berdasarkan hal tersebut, Habiburokhman mengatakan pasal 222 itu menutup aspirasi masyarakat yang ingin pergantian presiden periode 2019-2024.

“Aspirasi masyarakat begitu besa, masyarakat inginkan perubahan. Waktu itu misalnya banyak Jokowi sekarang belum tentu suka sama Jokowi,” kata Habiburokhman lebih lanjut.

Dalam keterangannya lebih lanjut, ACTA tidak sendiri dalam pengajuan uji materi. Ada 12 Tokoh Publik yang diwakilkan oleh advokat Deni Indrayana yang juga mengunggat. Nama-nama tersebut, seperti Busyro Muqoddas, Bambang Widjojanto, Chatib Basri, Rocky Gerung, dan Faisal Basri.

“Kami mengajak teman teman yang ingin mengganti presiden secara konstitusional untuk bergabung bersama kami dan mendukung permohonan ini. Agar bisa banyak capres nanti muncul di pemilu yang akan datang,” kata Habiburokhman belum lama ini pasa media.

Lebih rinci dalam keterangannya, ambang batas presiden dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyalahi aturan teknis karena disinyalir dalam pasal tersebut sesungguhnya hanya mengatur tata cara pencalonan saja.

“Pasal 222 yang teknis seharusnya mengatur tata cara pencalonan justru membuat syarat menyimpang itu, yang mengatur syarat pencalonan adalah Pasal 169 UU Nomor 7 Tahun 2017. Di pasal 169 ini tidak ada ambang batas pencapresan yang mensyaratkan adanya dukungan 20 persen suara parpol di parlemen atau 25 persen suara sah nasional. Teknis perundang-undangan saja sudah bermasalah. Bajunya mengatur tentang tata cara tapi jeroannya kok mengatur syarat. Jadi kita menganggap ini salah,” kata Habiburokhman.

Jika gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), tiap parpol dapat mengajukan capres mereka sendiri. KPU menetapkan pendaftaran calon presiden pada 4-10 Agustus 2018 dan keputusan ini sudah disepakati pada rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Disingung masalah pelantikan M Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat, Ketua Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Habiburokhman mengatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo harus dinonaktifkan.

Karena Kemendagri menyalahi UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada terkait dengan persyaratan pejabat tinggi madya untuk mengisi kekosongan Gubernur. Perwira tinggi di korps Bhayangkara tidak dapat disamakan dengan pegawai negeri sipil.

“Saya pikir orang tinggi kepolisian tidak dapat disederajatkan dengan pejabat tinggi madya karena pejabat tinggi madya itu menurut saya adalah pegawai negeri sipil,” kata Habiburokhman di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/6). Pelantikan ini bersifat maladministrasi karena menyalahi aturan, ACTA akan melaporkan hal ini kepada Ombudsman.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here