Pelantikan M Iriawan Tabrak Undang-Undang

0
178

Jakarta, namalonews.com- Melalui fraksinya di DPR RI, Partai Demokrat akan mengajukan hak angket terkait dengan pelantikan Komjen Polisi M. Iriawan sebagai Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat.

Dalam hal ini Partai Demokrat menilai tindakan pemerintah yang telah melakukan pelantikan terhadap  Iriawan yang merupakan perwira tinggi Polri aktif telah menabrak perundang-undangan di dalam negara republikIndonesia.

“Wakil rakyat yang harus menjadi penyeimbang dan pengawas jalannya pemerintahan, kami berpandangan saat yang tepat bagi Fraksi Demokrat DPR RI dan DPR RI untuk menggunakan Hak Angket untuk mengingatkan dan mengkoreksi pemerintah agar tidak terkoreksi oleh rakyat dan sejarah,” kata Didik Mukrianto, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, dalam keterangan tertulisnya kepada media Senin (18/6).

Lebih lanjut menurut Sekretaris Fraksi Partai Demokrat tersebut, setidaknya ada tiga indikasi pelanggaran terhadap Undang Undang terkait dari pelantikan mantan Kapolda Metro Jaya, M Iriawan tersebut.

Yakni, Undang-Undang 5 Tahun 2104 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Undang-Undang 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah.

“Pelanggaran terhadap pelaksanaan Undang-Undang, apalagi terhadap tiga Undang-undang sekaligus, bisa dikatakan suatu ‘skandal besar’ dalam konteks tata kelola pemerintahan, berbangsa dan bernegara,” ungkapnya gamblang pada media.

Awal semenjak pengusulannya, Pejabat Gubernur yang berasal dari Polri sudah menuai pro kontra dari masyarakat luas. Maka dengan dilantiknya Iwan Bule, sapa M Iriawan, tersebut mengindikasikan bahwa pemerntah mengindahkan atau tidak melaksanakan apa yang menjadi aspirasi rakyat.

“Tentu bukan hanya diindikasikan adanya perlawanan terhadap kehendak rakyat, lebih lanjut bisa diindikasikan adanya kebohongan publik yang dilakukan,” tukasnya.

Sementara itu Fadli Zon, Wakil Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, akan mendukung digulirkannya hak angket. Beliau akan terus menyuarakan hal terkait  pelantikan M Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat. Praktik dan kejadian ini disinyalir telah menipu rakyat.

“Saya akan ikut dukung agar DPR RI gunakan hak angket pengangkatan Pj gubernur Jabar. Berpotensi melanggar UU dan telah menipu rakyat,” ujar Fadli melalui akun Twitternya, Senin (18/6).

Sy akan ikut dukung agar @DPR_RI gunakan hak angket pengangkatan pj Gub Jabar. Berpotensi melanggar UU n telah menipu rakyat. @Gerindra

Menanggapi hal serupa, Mardani Ali Sera, anggota Fraksi PKS mengungkapkan penyesalannya atas kebijakan Presiden Jokowi yang tetap melantik Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar.

“PKS menganggap ini sebuah kesalahan fatal. Dan bagian dari fungsi pengawasan PKS di parlemen akan membersamai hak angket ini. Tentu mengikuti semua ketentuan yang berlaku,” ujar Mardani kepada media, Senin (18/6).

Pemerintah melantik Komjen M. Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule sebagai Pejabat Gubernur Jabar menggantikan Ahmad Heryawan yang telah usai masa jabatannya. Hal ini menuai berbagai polemik masyarakat karena Iriawan masih sebagai perwira tinggi Polri aktif.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here