Pengangkatan Iwan Bule Cederai Keadilan?

0
108

Jakarta, namalonews.com- Berita pengangkatan M Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahkad Heryawan (Aher) oleh Kemendagri Tjahjo Kumolo menyita perhatian dari berbagai kalangan. Seperti halnya, cuitan tersebut keluar dari mantan Presiden SBY. Cuitan yang dilontarkan Susilo Bambang Yudhoyono menuai pelbagai perhatian.

Cuitan itu bernada sindiran kepada pihak penguasa. Menurutnya, banyak penguasa saat ini yang melampaui batas sehingga mencederai keadilan di masyarakat.

“Saya perhatikan, banyak penguasa yang lampaui batas sehingga cederai keadilan dan akal sehat. Mungkin rakyat tak berdaya, tapi apa tidak takut kepada Tuhan, Allah SWT?” tulis SBY dalam akun resmi Twitternya, Senin (18/6/2018).

Pernyataan dari Presiden SBY ini memberi sinyal lain di tengah polemik dan kemarahan publik terkait pelantikan Iwan Bule, yang resmi dilantik Senin (18/06/2018) kemarin.

Belum jelas, apakah cuitan SBY ini ditujukan kepada siapa. Yang jelas Jokowi yang telah menunjuk Komjen Pol M. Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Belakangan, pelantikan ini menuai polemik dan sedang ramai jadi pembahasan publik sedikit pro kontra. SBY sering menulis sindirannya dalam sosial media dengan  gaya bahasa khas  sindiran.

Sementara itu, Amir Syamsuddin ikut prihatin dengan pengangkatan M Iriawan menjadi Pejabat Gubernur Jawa Barat tersebut.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin ikut menyayangkan. Ia berpendapat, dengan adanya hal ini pemerintah justru menelurkan keputusan yang menimbulkan persoalan karena salah satu kandidat calon gubernur Pilgub Jabar juga berasal dari polisi.

“Apalagi, ini sudah mendekati pilkada. Seharusnya pemerintah jangan membangun keresahan sekecil apa pun,” ucap Amir kepada insan media, Senin (18/6) kemarin.

Dengan demikian dianggapnya pemerintah abai terhadap aspirasi masyaratakat. “Pemerintah tidak peka dan sensitif terhadap situasi keresahan atas gagasan ini,” pungkasnya pada media.

Dalam situasi yang berbeda namun terkait hal yang sama, Bahtiar, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, dalam keterangannya mengatakan pelantikan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Komisaris Jenderal Mochamad Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat sudah sesuai aturan maupun regulasi yang berlaku.

Pasal 201 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada sebagai payung hukum pengisian posisi penjabat gubernur yang dimaksud.

“Dalam Pasal 201  UU  Pilkada disebutkan dalam mengisi kekosongan jabatan Gubernur diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Bahtiar saat ditemui di Gedung Merdeka Jalan Asia-Afrika, Kota Bandung, Senin, 18 Juni 2018 pada media.

Lebih lanjut Bahtiar menambahkan, Pasal 19 ayat (1) huruf b dalam UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam pasal tersebut diatur tentang ruang lingkup nomenklatur jabatan pimpinan tinggi madya.

“Dan, Gubernur yang sudah dua kali jabatan, Plt-nya ya saat gubernur dan wakil habis masa jabatannya. Ada yang habis masa jabatan setelah selesai Pilkada serentak ya tetap ada Plt sampai pelantikan gubernur baru,” Bahtiar pada media.

Diketahui, Ahmad Heryawan, masa jabatannya berakhir pada 13 Juni 2018. Maka, lanjutnya, untuk mengisi kekosongan, Mendagri memutuskan mengangkat Pelaksana Harian (Plh) yakni Iwa Karniwa, Sekda Provinsi Jabar.

“Prinsipnya kami bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Bahtiar.

Semua didasarkan pada aturan yang berlaku. Polemik penunjukan Iriawan pada Januari 2018 lalu terjadi karena ia masih menjadi penjabat di Mabes Polri.

“Sekarang Komjen Iriawan sudah tidak menjabat lagi di struktural Mabes Polri. Beliau sekarang di Lemhanas. Beliau adalah pejabat esselon satu sestama Lemhanas atau setara Dirjen atau Sekjen di kementerian,” katanya.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here