Demokrat: Iriawan Jadi PJ Gubernur Jabar, Pemerintah Langgar 3 UU

0
139

Jakarta, namalonews.com- Didik Mukrianto, anggota DPR RI yang merupakan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat menilai bahwa pemerintah telah melanggar beberapa Undang-Undang Pilkada. Pelanggaran UU yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menunjuk dan melantik Komisaris Jenderal Pol Mochammad Iriawan sebagai pejabat Gurbernur Jawa Barat.

“Ada beberapa hal yang cukup serius dan harus segera disikapi dan dilakukan koreksi terhadap pemerintah, dikarenakan pemerintah bisa diindikasikan telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang,” terang Didik pada hari Senin, 18 Juni 2018 keamrin.

Didik juga menyampaikan bahwa setidaknya, Pemerintah telah melanggar tiga Undang-undang yang berlaku, yaitu, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Ia mengatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah ini dapat dikatakan sebagai skandal besar dalam tata kelola pemerintahan, sehingga harus segera diperiksa, dikoreksi, dan ditindak lanjuti.

“Pelanggaran atas pelaksanaan UU, terlebih lagi terhadap 3 UU sekaligus. Ini dapat dikatakan sebagai suatu ‘skandal besar’ dalam konteks tata kelola pemerintahan, berbangsa dan bernegara,” jelas Didik.

Dalam keterangan yang diberikannya, Didik juga menjelaskan bahwa pemerintah harus berlandaskan pada konstitusi yang berlaku dalam menentukan kebijakan dan keputusan yang menyangkut bangsa Indonesia. Dengan tetap dilaksanakannya pelantikan atas Komjen Iriawan sebagai PJ Gubernur Jawa Barat, pemerintah dinilai tidak mendengarkan suara rakyat dan telah melawan kehendak rakyat yang merupakan unsur utama dalam demokrasi.

Didik juga menyampaikan bahwa pelantikan Komjen Iriawan ini tidak hanya dapat diindikasikan sebagai perlawanan terhadap kehendak rakyat, akan tetapi bahkan bisa diindikasikan sebagai kebohongan besar yang dilakukan oleh pemerintah kepada publik atau masyarakat. Terlebih lagi, Indonesia saat ini sedang melaksanakan proses demokrasi Pilkada 2018 dan akan menghadapi demokrasi Pemilu tahun 2019. Ia mengatakan bahwa kejadian ini akan menciderai demokrasi rakyat Indonesia dan menurunkan kredibilitas rakyat kepada pemerintahan Indonesia.

“Tentunya hal ini akan membawa dampak yang serius terhadap pelaksanaan demokrasi. Pelanggaran Undang-Undang, jelas akan menciderai demokrasi dan kehendak rakyat,” jelas Didik.

Di samping itu, Didik juga mengingatkan kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan keberpihakannya atas rakyat Indonesia. Ia mengatakan bahwa sebagai bagian dari bangsa besar yang cinta kepada tanah air, kita harus bisa peka terhadap suara dan jeritan rakyat. Kita juga harus turut mengoreksi dan mengingatkan pemerintah apabila pemerintah melakukan suatu kesalahan dalam menentukan keputusan atau kebijakan yang menyangkut bangsa Indonesia. Hal ini ditujukan agar bangsa Indonesia tidak terjerumus kepada permasalahan besar yang sangat serius.

Sebelumnya, diketahui bahwa Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar telah menyampaikan bahwa pelantikan Komjen Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat itu telah sesuai dan berlandaskan pada Pasal 201 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Mendagri Siap Bertanggung Jawab atas Pelantikan Komjen Iriawan

Pada hari Senin, 18 Juni 2018 kemarin, Menteri Dalam Negeri, Thahjo Kumolo mengaku bahwa Mendagri siap bertanggung jawab kepada Presiden Joko Widodo atas keputusannya dalam melantik Komjen Mochammad Iriawan sebagai pejabat Gubernur Jawa Barat.

Thahjo Kumolo menegaskan bahwa penunjukkan dan pelantikan Komjen Iriawan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Mendagri tidak akan mengajukan nama ke Istana melalui Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara) jika memang melanggar hukum, saya siap bertanggung jawab kepada Bapak Presiden,” tegas Thahjo Kumolo.

Menurut Tjahjo Kumolo, usulan mengenai pejabat gubernur Jawa Barat telah dikirimkan oleh pihak Kemendagri kepada Menteri Sekretaris Negara. Kemudian, baru setelah adanya keputusan dari Presiden RI, pelantikan pejabat yang ditunjuk baru bisa dilakukan.

Tjahjo juga mengatakan bahwa terdapat sejumlah perwira aktif TNI dan Polri yang bertugas di kementrian dan lembaga negara, di mana di antaranya ada yang menjabat sebagai direktur jenderal atau bahkan pimpinan lembaga. Ia mengatakan, apabila sesuai dengan aturan hukum, maka pejabat Polri yang sedang bertugas di kementerian atau lembaga itu dapat dan diperbolehkan untuk ditunjuk sebagai pejabat gubernur.

Pada hari Senin kemarin, Tjahjo Kumolo telah resmi melantik Komjen Iriawan sebagai pejabat gubernur Jawa Barat. Atas pelantikannya sebagai pejabat gubernur Jabar, Komjen Iriawan akan mengisi jabatan sementara karena Ahmad Heryawan telah selesai melaksanakan amanah sebagai Gubernur Jawa Barat definitif.

Sebenarnya, munculnya wacana Kementerian Dalam Negeri untuk melantik Komjen Iriawan telah ada sejak bulan Januari 2018. Dengan munculnya wacana pelantikan ini, muncullah kontroversi publik, di mana banyak kritikan yang diberikan oleh masyarakat.

Mendagri Diminta Tinjau Ulang Penunjukan Komjen Iriawan sebagai PJ Gubernur Jawa Barat

Setelah dilantiknya Komjen Mochammad Iriawan sebagai pejabat Gubernur Jabar, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) meminta kepada Mendagri untuk meninjau ulang keputusannya dalam menunjuk dan melantik Komjen Iriawan.

“Kepada pihak Mendagri, diminta untuk meninjau kembali keputusan tentang pelantikan pejabat Gubernur Jawa Barat yang berasal dari anggota Polri aktif”, kata Kaka Suminta selaku Sekretaris Jenderal KIPP Indonesia.

 

KIPP sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Mendagri dalam melakukan penunjukkan dan pelantikan anggota Polri aktif sebagai gubernur jawa Barat. Hal ini dikarenakan pelantikan Komjen Iriawan ini dinilai telah bertentangan dan melanggar Undang-Undang yang berlaku.

KIPP menyayangkan kebijakan Mendagri yang melakukan pengangkatan anggota Polri aktif sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat. Sebab, hal itu dinilai bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kaka menjelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pelantikan pejabat Gubernur yang dilakukan oleh pemerintah atas Komjen Iriawan tidak dapat dibenarkan.

Hal ini disebabkan oleh definisi, fungsi, tugas, serta wewenang anggota kepolisian berbeda dengan milik Aparatur Sipil Negara. Selain itu, dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, telah dijelaskan bahwa pengangkatan pejabat Gubernur dalam hal mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, harus dilakukan pada pejabat yang berasal dari ASN. Oleh karena itu, pengisian jabatan yang kosong okehg anggota Polri aktif tidaklah sesuai dengan kebijakan atau Undang-Undang Pilkada yang telah berlaku.

“Memaksakan penunjukan anggota Polri aktif sebagai pejabat gubernur atau pejabat sipil, tentunya akan membangkitkan kesan adanya dwi fungsi Polri. Di mana justru akan mencoreng citra Polri yang saat ini tengah giat dibangun di mata publik,” jelas Kaka.

Selain itu, KIPP juga meminta kepara Presiden RI, Joko Widodo untuk melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan yang telah dilakukan oleh Mendagri. Di mana pada hari Senin kemarin, Mendagri telah menunjuk dan melantik Komjen Iriawan yang merupakan anggota Polri aktif sebagai pejabat gubernur Jawa Barat. Karena hal ini menimbulkan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang, yakni dengan membuat kebijakan yang menentang aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here