Tumben, Nasdem Dukung Angket M. Iriawan

0
189

Jakarta, namalonews.com- Selama ini Partai Nasdem  yang sudah lama  merasa nyaman  berada dalam  satu  barisan dengan  partai pendukung Pemerintahan Presiden Jokowi, membuat kejutan.  Kali ini, bersama PKS,  Partai Gerindra, dan Partai Demokrat, Partai Nasdem ikut mendukung usulan penggunaan hak angket terkait  pengangkatan Komjen M. Iriawan (Iwan Bule) sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat (Jabar).

Sebelum mendukung penggunaan hak angket, Partai Nasdem menyatakan kekecewaannya atas  pengangkatan Iwan Bule sebagai Pj. Gubernur Jabar. Dalam pandangan Nasdem,  pengangkatan Iwan Bule menimbulkan kekisruhan politik.

Begitulah  kata Sekjen Partai Nasdem, Johnny G Plate, terkait pengangkatan Komjen Pol M Iriawan sebagai Pejabat (Pj) Gubernur Jabar  oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Sebagaimana diketahui,  Komjen Pol. Mochamad Iriawan telah dilantik  sebagai Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat  oleh Mendagri, Tjahjo Kumolo, di Gedung Merdeka, Bandung, Senin (18/6/2018).

“Kebijakan itu menimbulkan kekisruhan politik jelang pilkada, karena saat ini masyarakat Jabar sedang bersiap memilih pemimpin baru, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota,” ujarnya  di Jakarta, Selasa (19/6) pada media.

Lebih lanjut Johnny menilai bahwa kegaduhan ini tidak terjadi jika Mendagri mengangkat pejabat setingkat dari internal. Terlebih Kemendagri memiliki stok pejabat setingkat yang bisa mengisi jabatan lowong tersebut.

Pihaknya berharap kebijakan tersebut tidak membuat susana kondusif menjelang Pilkada 27 Juni mendatang menjadi kisruh.

“Nasdem berharap pilkada berlangsung dengan aman, tertib, dan dengan antusiasme yang tinggi,” ujarnya

Berdasarkan atas pandangan poltitiknya,  Partai Nasdem kemudian ikut mendukung pengajuan hak angket.

Dengan mendukung penggunaan hak angket, Nasdem ingin mendapatkan keterangan utuh dari pemerintah terkait penunjukkan Iwan Bule sebagai Pj Gubernur Jabar. Dalam penunjukan itu apakah ada penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah atau tidak. Hak Angket adalah hak anggota DPR untuk melakukan penyelidikan  dan  memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan  perundang-undangan.

“Sejauh untuk meminta keterangan dan mendapatkan keterangan yang utuh dari pemerintah, maka Fraksi NasDem mendukung penggunaan hak interpelasi atau angket terbatas oleh DPR. Penggunaan hak interpelasi atau angket terbatas tersebut berupa permintaan keterangan dan penyelidikan terbatas, untuk tindakan koreksi jika terdapat penyimpangan prosedural administratif,” kata Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate dalam keterangannya, Selasa (19/6) pada media.

Plate mengatakan, NasDem sangat menyesalkan keputusan pengangkatan Pj Gubernur Jabar yang menimbulkan kekisruhan politik pada saat menjelang pilkada, baik pilgub maupun pilbup-pilwalkot.

“Kekisruhan politik tersebut seharusnya dapat dihindarkan jika Kementerian Dalam Negeri memperhatikan diskursus politik yang berkembang di mana arus penolakan cukup intens di awal tahun ini,” jelas Plate.

Plate mengutarakan pendapatnya, bahwa masih tersedia pilihan pejabat setingat yang bisa mengisi lowongan jabatan tersebut dalam masa kerja yang singkat sampai terpilihnya gubernur Jabar definitif.

Plate juga mengimbau masyarakat Jabar agar tetap tenang dan menjaga suasana tetap kondusif.

“Nasdem mengimbau masyarakat Jabar tetap tenang dan menjaga suasana  kondusif menjelang pemilihan kepala daerah  27 Juni mendatang dan berharap pilkada berlangsung dengan aman, tertib, dan dengan antusiasme yang tinggi,” tutupnya.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here