Gegara Bangun Kereta Cepat, 4 BUMN Terancam Bangkrut

0
306

Jakarta, namalonews.com- BUMN adalah kepanjangan dari badan usaha milik negara.  BUMN, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Sejak tahun 2001 seluruh entitas BUMN berada di bawah pengawasan dan pengelolaan Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Menteri BUMN. Di pemerintahan Presiden Jokowi,  Menteri BUMN dijabat oleh Rini Soemarno.

Hingga  akhir 2016 jumlah BUMN tinggal 118 perusahaan. Jumlah itu berkurang lagi hingga menjadi 115 perusahaan sehubungan dengan adanya holding BUMN pertambangan pada tanggal  29 November 2017, yaitu pengalihan saham negara pada PT  Antam (Persero)  Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Bukit Asam (persero) Tbk kepada PT Inalum (Persero).

Jumlah tersebut bisa kian berkurang atas nama pembangunan infrasruktur yang digalakkan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini. Sebagaimana diketahui bahwa beberapa BUMN terlibat pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Dalam pemerintahan Presiden Jokowi, BUMN dilibatkan dalam sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Berkaitan dengan pembangunan infrastruktur tersebut, terpaksa menyeret sejumlah BUMN ke dalam lingkaran utang. Hal itu disebabkan oleh upaya pemerintah untuk memanfaatkan pembiayaan investasi nonanggaran (PINA) didukung  pihak swasta dan perusahaan pelat merah (BUMN). Kedua belah pihak tersebut bisa ambil bagian dalam urusan pembiayaan proyek infrastruktur nasional.

Keterlibatannya pada sejumlah proyek pembangunan infrastruktur, menyebabkan BUMN terlibat utang. Saat ini total utang BUMN, menurut Bank Indonesia, mencapai Rp 4.091,71 triliun, sekitar 60% di antaranya berbentuk valuta asing yang rentan terhadap fluktuasi nilai tukar Rupiah. Jika Rupiah melemah, kemampuan BUMN melunasi utang dalam mata uang asing dikhawatirkan akan menyusut.

“Kami mengamati tren ini dengan seksama karena menurut kami fenomena ini akan berlanjut dan meruncing pada 2018, terutama menjelang pemilu kepresidenan 2019,” kata Xavier Jean, analis keuangan.

Atas pencapaian pembangunan infratruktur yang di antaranya dibiayai oleh BUMN tersebut mendapat apresiasi. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengapresiasi pencapaian pembangunan tol yang sudah dilakukan pemerintah. Meski demikian, Sigit  mengingatkan bahwa akan ada ancaman kebangkrutan terhadap 4 BUMN Karya, karena terlilit utang jangka pendek untuk mengejar pembangunan infrastruktur.

“Saya mengapresiasi pencapaian pemerintah untuk pembangunan jalan tol. Ini hal yang luar biasa karena optimis target 1000 km tol bakal tercapai di 2019. Namun, saya ingatkan ada ancaman yang membahayakan APBN kita ke depan karena informasi yang saya dapat, ada 4 BUMN Karya kita yang secara Technically Bangkrut karena terlilit utang jangka pendek untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang ditugaskan pemerintah,” kata Sigit, Kamis (7/6/2018).

Empat BUMN dimaksudnya itu adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT KAI (Persero), PT Perkebunan Nusantara VIII, dan PT Jasa Marga (Persero). Mereka ini yang bekerja sama dengan investor Tiongkok dalam proyek senilai 5,5 miliar dollar AS tersebut.

“Bisa dibayangkan sebuah perusahaan milik negara punya utang jangka pendek ratusan triliun yang harus dilunasi. Kalau sampai tidak mampu bayar dan negara harus meng-cover dengan menyuntikan dana APBN, ini sangat akan membebani dan akan mengganggu program pembangunan infrastruktur lainnya. Seperti program pemantapan jalan nasional yang dalam evaluasi RPJMN paruh waktu rapornya kuning dan perlu kerja keras. Jangan sampai mengejar proyek jalan tol, tapi kemantapan jalan nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan diamanatkan UU justru terbengkalai,” kritisi Sigit.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here