Habis Lebaran, Masalah Ekonomi Pun Menghadang

0
255

Jakarta, namalonews.com- Pemerintah menambah tiga hari cuti bersama untuk libur Lebaran 2018 yang jatuh pada 14 atau 15 Juni 2018. Dengan demikian, libur lebaran 2018 akan dimulai pada 11 Juni dan berakhir 19 Juni 2018.

Penambahan cuti bersama itu tercantum dalam surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang libur nasional dan cuti bersama tahun 2018 dan 2019.

“Salah satu pertimbangan kenapa ditambah cuti bersama, yaitu untuk mengurai arus lalu lintas sebelum lebaran dan sesudah mudik lebaran,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, selepas penandatanganan SKB, Rabu, 18 April 2018.

Kebijakan itu membuat cuti libur Lebaran tahun 2018 menjadi 10 hari. Bahkan, bisa bertambah menjadi 12 hari karena tanggal 9-10 Juni 2018 merupakan hari libur yakni, Sabtu dan Minggu.

Jika dilihat dalam 11 tahun terakhir, cuti libur Lebaran tahun ini merupakan yang terlama  dalam sejarah. Dalam 11 tahun terakhir, cuti libur Lebaran hanya berkisar 4-6 hari.

“Dari aspek ekonomi, pemerintah telah mempertimbangkan agar dunia usaha dapat beroperasi dengan mendapatkan dukungan pelayanan dari sektor perbankan, transportasi, urusan ekspor-impor, imigrasi dan bea-cukai,” kata Puan Maharani, menteri dari PDIP itu.

Libur Lebaran yang panjang  tersebut, dalam pandangan pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, berpotensi menimbulkan beberapa permasalahan ekonomi pascalebaran. Pemerintah menurutnya, harus sigap dalam menangani beberapa permasalahan ekonomi, yakni menurunnya konsumsi rumah tangga dan inflasi.

Bhima  menyebutkan bahwa akan ada masalah ekonomi baru yang bakal dihadapi oleh pemerintah pascalebaran. Masalah tersebut di antaranya yakni produktivitas pangan yang akan menurun serta tingginya impor yang bakal terjadi.

“Sekarang tugas pemerintah adalah bagaimana meningkatkan daya beli petani, jangan impor beras ugal-ugalan saat petani panen raya. Kemudian bansos PKH (Program Keluarga Harapan), dana desa padat karya tunai itu efektivitasnya harus dievaluasi total,” ujar Bhima.

Permasalahan ekonomi lainnya, tambah Bhima, adalah dana desa yang bisa disalahgunakan. Dikarenakan rumitnya birokrasi yang ditempuh dalam mencairkan dana desa.

“Dana desa kemungkinan problem di birokrasi yang berbelit, ini terlihat banyaknya kepala desa yang terlibat korupsi dana desa. Terlebih kemampuan pendamping desa terbatas. Dana di APBN sudah ada untuk stimulus konsumsi, tapi masalahnya ada di level implementasi,” jelasnya.

Lantaran itu, pemerintah diyakini harus mengambil langkah cepat dalam menangani beberapa masalah ekonomi. Agar ekonomi Indonesia tidak terpuruk saat dan setelah libur panjang.

“Yang jelas tugas berat pemerintah menjaga konsumsi rumah tangga tetap tinggi pascalebaran. Menjaga inflasi khususnya dari harga energi dan pangan, stabilisasi kurs rupiah dan dongkrak kinerja ekspor,” paparnya.

Sementara itu, dalam pandangan Haryadi Sukamdan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo,  libur panjang bisa berdampak pada produktivitas dunia usaha, khususnya untuk kegiatan ekspor dan industri. Menurutnya, dua kegiatan usaha tersebut bakal dirugikan dengan lamanya cuti bersama.

“(Yang paling berdampak) Terutama ekspor dan industri yang bekerja 24 jam. Itu yang paling berdampak,” kata Hariyadi.

Selain itu,  kata Hariyadi, kegiatan usaha di beberapa daerah juga bisa berdampak. Sebab, dengan panjangnnya cuti bersama tersebut masyarakat akan berada cukup lama di kampung halaman untuk mudik Lebaran.

“Sebetulnya semua juga ada dampaknya, misalnya hotel di Jakarta kalau libur lama jadi nggak laku, (karena) kalau libur lama yang ramai hotel di daerah, kemudian ritel di Jakarta juga kalau pada libur jadi nggak laku, jadi sepi,” ujar dia.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here