Jelang Pilkada, Para Calon Diharapkan Bisa Bersaing secara Sehat

0
158

Jakarta, namalonews.com- Menjelang dilaksanakannya Pilkada tahun 2018 ini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini memberikan penjelasan kepada para calon kepala daerah agar bisa mengikuti dan melaksanakan kompetisi yang sehat pada Pilkada Serentak 2018 nanti. Hal ini ditujukan agar proses pemilihan yang bermartabat dapat tercapai dalam pemilihan serentak 2018.

“Kompetisi dapat terlaksana dengan  kompetitif apabila semua peserta pemilihan dapat menerapkan nilai-nilai berkompetisi yang sportif, jujur, serta patuh pada aturan yang berlaku,” jelas Titi Anggraini pada hari Selasa, 19 Juni 2018 kemarin.

Titi juga menyampaikan harapannya bahwa para calon kepala daerah supaya tidak menggunakan cara yang ilegal atau tidak sesuai dengan aturan untuk mencapai kemenangan dalam pemilihan nanti. Titi berharap semua calon kepala daerah dapat saling mengawasi dan mengingatkan demi tercapainya persaingan yang sehat di antara para kandidat. Titi mengharapkan semua peserta pemilihan, baik dari pemilih, tim sukses, tim kampanye, maupun semua calon dipilih dapat melaksanakan pilkada serempak dengan damai dan berintegritas, sehingga sistem demokrasi yang ada di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

“Jika itu semua bisa dilakukan oleh peserta pemilihan, maka bisa dipastikan bahwa pilkada nanti akan berjalan dengan damai, berintegritas, serta demokratis,” jelas Titi.

Menjelang masa tenang dan hari pemungutan suara, diharapkan para calon tidak menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk saling menjatuhkan lawan kompetisinya atau untuk menarik simpati para pemilih, seperti menyebarkan fitnah, menyebarkan berita bohong, serta mengujar kebencian dengan sesama calon.

Di samping itu, Titi juga sangat menyayangkan praktik kampanye yang berjalan kurang baik pada pemilihan-pemilihan sebelumnya, terutama tentang politik uang. Politik uang banyak dilakukan oleh para calon kepala daerah dalam mengampanyekan dirinya kepada masyarakat. Titi menyampaikan bahwa politik uang yang dilakukan oleh para calon kepala daerah tersebut hanya menciderai dan merendahkan mutu demokrasi yang ada di Indonesia.

“Selain itu, praktek politik uang sungguh telah merendahkan dan menciderai mutu demokrasi kita. Dampaknya tidak hanya merusak jangka pendek, melainkan juga jangka panjang,” jelas Titi.

Diharapkan, para calon kepala daerah tidak merusak nalar masyarakat sebagai pemilih calon kepala daerah mereka serta penyelenggara pemilu dengan cara membeli suara dan integritas pemilih ataupun penyelenggara pemilu. Titi mengatakan bahwa para calon kepala daerah harus bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan menghadirkan sikap teladan bagi masyarakat dan pemilih mereka.

Pada kesempatan yang sama Titi Anggraini menyampaikan bahwa tidak ada suatu demokrasi yang menyertakan kekerasan di dalamnya. Oleh karena itu, tim sukses, tim kampanye, serta pasangan calon harus bisa menggunakan cara-cara yang baik dan benar dalam melancarkan proses pemilihan umum yang akan dilaksanakan secara serempak pada tahun 2018 ini.

“Mari kita wujudkan pilkada yang damai, pilkada yang menghargai nilai kemanusiaan kita. Untuk bebas, dan merdeka dalam menentukan pilihannya,” sambung Titi Anggraini.

Pemilih Dihimbau Tak Terjebak Hoaks dan Politik Uang

Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)  menyampaikan harapannya di mana agar masyarakat sebagai para pemilih dapat bersikap bijak dalam memilih dan menentukan kepala daerah pilihannya dalam Pilkada Serentak tahun 2018 ini.

Pesan pertama dari Titi Anggrainin adalah, para pemilih agar tidak terpengaruh dengan adanya berita atau informasi yang bohong, dan masih belum diketahui kebenarannya atau hoaks. Titi memberikan saran kepada para pemilih untuk lebih teliti dan cermat dalam menganalisis berita atau informasi yang diterima, yang ada hubungannya dengan para calon kepala darah yang akan dipilih.

Titi menyarankan agar masyarakat tidak langsung menerima informasi yang diterima dengan mentah-mentah, melainkan dengan mengklarifikasikannya terlebih dahulu dengan pihak yang memiliki pengetahuan yang lebih terkait dengan hal yang diinformasikan tersebut.

“Mari kita biasakan untuk mengklarifikasikan pada pihak tertentu yang memiliki pengetahuan lebih terkait dengan pilkada, sehingga berita bohong dan sensasional semata tidak cepat tersebar,” jelas Titi pada hari Senin, 19 Juni 2018.

Selain itu, Titi turut menegaskan kepada para pemilih agar tidak mudah terjebak dalam potlitik uang, yaitu berupa tawaran barang atau uang dari para oknum calon kepala daerah dan meminta kepastian untuk memilih calon kepala daerah tersebut dalam pilkada nanti. Apabila hal ini sampai terjadi, maka sama saja masyarakat sebagai pemilih telah menggadaikan hak suaranya hanya untuk kekuasaan calon kepala daerah yang tidak baik. Titi menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin suara pemilih tergadaikan untuk kepentingan dan kekuasaan dari oknum calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2018. Hal seperti ini justru akan menyukseskan calon kepala daerah yang tidak baik bagi masyarakat. Bahkan, dari tindakan seperti ini, dapat menunjukkan bahwa calon kepala daerah tersebut tidaklah baik bagi masyarakat, dan pastinya akan menimbulkan kerusakan dan dampak buruk bagi masyarakat.

“Percayalah, apa yang mereka berikan itu sama sekali tidak sebanding dengan dampak buruk serta kerusakan akibat perilaku korupsi yang akan mereka lakukan pasca terpilih nanti,” tegas Titi.

Dalam penyampaiannya, Titi juga menjelaskan bahwa ujaran kebencian dan tersebarnya berita hoaks dapat dengan mudah memberikan pengaruh yang besar untuk saling menjatuhkan lawan dan menarik simpati dari pemilih untuk menyukseskan dirinya di Pilkada nanti. Terlebih lagi, saat ini teknologi sangatlah berkembang pesat, sehingga banyak media sosial yang memudahkan para calon dalam mengampanyekan dirinya sebagai calon kepala daerah. Hal ini tentunya dapat memperbesar resiko penyebarluasan berita hoaks maupun ujaran benci antar lawan calon kepala daerah. Oleh karena itu, di tengah mudahnya informasi tersebar luas di kalangan masyarakat, sebaiknya kita bisa bijak menggunakan media sosial, serta bijak dalam menerima informasi yang beredar di media sosial.

“Karena kompetensis saat ini semakin menentukan, dan itu menjadi titik balik menang dan kalah, maka jangan sampai hal seperti itu memicu para kontestan mengggunakan isu negatif, ujaran kebencian, serta kabar bohong sebagai strategi dalam meraih kemenangan,” jelas Titi Anggraini.

Titi Anggraini juga menyampaikan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga harus menjaga integritas dan profesionalitas dalam melaksanakan tugasnya melancarkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2018 ini. Titi mengatakan bahwa tim sukses, tim kampanye, tim parpol, serta calon kepala darah sendiri dapat memberikan pengaruh tertentu untuk mengintervensi pelaksanaan pemilihan umum hanya untuk menguntungkan salah satu calon tertentu dan merugikan calon atau lawan yang lainnya. Oleh karena itu, penyelenggara pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan serentak di berbagai daerah di Indonesia tahun 2018 ini harus bisa memastikan bahwa persaingan antar calon dapat terlaksana dengan bersih, damai, sportif dan demokratis. Jangan sampai terjadi permainan yang dapat memicu konflik dan mencoreng demokrasi di Indonesia.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here