Kasus Korupsi Masal di Malang Hingga KPK Geledah Rumah Wali Kota Malang

0
125

Jakarta, namalonews.com- Masyarakat di Kota Malang baru-baru ini sudah mulai ramai dikejutkan dengan penetapan tersangka wali kota non aktif Moch Anton dan 18 anggota DPRD yang terlibat dalam kasus korupsi massal terkait dengan pembahasan APBD-Perubahan 2015.
Moch Anton ini sudah menjadi cawali petahana dan juga Yaqud Ananda Gudban yang ermasuk dalam berita rivalnya yang merebut kepemimpinan lima tahun mendatang, turut menjadi tersangka dalam kasus ini.
Wawan Sobari sebagai Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, melihat bahwa hal ini merupakan sebuah tragedi atau bencana bagi Kota Malang. apabila dari semua terbukti dan dilanjutkan dengan penahanan.
Maka dari itu akan runtuh dengan kepercayaan masyarakat terhadap para calon wali kota yang begitu juga anggota DPRD ketika nanti kembali mengikuti Pemilihan Legislatif pada tahun 2019.
“Jika memang benar ini merupakan sebuah tragedi, bayangkan ketika mereka terbukti dan KPK untuk melakukan penahanan, Padahaluntuk sekarang tengah dalam proses Pilkada,” ucapnya ketika sedang berbincang dengan detikcom pada hari Kamis, 22 Maret 2018.

Menurut beliau bahwa isu korupsi tersebut merupakan isu paling berpotensi menurunkan angka kepercayaan masyarakat. Karena hal demikian maka berdasarkan hasil survei, masyarakat cenderung menginginkan serta memilih calon pemimpin yang jujur, kemudian lebih dekat dengan rakyat.
Ketua Program Magister Ilmu Sosial FISIP Universitas Brawijaya ini menyatakan bahwa “Isu korupsi ini sangat cepat menurunkan angka elektabilitas. Apalagi hal ini merupakan sebuah momennya Pilkada dan akan fatal jika memang mereka terlibat,” ungkapnya.
Beban berat ini akan ditanggung calon wakil wali kota ketika mereka sedang berjuang memetik simpati masyarakat setempat. Masyarakat tentunya ini akan menaruh kekecewaan besar walaupun demikian maka belum secara sudah resmi dinyatakan terlibat maupun terbukti.
Begitu pula demikian dengan partai pengusung yang wajib ekstra keras di masa kampanyenya untuk saat ini. Penanganan KPK ini akan terus berlanjut menjadi preseden buruk bagi pemerintahan dan legistlatif di Kota Malang.
“Calon wakil akan menanggung beban dan begitu juga dengan parpol pengusung. Butuh strategi dan kerja keras untuk bisa turut dalam mengambil kepercayaan masyarakat, yang tentunya sudah mengetahui bahwa dengan proses penanganan hukum yang kini berjalan di Kota Malang,” sebutnya menerangkan.
Bagi beliau hal ini merupakan sebuah potret kegagalan parpol dalam merekrut dan mengusung figur maju di Pilkada. Elektabilitas yang bisa menjadi acuan utama yang justru hasilnya alah bisa menjerumuskan.
“Jadi acuannya ini hanya elektabilitas dan semestinya intergritas. Karena hal ini maka apabila dari elektabilitas menjadi tirani pencalonan, maka seperti saat hal ini pun akan bisa lewat. Karena parpol hanya bisa melihat angka elektabilitas menjadi indikator utama,”.
“Padahal apabila dibalik itu yang bisa menghentikan dari elektabilitas yakni dari angka intergritas. Jadi Sangat penting yakni dari politik intergritas, bukan hanya mendongkrak elektabilitas saja,” tandasnya.
Moch Anton ingin maju kembali di pertarungan Pilwali Malang 2018 yang berpasangan dengan Syamsul Mahmud. Keduanya ini diusung oleh PKB, PKS, Gerindra serta Perindo dan mendapatkan nomor urut dua.
Hal ini memeng berkaitan dengan Kasus Wali Kota dan DPRD Malang yang tersangka ikut dalam Korupsi Massal. Dari KPK menetapkan 19 tersangka sekaligus dalam pengembangan perkara suap di Kota Malang. Kasus ini memang yang menjerat Wali Kota Malang nonaktif yakni Moch Anton dan 18 anggota DPRD Malang itu disebutikut melakukan kasus korupsi massal.

“Kasus ini juga turur menunjukkan bagaimana adanya sebuah korupsi dilakukan secara massal,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada hari Rabu, 21 Maret 2018.
Basaria sendiri mampu menyebut unsur kepala daerah hingga jajarannya turut terlibat. Kemudian maka beliau akan lebih lanjut Basaria, unsur legislatif yang seharusnya memang melakukan fungsi pengawasan juga terlibat.
Basaria menyatakan bahwa “Pelaksanaan tugas di satu fungsi legislatif ini misalnya atau untuk mengamankan kepentingan eksekutif justru bisa membuka peluang adanya persekongkolan oleh para pihak terkait dengan mengambil manfaat untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya,” ucapnya.
Perkara tersebut sudah berawal dari jeratan KPK pada Ketua DPRD Malang 2014-2019 M Arief Wicaksono dan Kadis PU Malang 2015 Jarot Edy Sulistiyono. Keduanya pun untuk saat ini telah bisa untuk menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.
KPK menyebutkan bahwa Anton memberikan suap Rp 700 juta ke Arief melalui Jarot. Setelah itu, Arief ini disebut membagikan Rp 600 juta ke para anggota DPRD Malang.
KPK sudah berhasil menetapkan bahwa terdapat Wali Kota Malang periode 2013-2018 Moch Anton sebagai tersangka kasus suap. Selain itu terdapat pula 18 anggota DPRD Malang juga dijerat KPK sebagai tersangka.
“Setelah mengumpulkan data dan dari hasil sidang yang sudah dilakukan penyelidikan lebih dalam dan mencermati fakta persidangan sehingga ditemukan 2 bukti permulaan untuk penyidikan beberapa orang lainnya. Jumlanya yakni ada 19 orang,” ungkap dari Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada di Jakarta Selatan, pada hari Rabu (21/3/2018).
Anton diduga sudah memberikan suap kepada Ketua DPRD daqn anggota DPRD Malang periode 2014-2019 terkait dengan pembahasan APBD-P. Sedangkan pada 18 anggota DPRD Malang pun diduga sebagai penerimanya.
Kasus tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan KPK sebelumnya yang dalam perkara sebelumnya, KPK sendiri yang sudah memproses mantan Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono hingga ke pengadilan. Arief disangka sudah menerima Rp 700 juta dari Jarot Edy Sulistiyono selaku Kadis Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemerintah Kota Malang pada tahun 2015 kemarin terkait dengan pembahasan APBD Perubahan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang Tahun Anggaran 2015.
Terkait kasus tersebut maka KPK telah memblokir rekening Arief untuk kebutuhan penyidikan. KPK juga telah mendalami beberapa komunikasi soal uang ‘pokir’ (pokok pikiran) dengan memeriksa dari sejumlah anggota DPRD.
Terkait tindakan berikutnya maka KPK menggeledah rumah Wali Kota Malang Moch Anton hari ini. Hingga kini tim penyidik KPK masih berada di lapangan.
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (18/3/2018) menyatakan bahwa “Geledah tadi (dilakukan) di rumah Wali Kota (Malang),” ucapnya.
“Tim masih di sana,” tambahannya
Febri menyebut bahwa penggeledahan tersebut terkait penyidikan, akan tetapi beliau tidak mengungkap nama tersangka atas penggeledahan tersebut. Beliau hanya menegaskan bahwa kegiatan ini terkait penyidikan baru.
Febri menyatakan bahwa “Ya. Sebagai pengembangan dari penanganan kasus perkara sebelumnya bahwa ada sebagian tersangka/terdakwa sudah diajukan di persidangan,” tuturnya.
Ada dua lokasi yang digeledah KPK hari ini, kemudian selain di rumah Wali Kota Malang, kediaman ada pula dari Anggota DPRD Malang juga digeledah.
“Geledah di 2 lokasi di Malang ini masih berlangsung yaitu di rumah pribadi Wali Kota dan rumah Anggota DPRD,” ujarnya dengan lantang.
Penggeledahan dalam tahap penyidikan tersebut tentunya sangat berkaitan dengan pengembangan perkara kasus suap APBD Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tahun 2015. Febri membenarkan penggeledahan tersebut terkait penyidikan baru.
Anton diketahui sudah mencalonkan diri kembali dalam Pilwalkot Malang 2018 yakni sebagai petahana. Beliau juga sebelumnya sudah pernah diperiksa KPK terkait suap APBD Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota (Pemkot) Malang yang menjerat mantan Ketua DPRD Moh Arief Wicaksono. Penggeledahan yang dilakukan di rumah Anton juga pernah dilakukan pada Kamis (10/8/2017) silam.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here