Polemik Kenaikan Tarif Tol, Tabrak Aturan

0
114

Jakarta, namalonews.com- Kenaikan tarif tol JORR disinyalir melanggar Undang-Undang. Komisi V DPR RI mengharap agar Kementerian PURR batal merencanakan kenaikan tarif tol tersebut.

“Pengintegrasian tarif tol JORR ini berpotensi melanggar pasal 48 UU Jalan. Ada indikasi kenaikan tarif terselubung dalam kebijakan ini khususnya untuk pengguna tol jarak pendek,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo di Jakarta, Rabu (20/6) pada media.

Lebih lanjut, besaran persentase kenaikan lebih signifikan karena dinilai terlalu besar dari tarif awal. “Dan kenaikan itu sangat signifikan yaitu 57% dari tarif awal Rp9.500 menjadi Rp15.000. Padahal, jika mengacu UU, dengan inflasi hanya 3% per tahun maka kenaikan maksimal hanya 6%,” tambah Sigit Sosiantomo.

Kenaikan ini dihitung berdasarkan selain laju inflasi, tarif tol juga dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan. Sehingga besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi dapat terpadu dengan baik. Hal ini akan menurunkan proporsi pendapatan masyarakat hingga 64,1%.Yaitu mengacu pada daya beli masyarakat pada kuartal pertama tahun 2018.

“Daya beli lemah, artinya  kemampuan bayar pengguna jalan juga mengalami penurunan. Tapi kenapa di saat seperti ini pemerintah justru mengambil kebijakan mengintegrasikan tarif tol yang akan membebani pengguna tol,” tambahnya pada media.

Dalam keterangannya lebih lanjut, sebagai regulator seyogianya pemerintah selalu mengingatkan dan mengawasi pengelolaan terhadap jalan bebas hambatan tersebut, sehingga syarat SPM bisa terpenuhi dengan baik.

Hal ini tercuat berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang banyak mendapatkan persoalan dalam pengelolaan jalan tol. Mulai dari SPM yang kurang dipenuhi hingga tarif yang dirasa selalu membebani rakyat.

“Hasil evaluasi BPK atas pengelolaan beberapa ruas tol di Jawa dari tahun 2014—2016 menemukan 6 (enam) masalah pokok yang dapat mengganggu pengelolaan operasional jalan tol pada Kementerian PUPR, BPJT dan BUJT berkaitan dengan kelancaran lalu lintas dan kebijakan tarif tol. Seharusnya ini dibenahi dulu, baru buat aturan baru soal tarif,” kata Sigit beberapa waktu lalu.

Hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan terkait jalan tol, ada banyak persolan ditemukan. Di antaranya meliputi proses penilaian pemenuhan SPM belum memadai dan terdapat beberapa jalan tol yang tidak memenuhi standard.

Juga kelancaran lalu lintas, serta kebijakan penerapan integrasi sistem pembayaran pada jalan tol Trans Jawa dalam menghadapi lalu lintas lebaran Tahun 2016 tidak didukung kajian/rencana antisipasi yang memadai.

Dinilai kenaikan tarif tol belum mempertimbangkan pemenuhan pelayanan atas kelancaran lalu lintas dan kondisi daya beli masyarakat serta  melebihi kenaikan laju inflasi.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunda penerapan integrasi sistem transaksi tol di jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau Tol JORR (Jakarta Outer Ring Road).

Untuk kesekian kalinya penundaan ini dilakukan. Sebelumnya kebijakan integrasi tarif tol tol JORR akan diterapkan pada 13 Juni. Lalu mundur20 Juni ini. Dan mundur lagi sampai waktu yang tidak ditentukan hingga kini

Hal ini dilakukan karena ingin memberikan kesempatan kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan para Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terkait untuk dapat mensosialisasi secara lebih intensif kepada masyarakat.

Sementara itu, Desy Arryani,Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk, membenarkan hal tersebut.

“Mungkin karena masyarakat Jakarta masih banyak yang di luar kota atau mudik,” ujar Desy dalam pesan singkatnya di  Jakarta, Rabu (20/6/2018) pada media.

Selanjutnya penundaan ini berlaku hingga sosialisasi kepada masyarakat dinilai memadai oleh Kementerian PUPR.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here