Soal Pj Gubernur Era SBY, Ngabalin: Dokumennya Ada

0
257

Jakarta, namalonews.com – Ali Mochtar Ngabalin sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) berhadap-hadapan dengan Partai Demokrat. Dua pihak ini terlibat adu argumen mengenai pelantikan Komjen Pol Iriawan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. Ngabalin pun mengungkit kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pendahulu Presiden Jokowi.

Pelantikan Komjen Pol Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat pada Senin (18/6/2018) kemarin disambut Partai Demokrat dengan kritikan. Bahkan ada lontaran cuitan Ketua Umum Demokrat, SBY, yang menjadi pendahuluan.

Dalam cuitannya, Senin (18/6/2018), Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa banyak penguasa yang melampaui batas sehingga cederai keadilan serta akal sehat. Bahkan SBY juga mempertanyakan bahwa mungkin rakyat tidak berdaya, akan tetapi apa tidak takut kepada Tuhan, Allah SWT?.

Partai Demokrat pun langsung melancarkan kritiknya, pelantikan Iriawan dianggap sebagai skandal besar pelanggaran Undang-Undang, yaitu UU Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta UU Nomor 10 Tahun 2016 soal Pemilihan Kepala Daerah. Rencana hak angket lantas digulirkan Demokrat.

“Kami berpandangan saat yang tepat bagi FPD DPR RI dan DPR RI untuk menggunakan hak angket untuk mengingatkan dan mengoreksi pemerintah agar tidak terkoreksi oleh rakyat dan sejarah,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR, Didik Mukrianto, Senin (18/6/2018).

Partai Gerindra serta PKS, terbaru ada Partai NasDem, mengatakan bahwa pihaknya setuju dengan hak angket itu. PDIP, Hanura, Golkar, dan PPP menyatakan tidak setuju. Sementara PAN dan PKB masih mempelajari mengenai usulan ‘Angket Iriawan’ tersebut.

Ngabalin sebagai pihak istana kepresidenan tampil menjawab Demokrat. Ngabalin meminta supaya angket itu tidak diteruskan. Hal ini dikarenakan pelantikan Iriawan sudah sesuai dengan hukum, tak seperti yang disangkakan oleh para pembuat hukum di DPR.

Ngabalin juga mengatakan bahwa jangan meneruskan angketnya sebab bisa ditertawakan masyarakat. Takutnya DPR dinilai tak mengerti mengenai undang-undang yang dibuatnya sendiri.

Ngabalin bersikukuh bahwa tidak ada UU yang dilanggar. Terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 mengenai manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menguatkan argumen yang disampaikannya. Tak hanya itu, Ngabalin juga menyatakan bahwa Iriawan tidak punya waktu untuk berbuat curang dalam Pilgub Jawa Barat 2018, gelaran politik yang juga tengah menjadi sorotan kritik mengenai pelantikan Iriawan.

Bahkan Ngabalin menyarankan SBY untuk tidak memperbesar polemik mengenai Komjen Iriawan ini. “Jangan mempolitisir masalah ini untuk mengangkat elektabilitas personalnya maupun elektabilitas partai. Nggak usah, nggak usah. Ini normal saja,” ujar Ngabalin.

Ngabalin juga mengungkit bahwa pelantikan seperti ini pernah terjadi pada zaman SBY. Ketika menjabat sebagai Presiden RI, SBY disebut pernah menjadikan Pj Gubernur dari anggota TNI aktif.

“Pak SBY bilang ini melampaui batas dan keterlaluan”. Menurut Ngabalin, memangnya SBY tidak ingat ketika Tanribali dilantik menjadi Plt di Sulawesi Selatan. Ngabalin mempertanyakan Tanribali sebagai tentara aktif atau sudah pensiun.

Maksudnya ialah Mayjen TNI Achmad Tanribali Lamo yang diangkat menjadi Gubernur Sulawesi Selatan pada Januari-April 2008. Di zaman SBY juga ada Mayjen TNI Setia Purwaka yang dilantik menjadi Pj Gubernur Jawa Timur pada 2008-2009.

Partai Demokrat pun membalas.

“Komentar Ngabalin ini namanya asal ngomong. Tidak mengerti substansi secara utuh”, ujar Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, Selasa (19/6/2018).

Bahkan Ferdinand juga mengatakan bahwa Ngabalin sebelum komentar, sebaiknya mempelajari substansi tweet SBY secara utuh serta apa yang terjadi.

Menurut Ferdinand, Ngabalin seharusnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan aparat penegak hukum untuk memastikan ada atau tidaknya keberpihakan dalam pilkada.

Ferdinand mengatakan bahwa seperti di Jatim dan Jabar dipertanyakan bahwa apa betul tak ada gugus tugas intelijen yang miliki misi khusus di luar tupoksinya. Hal itu seharusnya ditelusuri oleh Ngabalin, bukan justru menyerang balik SBY yang memberi masukan serta kritik.

Ferdinand juga meminta Ngabalin untuk menjelaskan alasan Komjen Iriawan tetap dilantik sebagai Pj Gubernur Jabar usai usul itu sempat dibatalkan. Menurut Ferdinand, penjelasan tersebut diperlukan publik, bukan saling membandingkan dengan zaman SBY.

Menurut Ferdinand, Ngabalin seharusnya menjelaskan hal tersebut, motif pelantikan Iriawan serta apa benar terdapat kepentingan penguasa yang dibebankan pada aparat guna disukseskan. Gaji Ngabalin didapat dari pajak rakyat bukan untuk menyerang, melainkan menjelaskan kebijakan pemerintah.

Balasan atas Ngabalin juga berasal dari Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon.

Jansen mengatakan bahwa Tanribali sudah alih status, dari TNI menjadi PNS dengan menjadi Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik di Kemendagri, baru diangkat jadi Plt gubernur. Setia Purwaka juga sudah alih status, dari TNI menjadi PNS serta Irjen di Kementerian Informasi dan Teknologi baru diangkat jadi Plt Gubernur Jatim. Jadi berbeda dengan M Iriawan ini.

Tak hanya itu, Jansen juga mengomentari Ngabalin terkait pelantikan Irjen Carlo Brix Tewu sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat pada zaman Jokowi. Menurutnya, itu masyarakat belum paham.

“Jangan karena itu tidak ketahuan, maka diulang lagi. Ini sama dengan logika maling tidak ketangkap, berikutnya maling lagi, masak jadi dibenarkan. Ya tetap harus ditangkaplah. Karena itu salah,” kata Jansen.

Dia meminta Ngabalin untuk tak menjadikan kebijakan di zaman SBY sebagai ‘yurisprudensi politik’ untuk kebijakan zaman Jokowi. Jansen juga menegaskan segala kebijakan SBY penuh pertimbangan serta terukur.

“Jadi apa yang disampaikan Ali Mochtar ini ngingau, menggambarkan ketidakmengertiannya dan dangkalnya pengetahuannya,” kata Jansen.

Ngabalin lantas mengatakan bahwa pihak istana mempunyai bukti Achmad Tanribali Lamo serta Setia Purwaka menjadi Pj Gubernur dengan status yang sama seperti halnya Iriawan. Ngabalin pun mempertanyakan kekhawatiran seperti apa yang telah dipikirkan pihak-pihak yang memprotes keras pelantikan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar.

“(Dibilang ngigau?) Jangan bercanda. Jangan bercanda, dokumennya ada. Nggak usah komentar kalau tak pegang dokumen. Di mana masalahnya(Iriawan jadi Pj Gubernur Jawa Barat)? Apa masalahnya dengan masyarakat? Masa sih kawan-kawan nggak tahu yang diprotes itu yang bagian mana?” ujar Ngabalin, Rabu (20/6/2018).

Ngabalin juga menjelaskan bahwa waktu Iriawan menempati jabatan sebagai Pj Gubernur terbilang singkat, hanya selama 9 hari jelang pencoblosan Pilgub Jabar 2018. Apabila khawatir ada kecurangan yang akan terjadi ketika Iriawan menjabat, Ngabalin berpendapat bahwa hal itu sulit dipersiapkan dalam kurun waktu yang singkat.

“Iwan Bule (panggilan akrab Iriawan) itu mengisi kekosongan Pj Gubernur. Jadi gubernur 9 hari sampai masih hari pemilihan, sangat singkat waktunya. Jadi apa yang dicurigai?” imbuh Ngabalin.

Menanggapi banyaknya protes yang datang dari oposisi mengenai pengangkatan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar, Ngabalin menjelaskan pemerintah mempunyai pertimbangan sebelum memutuskan. “Pemerintah punya pertimbangan dalam mengangkat Pak Iwan Bule. Pemerintah lebih mengerti,” katanya.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here