Tiga Fraksi Setuju Angket Kasus Iriawan Pj Gubernur Jabar

0
109

Jakarta, namalonews.com- Dua fraksi saat ini telah mendukung langkah dari Partai Demokrat yang telah menginisiasi dari beberapa penggunaan hak angket dari DPR terhadap pelantikan Komjen M Iriawan sebagai PJ Gubernur di Jabar. Yaitu Partai PKS dan juga Partai Gerindra.

Wakil Ketua Komisi II yang berasal dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera yang mengatakan bahwa menilai dari penetapan Iriawan sebagai seorang Pj Gubernur Jabar yang telah memunculkan beberapa potensi pelanggaran dari sejumlah UU. Pelanggaran tersebut merupakan yang paling mencolok yaitu dari posisi Iriawan yang saat ini notabene perwira polri yang aktif, namun tetap akan diangkat untuk menjadi Pj Gubernur Jabar. Mardani memastikan bahwa dalam pihaknya tersebut akan mendukung dari berbagai penggalangan angket.

Mardani mengatakan bahwa PKS menganggap hal tersebut merupakan sebuah kesalahan yang fatal. Dan bagian dari beberapa fungsi dari pengawasan PKS tersebut dalam beberapa parlemen akan membersamai sebuah hak angket tersebut.

Menurutnya sebuah penggalangan angket tersebut akan langsung diinisiasi setelah masa libur lebaran ini yang akan sesuai dengan mekanisme berlakunya.

Fadli Zon yang merupakan wakil ketua DPR RI dari Partai Gerindra ini mengatakan jika partainya tersebut sangat mendukung dibentuknya pensus hak angket yang terkait dengan pengangkatan perwira Polri aktif menjadi Pj Gubernur Jabar.

Ia menerangkan bahwa Partai Gerindra di DPR RI tersebut akan mendukung serta menjadi sebuah inisiator dibentiknya sebuah pensus hak angket atas pengangkatan perwira Polri aktif tersebut menjadi Pj Gubernur.

Menurutnya, berbagai kritik terhadap penunjukan jenderal polisi aktif tersebut menjadi Pj Gubernur Jabar bukan berarti hanya datang dari sebuah kelompok oposisi, namun juga telah disampaikan oleh beberapa partai pendukung dari pemerintahan sendiri.

Artinya yaitu di dalam luar soal oposisi serta non-oposisi tersebut, semua pihak pada dasarnya mempunyai sebuah penilaian yang serupa jika kebijakan tersebut memang keliru serta menabrak UU dan tidak sesuai dengan sebuah tuntutan reformasi untuk menghapus sebuah dwifungsi angkatan bersenjata, baik TNI atau Polri.

Pengangkatan dari Komjen M. Iriawan tersebut bukanlah hal yang hanya dicacat secara formal saja, namun juga dicacat secara materil.

Ia kemudian diberi sebuah jabatan tinggi madya dalam lingkungan aparatur sipil negara yang hanya sebagai pengulang model pengangkatan Irjen Pol Carlo Brix Tewu menjadi seorang Pj Gubernur Sulawesi Barat pada tahun 2016 silam yang pada sebelumnya telah menduduki sebuah jabatan tinggi madya dalam Kemenko Polhukam.

Artinya yaitu pada sejak awal pemerintahan memang telah mengingatkan bahwa M. Iriawan sebagai Gubernur Jabar. Meskipun sempat berpura-pura menarik namanya pada sekitar Februari silam.

Fadli Zon setuju dengan usul dari Partai Demokrat yang terkait mengenai pengajuan hak angket atas sebuah polemik yang dilantiknya Iriawan menjadi Pj Gubernur Jabar. Menurutnya yang berasal dari Partai Gerindra, partainya tersebut juga akan mendukung berbagai wacana hak angket tersebut.

Fadli mengataka bahwa mereka juga akan mengusulkan agar ada beberapa angket tersebut, ia juga harus berbicara dengan Ketua Fraksi dari Partai Gerindra. Ia mengira bahwa dalam posisi tersebut mendukung berbagai usulan, mungkin akan bersama dengan Demokrat, mungkin juga terdapat beberapa bagian fraksi lain yang berpandangan sama. Hal tersebut bagian dari sebuah proses demokrasi dan juga merupakan hak bagi DPR untuk menggunakan hak tersebut dalam melakukan sebuah penyelidikan.

Ia mengatakan bahwa dirinya dengan Gerinda telah mendukung usulan angket tersebut karena menduga bahwa pelantikan Iriawan telah melanggar UU. Fadli juga menyatakan jika pemerintah telah berupaya untuk melakukan penipuan mengenai pelatikan Iriawan tersebut.

Ia mengatakan bahwa Gerindra juga akan mendukung usulan hak angket tersebut karena peduli dengan pelantikan pejabat Gubernur Jabar yang merupakan seorang perwira polisi aktif tersebut melanggar UU. Hal tersebut harus diselidiki melalui sebuah angket. Ia akan mengusulkan mengenai hak angket tersebut. Mereka juga harus teliti juga asal usulnya, Mendagri juga mengatakan jika mengusulkan Sekjen Kemendagri. Namun, ternyata presiden memilih Iriawan tersebut. Jadi mereka tersebut dalam sebuah angket dapat kelihatan.

Ia menyambungkan bahwa hal tersebut merupakan penipuan. Karena sebelumnya tersebut dikatakan jika tidak akan, hal tersebut sudah merupakan polemiknya dalam awal Januari. Dalam waktu tersebut polemik tersebut juga dihentikan karena adanya Menkopolhukum yang mengatakan bahwa tidak akan memberi sebuah jabatan tersebut kepada perwira polisi aktif.

Fadli mengaku jika terkejut dengan penunjukan dari Iriawan yang disebutnya dengan cara tiba-tiba terjadi. Dia menyinggung mengenai soal track record dari Iriawan.

Fadli mengatakan jika saat ini dengan tiba-tiba, seperti tidak ada sebuah angin dan tidak ada hujan yang telah dilantik tersebut yaitu perwira polisi aktif yang track recordnya tersebut di dalam acara pilkada DKI yang telah dianggap kurang netral. Hal tersebut menimbulkan bahwa berbagai pertanyaan, kecurigaan mengenai orang yang dipilih tersebut. Sedangkan masih banyak berbagai orang yang jauh lebih dapat memberi sebuah jaminan netralitas.

Ferdinand Hutahaean juga mengatakan jika partainya tidak akan setuju mengenai sebuah pelantikan dari Mantan Kapolda Metro Jaya Komjen M Iriawan yang akan menjadi Pj Gubernur Jabar. Mereka akan merencanakan sebuah penggunaan dari hak angket di DPR untuk dapat memperkirakan sebuah polemik tersebut.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan jika pelatikan dari Iriawan tersebut akan sesuai dengan aturan. Dia menegaskan bahwa pelantikan tersebut tidak berkaitan dengan sebuah pilkada mendatang.

Menurut Didik Mukrianto mengenai penggunaan hak angket dalam menyikapi sebuah langkah dari Kemendagri tersebut sangat penting untuk meningkatkan serta mengoreksi pemerintah tersebut agar tidak terkoreksi oleh para masyarakat serta sejarah.

Didik mengatakan bahwa sebagai wakil rakyat tersebut harus menjadi pengawas dan penyeimbang dari jalannya pemerintahan, mereka berpandangan bahwa pada saat ini yang tepat bagi Fraksi untuk dapat menggunakan hak angket.

Menurutnya, Kemendagri tersebut juga terindikasi telah melakukan sebuah pembohongan terhadap publik dengan melantik Iriawan tersebut menjadi Pj Gubernur Jabar. Sebelumnya pemerintah juga membatalkan rencana tersebut pada saat Iriawan masih menjabat menjadi Asisten Kapolri dalam sebuah bidang Operasi atau di awal bulan Januari 2018 silam.

Didik mengatakan bahwa bukan hanya diindikasikan pada sebuah perlawanan terhadap kehendak para rakyat, lebih lanjut dapat diindikasikan karena adanya sebuah kebohongan publik yang dilakukan oleh pemerintah.

Pelantikan Iriawan tersebut dianggap melanggar tiga UU sekaligus. Didik mengatakan jika pelanggaran terharap ketiga UU tersebut akan dapat mengategorikan sebagi pemerintah melakukan sebuah skandal besar yang ada di dalam sebuah konteks tata kelola pemerintahan, berbangsa serta bernegara.

Pelanggaran UU tersebut dapat mencederai demokrasi serta kehendak rakyat. Sebagian besar dari bangsa yang mencintai negeri tersebut harus peka terhadap suara jeritan para rakyat. Mereka juga harus mengingatkan serta mengoreksi pemerintah agar bangsa tersebut tidak dapat terjerumus kepada sebuah persoalan yang besar yang sangat serius tersebut.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here