Demokrat Serius Ajukan Hak Angket

0
135

Jakarta, namalonews.com- Fraksi Partai Demokrat di DPR serius mengajukan hak angket terkait pengangkatan Komjen Polri Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat, yang pelantikannya telah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, di Gedung Merdeka, Bandung, Senin (18/6/2018).

Pelantikan M. Iriawan tersebut telah sesuai dengan surat Keputusan Presiden Nomor 106/P/2018 tentang pemberhentian dengan hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar periode 2013-2018 dan pengangkatan Pj Gubernur.

Atas pelantikan M. Iriawan tersebut, Partai Demokrat memandangnya ada pelanggaran. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Didik Mukrianto.

Didik menilai, pemerintah telah melanggar undang-undang karena telah melantik Komisaris Jenderal (Pol) Mochamad Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat.

“Ada hal yang cukup serius yang harus disikapi dan dilakukan koreksi terhadap pemerintah, karena pemerintah bisa diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap undang-undang,” ujar Didik dalam keterangan tertulis, Senin,  18/6/2018.

Pemerintah, tambah Didik, setidaknya melanggar tiga undang-undang yakni, (1) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

“Pelanggaran terhadap pelaksanaan undang-undang, apalagi terhadap tiga undang-undang sekaligus, bisa dikatakan suatu “skandal besar” dalam konteks tata kelola pemerintahan, berbangsa dan bernegara,”  kata Didik.

Lebih lanjut, Didik mengatakan bahwa setiap kebijakan dan keputusan pemerintah harus berlandaskan pada konstitusi yang berlaku. Dengan tetap melantik Komjen Iriawan, pemerintah tidak mendengarkan suara rakyat dan telah melawan kehendak rakyat.

Itulah sebabnya, Fraksi Partai Demokrat akan segera mengajukan hak angket untuk diserahkan kepada pimpinan DPR. Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Agus Hermanto.

Menurut Agus, Partai Demokrat sudah yakin menginisiasi hak angket lantaran menduga penunjukan Iriawan melanggar undang-undang.

“Dalam waktu secepatnya (hak angket tentang Plt Gubernur Jabar) akan disampaikan kepada pimpinan DPR,” ujar Agus di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/6).

Langkah selanjutnya, menurut Agus, Partai Demokrat akan berkoordinasi dengan sejumlah fraksi yang juga tidak sepakat dengan kebijakan tersebut untuk melengkapi persyaratan pengajuan hak angket. Menurut Agus, hak angket memerlukan persetujuan dari 25 anggota DPR yang berasal lebih dari satu fraksi.

Pengusulan hak angket harus disertai dokumen yang memuat materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki serta alasan penyelidikan.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here