Elektabilitas Jokowi Kalahkan Prabowo di 4 Provinsi

0
149

Jakarta, namalonews.com – Dengan tajuk ‘Dinamika Pilgub dan Pilpres di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan’, Indo Barometer secara resmi merilis survei. Dari survei tersebut, elektabilitas Joko Widodo sebagai calon presiden 2019 mendatang berhasil mengungguli Prabowo Subianto pada empat provinsi itu.

Di Jawa Barat, Jokowi berhasil unggul telak dengan perolehan suara mencapai 41,4% dalam simulasi head to head Jokowi vs Prabowo Subianto. Di lain sisi, Prabowo hanya mengantongi suara sebanyak 31,9% saja.

Hal ini dijelaskan oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari saat berada di Hotel Harris Suites fX Sudirman, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (20/6/2018), yang mengatakan bahwa lanjut simulasi head to head, Jokowi 41,4 dan Prabowo 31,9.

Di wilayah lain, Jokowi juga masih unggul dari Ketum Gerindra Prabowo tersebut dalam simulasi head to head Pilpres 2019 mendatang. Di Jawa Tengah, Jokowi berhasil unggul dengan perolehan suara sebesar 78,4%, sementara Prabowo hanya 13,1%.

Lanjut di Sumatera Utara, Jokowi berhasil menduduki urutan pertama dengan perolehan suara mencapai 56,6% dan Prabowo 21,1%. Keadaan serupa di Sulawesi Selatan, Jokowi berhasil unggul dengan angka 29,1% dan Prabowo 21,9%.

Survei Indo Barometer yang dilakukan di berbagai daerah ini diadakan dalam kurun bulan Juni 2018. Di Jawa Barat, survei Indo Barometer dilakukan dengan 1.200 responden yang memiliki margin of error penelitian mencapai +- 2,83% serta tingkat kepercayaan 95%.

Di Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan, jumlah responden mencapai 800 orang, yang mempunyai margin of error penelitian sebesar +- 3,46% serta tingkat kepercayaan 95%.

Elektabilitas Jokowi sebagai calon presiden 2019 mendatang unggul dibandingkan Prabowo Subianto pada empat Provinsi yang berdasarkan survei Indo Barometer tersebut. Akan tetapi, Gerindra malah berpendapat sebaliknya. Menurutnya, elektabilitas Jokowi justru turun secara drastis sebagai petahana. Hal ini dijelaskan oleh Waketum Gerindra, Ferry Juliantono.

Kamis (21/6/2018), Ferry mengatakan bahwa hasil survei Indo Barometer yang dirilis itu menyebutkan bahwa Joko Widodo mengalahkan Prabowo Subianto. Namun justru membuka fakta bahwa sudah terjadi penurunan secara drastis elektabilitas Jokowi sebagai incumbent. Sesudah semua cara pencitraan serta penggunaan instrumen kekuasaan hasil survei yang ada tidak menggembirakan.

Ferry juga mengatakan bahwa Gerindra tak ambil pusing serta menanggapi santai mengenai hasil survei tersebut. Gerindra pun lebih memercayai hasil survei yang berasal dari tim internal mereka.

“Jadi kami santai saja dengan hasil tersebut karena kami partai Gerindra punya survei internal yang justru hasilnya sebaliknya dengan hasil Indo Barometer”, ujar Ferry.

“Waktu Pilkada Jakarta hasil survei internal kami yang lebih bener kok,” imbuh Ferry.

Malah Ferry melihat bahwa elektabilitas Jokowi akan terus menurun menjelang Pilpres 2019 mendatang. Ada sejumlah faktor yang bisa mempengaruhi hal tersebut. Adapun salah satu faktornya ialah soal ancaman krisis.

Tak hanya itu, Ferry juga mengatakan bahwa ada beberapa faktor lagi yang bisa menurunkan elektabilitas Joko Widodo selain ancaman krisis ekonomi, yakni jatuhnya nilai tukar rupiah. Sedangkan jika MK meloloskan permintaan penggugat mengenai Presidential Thrasehold, pastinya Jokowi kemungkinan ditinggalkan.

Tak jelang lama usai hasil survei Indo Barometer keluar, muncul kritikan pedas yang dilontarkan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kritikan itu memunculkan pro dan kontra.

Prabowo memberikan kritik dengan menyebut bahwa sistem ekonomi Indonesia yang sekarang ini menyimpang. Tak hanya itu, Prabowo juga mengatakan bahwa kekayaan alam Indonesia banyak yang dikuasai oleh asing. Selain itu, Prabowo juga menuding TNI saat ini lemah.

Tidak terima dengan kritikan tersebut, PDIP balik menyerang Ketum Gerindra Prabowo. PDI Perjuangan mengingatkan mengenai kebijakan Sumitro Djojohadikusumo, ayah Prabowo yang pernah menjabat dan Soeharto, mantan mertua Prabowo yang adalah Presiden RI ke-2.

Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari, Rabu (20/6/2018) menyoroti kebijakan yang pernah dilakukan oleh Soeharto saat dirinya masih menjabat menjadi presiden. Hal ini terkait dengan kebijakan yang dilakukan dalam aspek perekonomian.

Seirama dengan PDIP, partai politik PPP menilai bahwa kritikan Prabowo tersebut salah alamat. PPP juga mengingatkan bahwa sistem ekonomi yang telah mengizinkan negara lain masuk dan berinvestasi ke Indonesia dimulai pada zaman Soeharto.

Perlu diketahui, dalam kritikan yang disampaikannya, Prabowo juga menyebutkan bahwa ada pihak yang mempunyai kekuatan yang bisa mengatur dinamika politik yang ada di Indonesia. Prabowo juga menyebut siapa yang mempunyai uang dapat menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin daerah, bahkan jadi presiden.

Dalam hal ini, NasDem menuntut Ketum Gerindra tersebut untuk mengungkap siapa pihak yang ia maksudkan itu. Tak hanya itu, mantan Danjen Kopassus tersebut juga diminta melapor ke Bawaslu ataupun Panwaslu jika melihat terjadi kecurangan dalam pemilu, baik itu pilkada maupun pilpres.

Tanggapan juga datang dari partai politik Golkar. Partai Golkar juga meminta Prabowo Subianto untuk mengkritik dengan menyertakan data, bukan hanya melalui tudingan. Partai Golkar juga bantah secara tegas klaim Prabowo yang mengatakan bahwa TNI lemah.

Lain halnya untuk PKB. Sebagai partai politik yang mendukung pemerintah, PKB menanggapi positif kritikan yang disampaikan oleh Prabowo. Sejumlah kritik dari Prabowo Subianto dinilai sebagai obat guna membantu pemerintahan menjadi lebih sehat.

Akan tetapi berbeda dengan yang disampaikan oleh Partai Hanura. Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir menuding bahwa kritikan Prabowo yang melancarkan serangan kepada pemerintahan sebagai tanda dari sikap keputusasaan Prabowo Subianto dalam menghadapi Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang.

Melihat kritikan Prabowo menuai pro dan kontra, pihak partai Gerindra pun membela sang Ketua Umum. Salah satu hal yang disoroti partai politik Gerindra ialah mengenai kritikan Prabowo tentang pelemahan TNI yang memang bertolak belakang dengan kekuatan institusi Polri yang meningkat.

Hal senada juga disampaikan oleh kawan Gerindra, yakni PKS. Partai politik PKS juga memberi pembelaan. Bagi Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Prabowo tidak akan mengeluarkan pernyataan jika tak ada data yang akurat.

Mardani mengatakan bahwa kritikan dari Prabowo mempunyai fakta yang kuat. Misalnya saja target sebesar 7 persen pertumbuhan ekonomi tak tercapai. Justru hutang yang semakin meningkat ditambah proyek infrastruktur yang tak berdampak pada ekonomi riil.

Pihak PAN pun seolah sepakat dengan langkah Prabowo. Walaupun sekarang ini PAN adalah partai yang ada di Kabinet Jokowi, akan tetapi partai pimpinan Zulkifli Hasan tersebut cenderung untuk menunjukkan kedekatan dengan koalisi Gerindra-PKS.

Setelah itu, ada Partai Demokrat yang berperan sebagai partai penyeimbang. Demokrat menilai bahwa langkah Prabowo tersebut sah-sah saja. Menurut Demokrat, Prabowo wajar memberikan kritik mengingat sebagai pihak oposisi (di luar pemerintahan). Hal ini dijelaskan oleh Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat, Ferdinand Hutahaean.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here