Awas! Pemberi dan Penerima Politik Uang Bisa Dipenjarakan

0
71

Bawaslu menanggapi anjuran yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menerima uang sogokan dari para calon yang berlaga di Pilkada. Menurut Bawaslu, politik uang seperti ini tak bisa dibenarkan.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan bahwa hal ini tak bisa dibenarkan. Kan ini nggak boleh politik uang itu.

Bila Prabowo berargumen bahwa duit sogokan itu merupakan uang bangsa Indonesia yang memang adalah menjadi hak rakyat, maka Bawaslu tak sepakat. Andai saja benar bahwa itu adalah anggaran duit rakyat yang diselewengkan demi kepentingan politik pribadi, maka tetap saja itu adalah sebuah penyelewengan yang tak sesuai peruntukan semestinya.

“Itu sama saja mengambil hak rakyat yang lebih membutuhkan,” kata Rahmat.

Dia kembali mengingatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Di situ diatur bahwa baik pemberi maupun penerima ‘uang politik’ sama-sama bisa kena jerat pidana berupa hukuman penjara. Atas dasar inilah anjuran Prabowo menjadi tak bisa dibenarkan.

“Imbauan yang benar adalah: laporkan bila ada yang membagikan!” kata Rahmat.

Pada Pasal 187A ayat (1), Undang-Undang tentang Pilkada diatur, setiap orang yang sengaja memberi uang atau materi sebagai imbalan untuk memengaruhi pemilih maka orang tersebut dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, plus denda paling sedikit Rp 200 juta hingga maksimal Rp 1 miliar.

Pada Pasal 187A ayat (2), diatur ketentuan pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Prabowo berbicara dalam video berjudul ‘PRABOWO SUBIANTO UMUMKAN GERAKAN DONASI @GALANGPERJUANGAN’, yang diunggah di akun Facebook resminya, pada Kamis (21/6/2018) lalu. Di situ Prabowo bercerita bahwa Gerindra tak mungkin melakukan politik uang karena tak punya uang.

Namun bila masyarakat menemui uang politik, maka Prabowo menganjurkan masyarakat untuk menerimanya saja. Soalnya itu adalah duit bangsa Indonesia alias duit rakyat.

“Karena itu, saya sampaikan dan saya anjurkan kalau rakyat Indonesia dibagi-bagi sembako dan dibagi-bagi uang, terima saja karen aitu hak rakyat. Namun ketika sedang menentukan pilihan di depan tempat pemilihan, maka sebaiknya gunakanlah hati nuranimu. Pilih saja sesuai dengan hati dan juga pikiranmu sendiri,” kata Prabowo di dalam video itu.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah menganjurkan kepada masyarakat untuk menerima sembako atau uang yang dibagi-bagi ketika kampanye oleh parpol atau calon peserta pilkada. Menurut dirinya, uangdan sembako yang diberikan itu sebenarnya asalnya adalah dari uang rakyat Indonesia.

Pada video tersebut, dia bercerita mengenai Gerindra yang tidak bisa menyogok para pemilih ketika pemilu. Prabowo juga mengatakan partai Gerindra itu tak memiliki kemampuan mengenai hal itu.

“Saudara-saudara, kita tidak bisa menyogok pemilih-pemilih. Kita tak dapat bersaing jika caranya dengan bagi-bagi sembako, ya memang tidak ada kemampuan,” kata Prabowo, seperti dikutip dari video itu.

Prabowo juga kemudian mempertanyakan soal dari mana asal duit pihak yang dapat melakukan aksi bagi-bagi sembako itu. Dirinya yakin bahwa tak mungkin uang itu berasal dari uang halal dan uang itu diyakini didapatkan dari uang bangsa Indonesia juga.

“Pertanyaan saya pihak yang bisa bagi-bagi uang dan juga sembako itu dari mana uangnya? uang itu tidak mungkin uang halal, tidak mungkin, itu adalah mustahil. Itu pasti berasal dari uang bangsa Indonesia,” ujarnya.

Namun video yang dirilis kader Gerindra Rachel Maryam seolah bertolak belakang dengan sikap Prabowo. Ini membuat politisi PDIP bingung.

“Aku sih melihatnya agak membingungkan. Karena Rachel Maryam bikin soal pelarangan pembelian suara,” kata Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari berkomentar Minggu (24/6/2018).

Adapun Rachel Maryam, anggota Fraksi Partai Gerindra di DPR, juga mengunggah video bertema penolakan terhadap politik uang. Video bertajuk ‘Uang Sogokan Biang Korupsi’ itu diunggah di Twitter pada Kamis (21/6/2018) lalu.

Video itu memperagakan adegan dua oknum memberikan duit kepada penjual sayur mayur keliling di depan Rachel. Dua oknum itu berpesan agar penjual sayur mayur memilih, “Nomor lima ya.” Penjual sayur pun mengantongi duit itu. Namun Rachel langsung sigap, tangan kirinya menjewer satu dari dua oknum pelaku politik uang itu.

Adegan selanjutnya, Rachel yang berbahasa Sunda kemudian merebut duit dari pedagang sayur dan mengembalikan duit sogokan itu ke oknum yang memberinya. Akhirnya dua oknum pelaku politik uang itu kocar-kacir berusaha hilang secepat mungkin dari pandangan Rachel, dan akhirnya jatuh tersandung.

“Pak Prabowo menghalalkan hal itu (menerima duit politik),” kata Eva berkomentar.

Eva lantas menghubungkan tema politik uang ini dengan uang yang diberi cap #2019GantiPresiden yang marak dikabarkan di media sosial. Dia tak bisa memahami sikap sesungguhnya dari Partai Gerindra soal hal ini.

“Policy-nya kok nggak jelas,” ujar Eva.

Selain kontradiksi yang dia rasakan dari Gerindra, dia juga merasa pernyataan Prabowo memuat penyudutan terhadap pelaku politik uang, yakni seolah-olah pelaku politik uang adalah pengguna anggaran negara atau anggaran daerah yang menggunakan duit bangsa Indonesia demi kepentingan politik jangka pendek pribadi.

“Statement Pak Prabowo sangat menyudutkan politisi yang membiayai sendiri kampanyenya, pakai duit sendiri, dan memakai pendekatan operasi sembako murah. Banyak yang melakukan itu dengan biaya sendiri,” tutur Eva.

Masa tenang jelang pesta demokrasi sedang berlangsung. Namun ada potensi kerawanan di masa tenang ini. Semua pihak perlu menjaga supaya kerawanan tak terjadi.

Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) memandang kerawanan di masa tenang bisa berwujud berbagai bentuk. Selain kerawanan pelanggaran pemasangan alat peraga di masa tenang, ada pula politik uang yang berpotensi merusak demokrasi.

Seperti yang telah diterapkan di Provinsi Riau. Bahwa Bawaslu juga telah melakukan patroli mencegah adanya politik uang jelang Pemilu. Selama masa tenang Pilgub Riau, Satgas Money Politic akan bekerja maksimal. Satgas terdiri dari jajaran Polda Riau dengan Bawaslu dan Panwas.

“Rencananya nanti sore kita akan apel bersama dengan Polda Riau untuk pelapasan tim patroli Satgas Money Politic,” kata Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan Lubis kepada detikcom, Mingu (24/6/2018).

Menurut Rusidi, kerjasama antara Bawaslu, Panwas dengan jajaran Polda Riau sesuai dengan intruksi Kapolri. Tim Satagas yang dibentuk bersama ini, akan menjalankan tugasnya mulai hari ini hingga waktu pencoblosan Pilgub Riau pada 27 Juni 2018 nanti.

“Tim Satgas akan melaksanakan patroli ke tengah masyarakat. Selain itu juga dibentuk Warung Pengawasan anti money politic yang setiap Polsek yang ada,” kata Rusidi.

Selain melakukan patroli, kata Rusidi, Warung Pengawasan juga akan menerima laoporan dari masyarakat bila ada pihak yang akan memberikan uang untuk menyuruh agar memilih calon tertentu.

“Masyarakat juga boleh membuat laporan ke Satgas bila ada pihak-pihak tertentu yang akan memberikan politik uang. Sepanjang memiliki bukti yang kuat, tim akan segera menindaklanjutinya,” tutup Rusidi.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here