BIN Tepis Tudingan SBY Ada Oknum Tak Netral Dalam Pilkada 2018

0
137

Jakarta, namalonews.com- Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Ketua Umum Partai Demokrat menyebut adanya oknum BIN, TNI, dan Polri yang tidak netral dalam Pilkada 2018 ini.

BIN atau Badan Intelejen Negara menepis tudingan Susilo Bambang Yudhoyono soal hal ini. Tugas BIN sendiri telah ditegaskan untuk memastikan pelaksanaan pilkada lancar tanpa mendukung salah satu calon kepala daerah.

Direktur Komunikasi dan Informasi BIN Wawan Hari Purwanto menyatakan bahwa Sebetulnya tidak ada perintah apapun untuk seperti itu, jadi perintahnya tegas bahwa kita netral, itu perintah pimpinan BIN, tidak ada perintah dukung ini dukung itu.

Wawan juga mengatakan bahwa BIN mempunyai peran dalam memastikan tahapan pilkada agar dapat berlangsung tanpa hambatan. Soal siapa yang nantinya menjadi pemenang dalam kontestasi, disebutkan Wawan, itu bukan menjadi urusan BIN.

“Perintahnya harus mengamankan bahwa tahapan-tahapan pemilu harus selesai on time dan kalau misalnya ada gangguan keamanan ataupun gangguan yang mengarah pada penggagalan tahapan itu harus segera ditindaklanjuti untuk supaya dikembalikan ke track-nya sehingga gangguan itu bisa ditepis,” kata Wawan.

Dirinya juga menambahkan bahwa siapa saja yang nantinya terpilih dalam Pilkada serentak maka ahrus didukung.

Sebelumnya diberitakan, pernyataan SBY soal aparat yang tidak netral ini disampaikannya sebelum kampanye pasangan yang diusung Partai Demokrat di Pilgub Jawab, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, digelar. Dia meminta aparat netral menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 pada 27 Juni mendatang.

“Yang saya sampaikan itu bukan isapan jempol belaka, tidak ada niat seorang SBY menuduh, melebih-lebihkan, mendramatisasi apalagi duhli, tuduh liar. Itu bukan DNA saya, saya hati-hati dalam berbicara,” ujar SBY.

Saat konferensi pers di Hotel Santika, Bogor, Sabtu kemarin SBY menyampaikan cerita mengenai ketidaknetralan oknum atau elemen yang berasal dari dari Polri, BIN dan TNI. Hal tersebut ada bukti nyatanya, ada kejadiannya, dan itu bukan hoax, sekali lagi ini oknum, namanya organisasi Badan Intelijen Negara atau BIN, Polri, dan TNI itu baik.

Bahkan SBY juga menyebut kejadian saat Pilkada di beberapa daerah seperti di DKI Jakarta, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Timur, dan Maluku.

Salah satunya kata dia, adalah calon dari partai Demokrat diminta untuk memasukkan pejabat kepolisian menjadi wakil dalam pencalonan untuk kepentingan tertentu.

Ada pula di daerah lain seorang calon yang diperkarakan polisi karena menolak untuk memenuhi keterlibatan petinggi kepolisian.

Kemudian ada pula, kata SBY, petinggi BIN memerintah petinggi TNI untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

“Kok bisa begini, kok terang-terangan, kasar sekali, mungkin, biarlah saya SBY warga negara biasa yang merupakan penduduk Cikeas, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang angkat bicara. Jika dari  pernyataan saya ini menjadikan pihak kepolisian dan intelejen merasa tidak nyaman, dan ingin menciduk saya, silakan saja. Mengapa saya sampaikan? Agar BIN, TNI, Polri netral” katanya.

Ia juga berharap bahwa rakyat bisa berani menolak semua tindak kecurangan termasuk ketidaknetralan tersebut.

SBY mengatakan jika ketidaknetralan ini terus berlanjut, maka dikhawatirkan akan menimbulkan perlawanan dari rakyat.

Pernyataan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono agar negara, pemerintah, aparat BIN, Polri, dan TNI bersikap netral di Pilkada serentak 2018, adalah bentuk kegalauan politik. Demikian disampaikan Ketua Progras 98, Faizal Assegaf.

“Semua tuduhan SBY hanyalah ungkapan kegalauan dan emosional. Mempertegas bahwa SBY semakin brutal dalam berdemokrasi,” kata Faizal, yang juga mantan aktivis 98.

Faizal merasa prihatin dengan perubahan perilaku politik SBY yang dikenal santun, menjadi brutal dalam merespons dinamika di Pilgub Jabar. Mestinya, kata Faizal, selaku mantan presiden dan pribadi yang selalu mengklaim diri sebagai demokrat sejati, SBY tidak bertindak ngawur.

“Aneka lontaran dan tudingan SBY sudah masuk kategori propoganda busuk untuk tujuan menciptakan keonaran politik. Bila dibiarkan akan memicu eskalasi politik yang berpotensi menyulut amuk massa,” kata Faizal.

“Pemerintah dan aparat penegak hukum, harus besikap waspada. Jangan anggap enteng manuver SBY, perlu antisipasi.”

Diketahui, pernyataan SBY itu disampaikan sesaat sebelum kampanye pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi, yang diusung Partai Demokrat di Pilgub Jabar. Aparat diminta bersikap netral jelang Pilkada Serentak 2018 yang akan digelar 27 Juni nanti.

“Mengingatkan agar negara, pemerintah, aparat BIN, Polri, dan TNI bersikap netral. Saya diserang partai politik tertentu, dikatakan bahwa SBY panik. SBY itu tidak panik! Orang panik itu biasannya akan melakukan perbuatan curang, kami insyaallah tak pernahc urang, tetapi tetap waspada,” kata SBY saat konferensi pers di Hotel Santika, Bogor, Jawa Barat, Sabtu kemarin.

SBY mengaku menyampaikan hal ini karena tak ingin nama baik ketiga lembaga itu tercemar. Bahkan ia menyatakan siap ditangkap atas pernyataannya ini.

Sebelumnya, SBY memberi contoh kasus dinamika Pilkada 2018 di berbagai daerah yang menurutnya mengandung muatan ketidaknetralan aparat. Di Pilgub DKI, Sylviana Murni dan suaminya dipanggil polisi. Di Pilgub Papua, Lukas Enembe didatangi Kapolri Tito Karnavian dan Kepala BIN Budi Gunawan yang meminta agar Lukas maju Pilkada bareng Irjen Paulus Waterpauw.

Sementara itu, pihak TNI memastikan akan menindak tegas oknum yang SBY maksud jika terbukti melanggar. “Saya kira, kita sikap TNI jelas, TNI netral, kalau ada yang melanggar tentu akan ada tindakan tegas tapi kita perlu data,” kata Kapuspen TNI Mayjen M Sabrar Fadhillah saat dihubungi, Sabtu (23/6/18).

Terkait ucapan SBY jika ketidaktnetralan aparat itu bukan isapan jempol belaka, Sabrar akan menunggu data soal oknum tersebut dan berjanji akan menindaklanjutinya.

“Kita tunggu, kita tunggu datanya kalau memang ada. Tentu akan ditindakalanjuti. Iya dong (bakal komunikasi untuk meminta data terkait oknum yang diduga tidak netral),” kata Sabrar.

Tanggapan soal tudingan SBY tentang ketidak netralan oknum TNI, Polri dan BIN datang dari Istana Kepresidenan. Siapapun, terutama tokoh bangsa, diminta untuk lebih sabar.

“Siapapun, para politisi dari partai mana dan siapaun Anda, jangan menjadi pengadilan dengan kehendaknya sendiri. Sabar dan tetap teduh, wahai para tokoh,” kata Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin.

Soal netralitas aparat di Pilkada, Ngabalin menyatakan rakyatlah yang akan menilainya. Yang perlu dilakukan para elite politik, menurut Ngabalin, adalah menjaga agar suasana negara tetap damai di Pilkada 2018.

“Uji publiknya masyarakat yang menilai seberepa jauh netralitas dan profesionalitas aparatur negara dalam menjalankan tugas dan pelayanan sesuai dengan tupoksi (tugas pokok fungsi) masing-masing,” kata Ngabalin.

Dia mengajak kepadasemua elemen yang ada di Indonesia untuk saling menghargai, termasuk menghargai aparat yang menjaga Pilkada serentak 2018. Bila semua bisa saling menghargai, lanjut Ngabalin, maka Pilkada 2018 ini dipercayanya bakal sukses.

Ngabalin juga berkata, “Marilah kita saling menghargai dan tetap menjaga serta saling menghormati masing-masing orang dengan tugas dan kewenangannya. Saya percaya dengan tenangnya para tokoh dan opinion leader, itu akan memberikan dampak yang sangat positif dalam tugas-tugas mulia dalam menghadapi Pemilukada yang siap digelar.”

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here