Kapolri Harus Pertegas Netralitas Anggota di Pilkada

0
223

Jakarta, namalonews.com- Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) pada media berketerangan bahwa Kapolri Jenderal Tito Karnavian perlu kembali menegaskan sikap netralitas Polri saat pilkada 2018. Hal ini telah dirasa, beberapa hari menjelang pelaksanaan pilkada laporan ketidaknetralan anggota kepolisian terus bermunculan kepada pihak yang berwenang.

“Meski sudah ada pejabat kepolisian yang dicopot dari jabatannya akibat mengampanyekan paslon tertentu, tapi aksi ketidaknetralan polisi di berbagai daerah masih saja terjadi,” kata Neta S Pane, Minggu (24/6/2018).

Sebagi contoh, pada 22 Juni 2018 warga Tapanuli Utara di Sumatera Utara melakukan aksi demo ke DPRD dan ke polres. Massa menuntut Kapolres segera mengundurkan diri karena dinilai tidak konsisten dan tidak mampu menjaga netralitas kepolisian di Pilkada 2018 di daerahnya.

“Apalagi ada oknum anggota DPR ikut-ikutan mempengaruhi ketidaknetralan tersebut. Akibat ketidaknetralan polisi ini warga khawatir terjadi konflik di daerahnya,” terangnya belum lama ini.

Seyogiyanya warga mengharapkan pilkada bisa berjalan aman lancar dan tanpa keterihakan anggota kepolisian yang kecenderungan ke pasangan calon tertentu. Sebaliknya, dengan antusias warga berharap polisi bisa menempatkan dirinya sebagaimana mestiya tanpa ada kecenderungan terhadap pasangan calon tertentu.

Dengan demikian pesta demokrasi dapat berjalan secara lancar dan kondusif tanpa pengahalang yang berarti.

“Melihat situasi panas ini, Mabes Polri lewat Satgas Nusantaranya perlu segera turun ke Tapanuli Utara agar tidak terjadi konflik di daerah itu,” terang Neta.

Bahkan di tempat lain pun juga ditemui. Dengan adanya hal yang demikian, tentunya menjadikan isu ketidaknetralan polisi di Pilkada 2018 telah membuat panas situasi di sejumlah daerah.

Jajaran TNI dan kalangan kepolisian yang setia menjaga netralitas institusinya mengkhawatirkan situasi ini. Massa pun menjadi tidak kondusif dengan keadaan yang demikian.

Kejadian ini bukan hanya yang pertama kali. Ketidaknetralan polisi ini bukanlah yang pertama dialami menjelang pilpres. Di pilpres 2009 ketidaknetralan polisi sempat marak. Sejumlah kaus partai politik penguasa sempat ditemukan di sejumlah polsek dan polres.

Dalam menanggulangi hal tersebut, IPW berharap kasus ini tidak terulang lagi. Begitu pula Mabes Polri sudah membentuk Satgas. Namun lagi-lagi, masih saja banyak oknum-oknum polisi yang bermain dan tidak netra. Sehingga hal ini menimbulkan mancaman konflik di pilkada 2018, terkesan pilkada yang tidak bersih.

“Untuk menertibkan ulah oknum oknum ini dan untuk menciptakan pilkada 2018 yang damai, Kapolri perlu kembali menekankan netralitas kepolisian dan segera menindak anggota polisi yang berpihak pada paslon tertentu,” tutupnya pada mdia.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here