Kemenkumham: KPU Tak Berwenang Larang Eks Koruptor Nyaleg

0
240

Jakarta, namalonews.com- Ajub Suratman Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, turut memberikan komentar terkait dengan rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan melarang eks koruptor untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Ajub menyampaikan bahwa meskipun KPU adalah lembaga independen, akan tetapi KPU memiliki keterbatasan dalam pembuatan peraturan teknis, sehingga KPU dinilai tidak berwenang dalam menerbitkan peraturan atau yang disebut dengan PKPU yang melarang eks narapidana koruptor untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif pada pemilu nanti.

Ajub menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh tidak adanya kewenangan KPU dalam pembuatan norma hukum yang akan menjadi substansi materi Pemilu.

“Jadi, yang menjadi kewenangan KPU itu hanya membuat peraturan teknis dalam pelaksanaan Pemilu. Bukan dalam pembuatan norma hukum yang menjadi subtansi materi Pemilu,” terang Ajub yang disampaikannya melalui keterangan tertulis, pada hari Sabtu, 23 Juni 2018 kemarin.

Ia lebih menjelaskan bahwa kewenangan pembuatan peraturan yang dimiliki oleh KPU hanyalah berupa hal subtansi atau materi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Sedangkan, peraturan yang merlarang mantan narapidana koruptor untuk mengikuti pencalonan diri sebagai calon legislatif, memiliki kaitan dengan hak asasi manusia. Menurut Ajub, subtansi peraturan pemilu yang berkaitan dengan hak asasi manusia adalah materi substansi undang-undang, sehingga peraturan ini bukanlah materi muatan peraturan suatu badan atau lembaga, termasuk di antaranya adalah peraturan dari KPU. Dalam keterangannya, Ajub juga menegaskan bahwa Peraturan KPU tersebut bertentangan dengan undang-undang yang mengatur mengenai hak asasi manusia, yaitu hak memilih dan dipilih.

Selain itu, Ajub juga menjelaskan, bahwa pencabutan hak politik yang dimiliki oleh seseorang hanya dapat dilakukan melalui UU atau berdasarkan Putusan Pengadilan yang sejalan dengan asas hukum Res Judicata Pro Veritate Habetur yang berlaku di Indonesia. Dalam memberikan penjelasan ini, Ajub tidak hanya berdasarkan opini yang dimilikinya saja, melainkan juga berdasarkan pada beberapa aturan yang sudah ada. Ajub mendasarkan pemikirannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14 – 17/PUU-V/2017, Putusan MK No. 4/PUU-VII tahun 2009, Putusan MK No. 42/PUU-VIII tahun 2015, dan Putusan MK No. 71/PUU-VIII tahun 2015. Menurutnya jika berdasarkan pada beberapa Putusan MK tersebut, KPU tidak akan bisa mengelak dan harus sejalan dengan putusan tersebut.

Berdasarkan pemaparan dari Ajub, seorang mantan narapidana koruptor pun dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif apabila tidak pernah mendapatkan hukuman pidana karena telah melakukan tindak pidana dengan hukuman berupa kurungan penjara selama 5 tahun atau lebih. Selain itu, mantan narapidana koruptor juga harus tidak sedang dicabut hak pilih yang didasarkan pada putusan pengadilan. Persyaratan lain bagi eks narapidana koruptor adalah pernah dengan terbuka dan jujur mengemukakan pernyataan kepada publik bahwa orang tersebut pernah terjerat kasus korupsi.

Kemenkumham: Larangan Eks Koruptor Nyaleg Tidak Berlaku Jika Belum Diundangkan

Ajub menegaskan bahwa Peraturan KPU terkait dengan larangan eks koruptor untuk mengajukan diri sebagai calon anggota legislatif tidak akan berlaku apabila belum dijadikan sebagai undang-undang oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Ia menjelaskan, bahwasannya dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan yang mengikat mulai pada tanggal undang-undang tersebut diundangkan. Kecuali telah ditentukan dengan aturan yang berbeda dalam peraturan erundang-undangan yang bersangkutan.

Kemudian selain tiu, dalam Undang-Undang yang sama, pada pasal 8, juga dijelaskan bahwa Peraturan KPU hanya memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama diatur oleh peraturan perundang-undangan yang keududukan dan kekuatannya lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

“Sedangkan, mantan eks koruptor diatur berdasarkan pada undang-undang Pemilu, dan tidak diatur melalui Peraturan yang dikeluarkan oleh KPU, karena hal ini bukank kewenangan dari KPU”, jelas Ajub.

Menurut Ajub, Peraturann yang diusulkan oleh KPU tersebut tidak segera disahkan menjadi peraturan perundang-undangan karena memiliki materi yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya yang lebih kuat. Selain itu, menurutnya, materi Peraturan KPU juga masih bertentangan dengan beberapa Putusan MK.

Sebelumnya, Andalas Feri Amsari selaku Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas telah menyampaikan pendapat bahwa Peraturan KPU tersebut seharusnya sudah bisa diberlakukan, bahkan meskipun Kemenkumham belum mengundangkan peraturan tersebut menjadi undang-undang.

Kemudian, apabila merujuk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, dijelaskan bahwa jika Kemenkumham tidak segera mengundangkan sebuah peraturan. Maka, selang waktu 10 hari, peraturan tersebut sah menjadi undang-undang setelah diteken oleh lembaga pembuat peraturan.

Feri menyampaikan, bahwa terdapat empat kriteria di mana sebuah peraturan perundang-undangan dapat dimasukkan ke dalam lembaran negara atau berita negara, sehingga dapat diketahui oleh setiap orang.

Kriteria pertama adalah undang-undang. Kriteria kedua adalah peraturan pemerintah. Kriteria ketiga adalah peraturan presiden. Sedangkan, kriteria keempat adalah peraturan lain yang harus dimasukkan ke dalam lembaran negara atau berita negara berdasarkan peraturan dan perundangan, untuk disampaikan kepada publik.

Keterangan ini dijelaskan oleh Feri dalam sebuah diskusi yang dilaksanakan di Bilangan, Jakarta Selatan, pada hari Jumat, 22 Juni 2018.

“Nah, tidak ada yang  secara eksplisit menyatakan bahwa Peraturan KPU adalah peraturan yang harus dimasukkan dalam lembar negara atau berita negara,” terang Feri.

Komnas HAM: Tidak Ada Pelanggaran HAM dalam Larangan KPU Eks Koruptor Nyaleg

Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) juga memberikan tanggapannya terkait polemik berupa rencana peraturan KPU yang melarang mantan narapidana koruptor untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dalam pemilihan umum.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, menjelaskan bahwa peraturan yang diusulkan oleh KPU tersebut tidak mengandung pelanggaran HAM.

Hal itu disampaikan Taufan menanggapi polemik pengesahan Peraturan KPU tersebut yang disampaikannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Taufan menerangkan bahwa hak politik merupakan kategori hak asasi yang dapat dikurangi pemenuhannya, selama diterapkan untuk memenuhi kepentingan lain yang lebih mendesak.

“Secara prinsip, hal itu tidak dilarang. Mengurangi hak-hak politik seseorang tidaklah dilarang karena tidak termasuk hak asasi manusia absolut,” tambah Taufan.

Taufan menambahkan, terlebih lagi KPU itu berkewajiban untuk menyelenggarakan pemilu yang berkualitas, termasuk juga mengisinya dengan para caleg yang berintegritas. Menurut Taufan, hal ini merupakan kepentingan umum yang lebih besar dan sangat layak untuk diperjuangkan. Ia mengatakan bahwa hak politik eks narapidana koruptror juga bisa dikurangi.

Meskipun demikian, Taufan juga menyarankan kepada KPU agar membicarakannya dengan DPR, pemerintah, partai politik. Dengan cara ini diharapkan penerapan peraturan tersebut tidak menimbulkan kegaduhan dan polemik yang berkembang di masyarakat.

“Jadi, saran dari kami, sebaiknya KPU melakukan komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah dan DPR, agar mencapai kesepakatan, kan ketiganya memiliki otoritas atas satu ketentuan,” pungkas Taufan.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here