Patroli Bawaslu Cegah Pelanggaran Pilkada Saat Masa Tenang

0
179

Jakarta, namalonews.com- Masa tenang Pilkada serentak 2018 sudah dimulai. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan melakukan patroli pengawasan selama masa tenang. Patroli ini dilakukan di semua daerah yang menggelar Pilkada, mulai hari Minggu 24 Juni 2018 sampai dengan Selasa besok 26 Juni 2018.

Anggota Bawaslu Muhammad Afifuddin di kantornya, Jakarta, Jumat kemarin menyatakan bahwa patroli bertujuan untuk menimbulkan efek kejut bagi pihak yang berniat melakukan praktik politik uang terutama di masa tenang. Pencegahan tersebut dilakukan selama jelang pilkada berlangsung.

Patroli tersebut sejatinya digelar dengan harapan untuk mencegah aktivitas kampanye yang menyeleweng, juga pemakaian alat peraga dan Politik SARA. Patroli ini merupakan alarm pencegahan potensi pelanggaran yang dapat terjadi selama masa tenang.

Salah satu yang menjadi fokus patroli pencegahan yanitu untuk mengawasi politik uang. Afif mengungkapkan jika potensi politik uang masih akan terjadi di masa tenang. “Biasanya masih dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Karena itu, kami punya kewenangan penanganan administrasi pelanggaran politik uang. Dampak dari pelanggaran ini bisa sampai kepada diskualifikasi paslon peserta pilkada,” tegas Afif.

Afif menambahkan, apel patroli pencegahan pelanggaran akan dilakukan pada Ahad. Selanjutnya, Bawaslu akan mengawasi pelaksanaan pelaporan akhir dana kampanye. Menurutnya, masa terakhir pelaporan dana kampanye jatuh pada Ahad. Jika ada paslon kepala daerah yang terlambat melapor, maka mereka akan terancam didiskualifikasi sebagai peserta pilkada.

Afif melanjutkan pihaknya tetap bisa menindak meski praktek politik uang di wilayah abu-abu. Namun, itu harus disertai bukti yang bahwa pelanggaran dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Pihaknya pun punya kewenangan untuk memberikan sanksi administratif berupa diskualifikasi.

“Namun memang sampai saat ini belum ada yang sampai TSM. Kalau politik uang yang sendiri-sendiri itu kan larinya ke pidana dan ditindaklanjuti oleh Gakumdu. Sementara yang sifatnya administrasi TSM, kami bisa tindak sendiri,”

Selama masa tenang hingga menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara Bawaslu membunyikan patroli kesiapan pengawas dalam melakukan pencegahan pelanggaran.

“Kegiatan patroli ini didesain dengan cara yang kreatif mungkin agar “bunyi nyaring” fungsi dan keberadaan pengawas terdengar. Sehingga dapat membangunkan juga  mengingatkan siapa pun untuk berlaku bersih selama dalam proses pemilihan,” ujar Afifuddin.

Hasil pengawasan terhadap proses serta hasil pemungutan suara nantinya akan dipublikasikan dengan cepat juga akurat.

Sebelumnya, Arief Budiman selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengatakan bahwa penyelenggara dan peserta harus mematuhi aturan pada masa tenang jelang pemungutan suara Pilkada Serentak 2018. Masa tenang Pilkada akan berlangsung sejak Ahad hingga Selasa (26/6).

“Saya ingatkan, bahwa sesuai regulasi, sudah diatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada masa tenang Pilkada Serentak 2018. Semuanya (penyelenggara dan peserta) harus mendukung masa tenang ini,” ujar Arief kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu.

Arief melanjutkan, saat ini terhitung sudah H-4 menjelang pemungutan suara pilkada. Karena itu, seluruh penyelenggara pilkada di daerah harus segera menyelesaikan tugasnya.

“Penyelenggara harus melakukan distribusi logistik, supaya semua kebutuhan dikirim tepat waktu. Untuk peserya pilkada (para paslon) juga harus siap membersihkan alat peraga kampanye,” tegasnya.

Terakhir, Arief meminta masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya untuk menyiapkan KTP-el, formulir C6 (undangan pemberitahuan memilih) dan sebagainya. “Supaya nanti bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik dan bisa dilayani dengan baik,” tegas tambah Arief.

Sebagaimana diketahui, pemungutan suara Pilkada Serentak 2018 jatuh pada Rabu (27/6) pekan depan. Sebanyak 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten akan menggelar pemungutan suara pada Rabu.

KPU sendiri telah menetapkan bahwa pemungutan suara pilkada serentak nanti akan akan digelar pada 27 Juni 2018. Terdapat 171 daerah yang akan ikut berpartisipasi. Dari sejumlah 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang  menyelenggarakan pilkada serentak.

KPU telah melakukan koordinasi dengan peserta pilkada dan pemerintah daerah untuk penurunan alat peraga kampanye.

“Penurunan alat peraga kampanye dilakukan pada saat masuk masa tenang. Koordinasi terus dilakukan oleh penyelenggara, peserta pemilu dan pemerintah,” kata Arief Budiman, saat ditemui di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat kemarin.

Semua peserta pemilu nantinya harus mematuhi dan membantu proses penurunan alat peraga. Karena Bawaslu dan Panwaslu bisa mengawasi proses penurunannya.

“Selanjutnya para peserta pemilu perlu mengetahui bahwa alat peraga ini sudah waktunya diturunkan, pada masa tenang, selain itu peserta juga harus membantu proses penurunan itu,” kata Arief.

“Semua peserta pemilu pastinya dia tahu itu alat peraga siapa yang pilih kita atau bukan, pengawas pemilu dapat mengawasi hal itu,” sambungnya.

Harapannya nanti selain Bawaslu, satpol PP dan pemerintah daerah bisa ikut serta membantu menertibkan alat peraga ketika masa tenang berlangsung. Sebab, sering ditemui di lapangan peserta pilkada yang menolak menurunkan alat peraga kampanye.

“Yang ketiga peran serta pemerintah daerah, kan ada yang mau ada yang tidak (untuk menurunkan), sumber daya kita yang terbatas. Nah itu bisa dibantu pemerintah daerah. Dari pihak satpol PP bisa ikut membantu kita dalam mengamankan dan juga menurunkan alat peraga kampanye,” ujarnya.

Penurunan alat peraga dilakukan saat masa tenang dimulai. Yaitu selama 3 hari sebelum pemilihan. Ini terhitung sejak 24 hingga 26 Juni 2018. Inilah watunya masa tenang.

Selain itu,Kontra S atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan meminta Bawaslu menindak tegas pelanggaran pilkada.

Staf Divisi Pembelaan HAM dari KontraS Rivanlee Anandar menyatakan “Kinerja Bawaslu baik di kabupaten/kota dan Panwaslu kecamatan memastikan dapat tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Antara ASN, tim sukses, juga aparat negara yang ikut terlibat.”

KontraS telah meminta Bawaslu untuk dapat memastikan penyelenggaraan pilkada agar memerhatikan standar pelayanan yang  berbasis hak asasi manusia.

“Kontras merekomendasikan sejumlah hal kepada Bawaslu. Diantaranya adalah menjadikan HAM standar pelayanan yang minimal dalam instrumen pengawasan. Ini dilakukan agar dapat menjamin pemilu yang bebas dan adil, baik untuk para pemilih,” sambung Rivanlee.

Dari temuan KontraS, ada sejumlah pelanggaran pelaksanaan pilkada. Seperti adanya dugaan provokasi, intimidasi, teror dan kampanye hitam atau kampanye ilegal. Dugaan pelanggaran ini terjadi di 10 daerah antara lain Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Maluku, Riau, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua.

“Pelanggaran Pilkada yang terjadi di 10 daerah. KontraS telah menemukan adanya masalah pelanggaran nonadministratif yang pada periode Pilkada cenderung mulai meningkat sejak Januari sampai Mei 2018. Kenaikan tersebut diawali sejak memasuki masa kampanye pilkada,” papar Rivanlee.

Mochamad Afiffudin sebagai anggota Bawaslu juga mengatakan bahwa pihaknya juga memaksimalkan pengawasan atas netralitas ASN.

“Kami senang bisa berdiskusi dengan teman kontras, mengenai masukan yang disampaikan, mengenai netralitas ASN yang jadi perhatian kita. Money politik juga jadi perhatian semua orang. Pencegahan politik uang dilakukan sebagai hal yang kita anggap serius,” tutur Afif.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here