Sebanyak 130 Anggota KPU Kabupaten/Kota Telah Resmi Dilantik

0
177

Jakarta, namalonews.com- Arief Budiman selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum telah resmi melantik 130 anggota KPU Kabupaten/Kota dari enam provinsi. Mereka yang dilantik akan menjabat pada periode 2018 hingga 2023.

“Saya, Ketua KPU RI, telah melantik saudara sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Gorontalo, dan Bengkulu,” kata Arief dalam sambutannya saat pelantikan di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Minggu (24/6/2018).

Ketua KPU Arief Budiman memberi pidato saat melantik anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2018-2023 di Gedung KPU RI, Jakarta (24/6). Dalam pelantikan itu Arief mengingatkan anggota KPU daerah harus berada di tengah-tengah kubu.

Arief meminta seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang dilantik bertugas dengan baik.

“Kalau satu di antara Anda enggak ada, tidak ada kebijakan yang bisa dibuat. Kalau jumlahnya tiga lalu yang satu ngambek, enggak mau kerja, yang dua ini enggak ada maknanya. Maka harus saling menjaga,” tambah Arief.

Yang terpenting, sambung Arief, para anggota KPU yang dilantik untuk menjaga integritasnya. Menurutnya, mereka harus netral dan tidak terlibat kepentingan kubu manapun.

“Jangan pernah bela sebelah kanan, nanti diserang oleh yang kiri. Begitu pula sebaliknya. Maka yang harus Anda kerjakan adalah tegak lurus sesuai Undang-undang yang berlaku. Yang menyelamatkan Anda adalah integritas, tahu mana yang benar mana yang salah,” tegas Arief.

Ia berpesan agar anggota KPU daerah melaksanakan amanah sebaik-baiknya. Tugas berat anggota dimulai kaena ada dua hal yang harus diperhatikan.

“Apakah Anda bisa memberi kontribusi positif, atau justru memberikan hal buruk dan menjadi bagian dari kerusakan bangsa,” tegas Arief.

Ia juga meminta anggota memprioritaskan kerja sama tim. Kebijakan KPU tak bisa diwujudkan tanpa anggota lengkap.

Arief juga mengingatkan anggita KPU daerah harus berada di tengah-tengah kubu. Jangan berat ke kanan atau kiri, sebab posisi KPU rawan diserang.

“Maka yang harus Anda kerjakan adalah tegak lurus sesuau UU yang berlaku. Yang menyelamatkan anda adalah integritas, tahu mana yang benar mana yang salah,” ujar Arief.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly belum menandatangani Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU pencalonan caleg DPR dan DPRD. Padahal draf itu sudah diserahkan sejak awal 4 Juni lalu untuk segera Undang-Undang.

Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan pihaknya akan tetap berpegangan pada PKPU yang sudah diubah dan diberikan pada Kementerian Hukum dan HAM. Termasuk di dalamnya soal larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif (Caleg).

“Kami menjaga konsistemsi kami pada sebelumnya PKPU 14 tahun 2018 sudah masuk klausul tersebut untuk pencalonan DPD,” kata Viryan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (23/6/2018).

Menurutnya, KPU akan melakukan sosialisasi PKPU tersebut. Tetapi dia berharap Menkum HAM bisa segera mengundang-undangkannya.

“Kalau tidak kami tetap putuskan seperti itu kami sosialisasi tapi saat ini kami berharap mengundangkan,” ungkapnya.

Viryan juga mempersilakan pihak yang tidak setuju PKPU tersebu menguggat ke MA. KPU, kata dia akan siap menghadapinya.

“Silakan para pihak yang tidak sependapat dengan kami menempuh jalur itu. Dan jalur itulah yang paling tepat karena itu diatur dalam UU 12 tahun 2011 Pasal 9 ayat 2,” ucapnya.

Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ajub Suratman, mengatakan, ada beberapa alasan mengapa pihaknya tidak segera mengundangkan PKPU tersebut. Karena, materinya bertentangan dengan undang-undang yang ada, serta aturan yang ada di atasnya. Selain itu, materi PKPU tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan yang lebih tinggi.

“Sehingga bila diundangkan dikhawatirkan menimbulkan keresahan dan kebingungan di masyarakat,” ujar Ayub melalui keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Sabtu (23/6/2018).

Dirinya juga menegaskan, PKPU telah mengatur larangan bagi mantan narapidana koruptor untuk menjadi calon anggota legislatif ini bertentangan dengan konstitusi yang mengatur hak asasi, yaitu hak memilih dan dipilih.

Hal itu dikarenakan menunjuk Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang menegaskan bahwa Peraturan KPU mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pada Pasal 87 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur: Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Menurut Ajub, pencabutan Hak Asasi Manusia atau hak politik seseorang hanya dapat dilakukan melalui Undang-Undang atau melalui Putusan atau penetapan Pengadilan atau Putusan Hakim, yang sejalan dengan asas hukum Res Judicata Pro Veritate Habetur, haruslah dianggap bahwa putusan hakim selalu dianggap benar.

Kemarin KPU juga telah menggelar rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019. KPU akan melihat data pemilih yang telah direkapitulasi tiap kota/kabupaten provinsi di seluruh Indonesia.

“Hasil dari rapat pleno yang digelar punya peran, tugas serta tanggung jawabnya untuk menyebarkan informasi yang sudah ditetapkan hari ini. Penyelenggara pemilu punya kewajiban menginformasikan ini kepada seluruh masyarakat pemilih untuk kemudian mereka ikut mengecek. Apakah namanya sudah tercantum di dalam daftar pemilih sementara tersebut,” ujar Ketua KPU Arief Budiman saat membuka rapat di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (23/6/2018).

Setelah nama pemilih terdata dalam DPS, Arief meminta segenap peserta pemilu untuk memeriksa ulang apakah namanya sudah ada, dan apakah yang sudah terdaftar nama yang tercantum sudah benar penulisannya dan lain sebagainya. Ini dilakukan supaya tidak ada kesalahan yang dapat dipermasalahkan dimasa nanti, yakni ketika tiba masa pencoblosan.

“Jadi apakah ada kesalahan dalam penulisan namanya dan seterusnya. Kewajiban peserta pemilu adalah untuk menginformasikan hal tersebut pada konstituennya yakni pemerintah, ini mendukung KPU untuk dapat menginformasikan serta mensosialisasikan daftar pemilih ini,” jelas Arief.

KPU juga meminta Tim Pengawas Pemilu bisa mencermati dan mengawasi, apakah terjadi kesalahan dalam penetapan DPS untuk kemudian ditetapkan sebagai DPT.

“Jadi Bapak Ibu semua jika ada catatan penting atau ada masukan informasi penting dimohon untuk segera disampaikan kepada masa ini sebab tipe sementara itu baru menjadi bagian awal dari proses untuk pada akhirnya nanti akan ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap pada tanggal antara 15 sampai dengan 21 Agustus 2018,” ucap Arief.

Arief berharap dengan didatanya DPS hari ini, ke depan Indonesia bisa memulai tahapan Pemilu yang berujung pada dilantiknya para wakil rakyat dan presiden serta wakil presiden 2019.

“Sehingga semoga apa yang kita kerjakan sejak dimulainya tahapan Pemilu hingga dengan hari ini dan nanti sampai dengan dilantiknya wakil-wakil rakyat kita presiden juga wakil presiden kita semua bisa berjalan dengan baik dan lancar,” tutup Arief.

Pantauan di lokasi, rapat pleno terbuka ini sudah dimulai pukul 10.00 WIB. Rapat dihadiri perwakilan 20 partai peserta Pemilu 2019.

Disamping itu, KPU turut mengundang pula semua perwakilan KPU dari tiap kota/kabupaten dan juga provinsi, LSM pemantau Pemilu, Kementerian, DKPP, Bawaslu, dan kementerian yang terkait.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here