142.000 Warga Jawa Tengah Terancam Tak Bisa Memilih di Pilkada 2018

0
202

Jakarta, namalonews.com- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa terdapat sejumlah 142.000 warga Jawa Tengah yang belum melakukan rekam data kependudukan secara elektronik, sehingga warga Jateng ini berpotensi tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada saat pencoblosan 27 Juni 2018 nanti.

Sri Puryono selaku Sekretaris Daerah Jawa Tengah menyampaikan bahwa apabila warga tidak melakukan rekam KTP elektronik, maka warga tersebut kemungkinan tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon kepala daerah.

“Terdapat sejumlah 142.000 warga Jawa Tengah yang belum melakukan rekam e- KTP. Kalau tidak melakukan rekam e- KTP, warga yang bersangkutan berpotensi tidak bisamenggunakan hak pilihnya,” terang Sri Puryono di kantor Mapolda Jateng, pada hari Senin, 25 Juni 2018.

Sri Puryono juga mengatakan bahwa Pemerintah harus terus mencoba supaya seluruh warga bisa melakukan rekam data kependudukan berupa KTP elektronik. Untuk mendukung hal ini, Kantor catatan sipil yang ada di tiap kabupaten/kota diminta agar tetap buka dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sampai dengan hari pencoblosan.

Setelah melakukan rekam data kependudukan secara elektronik, warga akan mendapatkan surat keterangan pengganti KTP, di mana surat ini nantinya dijadikan sebagai syarat untuk bisa memilih di Pilkada.

“Kami perintahkan kepada para bupati atau wali kota, supaya tetap buka dan memberikan pelayanan pada tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan jam 13.00 WIB. Tujuannya adalah agar nanti, warga yang melakukan rekam KTP elektronik bisa memperoleh surat keterangan dan tidak kehilangan hak pilihnya dalam Pilkada,” jelas Sri Puryono.

Menurut Sri Puryono, sejumlah 142.000 warga diprediksikan dapat berkurang dengan terus dibukanya layanan rekam data kependudukan secara elektronik. Yang menjadi kendala saat ini adalah adanya warga yang sedang berada di luar negeri, magang, atau karena kepentingan lainnya, sehingga tidak bisa menghadiri perekaman KTP elektronik. Karena hal ini, warga tersebut tidak bisa memilih calon kepala daerah dalam Pilkada nanti.

“Hingga hari ini, jumlahnya sebesar 142.000 warga. Kemudian hingga saat ini, masih terus dilakukan pemrosesan,” tambah Sri Puryono.

Berdasarkan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk tahun 2018 ini, jumlah pemilih yang ada di Jawa Tengah adalah sebanyak 27.068.125 orang, yang terdiri dari 13.589.304 orang perempuan,  dan 13.478.821 orang pemilih laki-laki.

Menjelang Pilkada, Bawaslu Ingatkan Potensi Politik Uang di Masa Tenang

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan kepada masyarakat akan adanya kemungkinan terjadinya praktek politik uang dalam masa tenang Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara serentak di daerah-daerah yang ada di Indonesia.

Hal ini dikarenakan oleh seringnya terjadi politik uang oleh para calon kepala daerah pada masa tenang sampai dengan hari penyelenggaraan Pilkada yang pada tahun ini dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Juni 2018.

“Politik uang biasanya dilakukan pada saat masih masuk masa tenang, kemudian pada hari Pilkada,” jelas Mochammad Afifuddin selaku Anggota Bawaslu di Jakarta, pada hari Sabtu, 23 Juni 2018.

Mochammad Afifuddin menyampaikan bahwa, apabila diketahui terdapat praktek politik uang atau money politic yang dilakukan oleh para calon kepala daerah, maka Bawaslu akan melakukan penindakan terhadap calon kepala daerah tersebut. Hal ini menunjukkan keseriusan Bawaslu dalam memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan proses Pemilihan Kepala Daerah.

Arifin juga menyampaikan bahwa jika politik uang dilakukan secara sistematis, masif dan tersrtuktur, maka Badan Pengawas Pemilu memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penanganan administrasi.

Dampak yang dapat ditimbukan dari tindakan ini adalah pasangan calon yang melakukan politik uang dapat didiskualifikasi dari proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018. Apabila didiskualifikasi, hal ini berarti calon kepala daerah tersebut tidak lagi dapat mengikuti Pilkada dan tidak dapat dipilih oleh masyarakat, sehingga harapan menjadi pemimpin daerah pun akan pupus.

Maka dari itu, Bawaslu menegaskan kepada para calon kepala daerah agar tidak melakukan tindakan politik uang, mengingat sanksi yang dapat diberikan kepada pasangan calon kepala daerah sangatlah berat.

“Pada hari tenang ini, kita ingatkan kepada pasangan calon pemimpin untuk tidak melakukan politik uang, seperti memberikan atau menjanjikan sesuatu bagi masyarakat agar memilih pasangan calon tertentu,” tegas Afifuddin.

Arifuddin juga menyampaikan bahwa selain melakukan pencegahan terhadap pelanggaran, Bawaslu juga akan melakukan pengawasan terhadap pelaporan dana sumbangan yang digunakan dalam kampanye oleh pasangan calon pemimpin daerah.

Jelang Pilkada Jateng, Pasangan Ganjar – Yasin Siapkan Kamar Penghitungan

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Jawa Tengah telah menyiapkan kamar hitung yang berada di setiap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang terdapat di seluruh kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Tengah untuk proses pelaksanaan Pilkada pada hari Rabu, 27 Juni 2018 nanti.

Kamar hitung yang akan disediakan oleh DPD PDI-P Jateng ini akan menjadi pusat pelaporan hasil penghitungan perolehan suara yang berasal dari para saksi dari tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Pada pagi harinya dilakukan pemungutan suara, pada sore harinya akan diketahui hasil rekapitulasinya,” jelas Sekretaris DPD PDI-P Jawa Tengah yaitu Bambang Kusriyanto, pada hari Minggu malam, 24 Juni 2018.

Bambang Kusriyanto juga menyampaikan bahwa untuk mengetahui hasil pemungutan suara, maka pihaknya akan menyiapkan real count. Ia menambahkan, para saksi yang ada di tiap TPS telah diinformasikan agar langsung mengirimkan hasil perolehan suaranya ke kamar hitung real count yang ada di DPC.

Bambang menuturkan, dengan melalui kamar hitung yanga ada di masing-masing Kabupaten dan Kota ini, laporan akan diteruskan kepada DPD secara berjenjang.

“Sistem pelaporan rekapitulasi suara secara berjenjang ini dimulai dari saksi yang ada di tiap TPS menuju kamar hitung DPC, kemudian ke pusat real count DPD PDI-P,” jelas Bambang.

Untuk menghadapi Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 nanti, Bambang menyampaikan bahwa pihak PDI-P yang merupakan pengusung utama pasangan calon Ganjar – Yasin, sudah melakukan berbagai konsolidasi.

Salah satu konsolidasi yang telah dilakukan adalah rapat kerja cabang khusus atau yang akrab disebut rakercabsus di setiap DPC, ataupun juga dengan konsolidasi guna mempersiapkan sejumlah saksi yang nantinya ditempatkan di masing-masing TPS di seluruh Jawa Tengah.

Bambang Kusriyanto juga menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan pemilu di Jawa Tengah, nantinya tiap TPS akan ditempatkan sejumlah dua orang saksi.

“Apabila jumlah TPS adalah sejumlah 63.973 TPS, maka jumlah saksi yang akan ditempatkan di seluruh TPS berjumlah dua kali jumlah TPS-nya,” jelas Bambang.

Dalam kesempatan itu, Bambang menyampaikan, ketika pemungutan suara dilangsungkan, selain menempatkan saksi di masing-masing TPS, PDI-P akan turut menempatkan dua orang Regu Penggerak Pemilih (Guralih). Ia menambahkan, dari hasil konsolidasi yang telah dilakukan dengan seluruh DPC, pihak PDI-P menargetkan kemenangan di atas 70% di masing-masing kabupaten.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here