Demokratisasi Harus Dilanjutkan Dan Terencana

0
238

Jakarta, namalonews.com- Demokrasi tidak termasuk suatu kebebasan di dalam memperebutkan kekuasaan seperti yang terjadi dalam kehidupan politik Indonesia yang ada sekarang ini. Demokrasi yang sesungguhnya yaitu di dalam membangun peradaban dan juga kebudayaan dari umat manusia di dalam menuju kehidupan yang lebih baik lagi.

Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie merupakan seorang pemimpin yang lengser pada masa transisi Pasca-Soeharto. Sejumlah akademisi pun juga telah mengenang perjalanan Habibie membawa Indonesia agar bisa keluar dari jurang krisis ekonomi dan politik setelah Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan Presiden.

Mereka pun juga mengenang warisan yang telah ditinggalkan oleh Habibie ketika mengantarkan Indonesia keluar dari zona transisi menjadi negara demokrasi yang lebih mapan lagi sampai  20 tahun ke depan. Hal tersebut telah dilakukan dalam rangka memperingati momen kelahiran Habibie yang jatuh pada tanggal 25 Juni ini dan Habibie hari ini tepat  berusia 82 tahun.

Pengamat ekonomi Umar Juoro pun juga ikut serta dalam membacakan orasinya menyambut hari ulang tahun Habibie yang ke-82. Dirinya juga menilai jika Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie  sangat berperan penting dalam meletakan fondasi demokrasi di Indonesia. Dan ketika itu, kata Umar, banyak yang sudah meragukan Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie ketika memilih untuk menerapkan sistem demokrasi di Indonesia.

Sebab saat itu, banyak sekali ekonom yang memprediksi Indonesia baru dapat menerapkan demokrasi apabila jumlah pendapatan perkapitanya yaitu bisa di atas USD 6.000. Dan ketika itu, di tahun 1998, pendapatan perkapita Indonesia telah jatuh pada angka USD 610.

Ia pun juga terus mengingat dan mengenang bahwa Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie  sering sekali memasang badan saat para akademisi yang saat itu tergabung di Center or Information and Development Studies (CIDES) menggelar diskusi mengenai demokrasi

Bahkan Wartawan senior Aristides Katoppo juga sudah menilai jika demokratisasi yang sudah  diperjuangkan oleh  Presiden RI ketiga Bacharuddin Jusuf Habibie sebelum reformasi sebaiknya harus dilanjutkan lagi dengan penuh nurani.

Menurut dirinya, walaupun kepemimpinan Habibie  dikatakan cukup singkat, akan tetapi dasar yang telah dibangun sekarang ini sudah cukup baik.  Dirinya juga meyakini apabila jika dijalankan dengan baik maka Indonesia dapat menjadi pemain kunci di kawasan.

Dalam memperingati HUT ke 82 Habibie di Habibie Center, Kemang, Jakarta, Minggu, (24/6) dirinya juga mengungkapkan bahwa “Itu cita-cita Pak Habibie dari dulu agar Indonesia bisa menjadi pemain kunci di kawasan, makannya proses demokratisasi ini harus dijalankan dengan baik.

Dan pada kesempatan yang sama Direktur Riset Habibie Center Dewi Fortuna Anwar juga telah menilai, jika pada saat memimpin Indonesia Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie tidak membangun revolusi namun evolusi yang terakselerasi.

Dewi pun juga ikut menjelaskan menurut Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie, revolusi tidak bisa diprediksi dan tidak terencana. Dengan demikian memerlukan evolusi yang diakselerasi secara terencana.

Untuk itu jugalah sesuai konsep Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie, membangun demokratisasi di Indonesia ini sebaiknya harus terencana, dengan demikian bukan diartikan sebagai revolusi.

Mantan staf ahli Habibie yang berada di bidang politik dan luar negeri ini pun juga menilai konsep demokratisasi sudah digagas oleh Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie sejak berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

“Demokratisasi tak boleh berhenti dalam tahap teori-teori saja tapi juga dalam implementasinya yang terencana,” ujarnya.

Anggota Dewan Pakar the Habibie Center bidang ekonomi Umar Juoro juga mengungkapkan, demokrasi sejak pemerintah Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie  telah menjadi sistem politik Indonesia yang berkelanjutan.Oleh sebab itu, istilah “demokrasi tak boleh henti” menjadi komitmen BJ Habibie yang juga sebaiknya direalisasikan dengan cara terus menerus oleh seluruh bangsa.

Umar pun juga menceritakan, pada saat BJ Habibie menjadi seorang Presiden yang telah menggantikan Soeharto, keadaan politik dan ekonomi ketika keadaan krisis yang mendalam. Sistem keuangan pun juga tidak berfungsi, sistem distribusi dan berhentinya kegiatan produksi bahkan menjadikan pertumbuhan minus sebanyak  13,1 persen.

Melihatkeadaan yang seperti itu , lanjut Umar, Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie mengambil keputusan yang luar biasa dengan memilih demokrasi. Dirinya melanjutkan dalam sistem politik demokrasi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, Indonesia berusaha untuk bertransformasi menjangkau status sebagai negara maju.

“Demokrasi itu komitmen beliau (Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie), pada waktu itu (1998) dari pihak pemerintah banyak yang tidak setuju, lalu kalangan akademisi dan masyarakat juga begitu.

Namun dengan tegas Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie juga menjadikan demokrasi sebagai sistem politik kita. Tidak ada keraguan, karena jika tidak begitu maka krisis ekonomi, politik akan berkelanjutan,” kata Umar dalam Orasi 82 Tahun BJ Habibie di Kemang, Jakarta Selatan, pada hari Minggu 24 Juni 2018 kemarin.

Umar pun juga menyatakan, bagi Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie sendiri, pandangan mengenai demokrasi politik Indonesia bukanlah hal yang baru dan mendadak. Tetapi sebelum mengambil keputusan itu, dia aktif mendiskusikannya saat dia menjabat sebagai Menristek dan ketua ICMI.

Tentu saja, kata Umar, masih banyak kelemahan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini. Permasalahan yang menonjol adalah praktik politik transaksi di mana proses politik baik dalam penentuan posisi maupun alokasi anggaran ditransaksikan secara finansial.

Politik transaksional ini, jelas dia, tentu mengalihkan perhatian politisi dari memperjuangkan rakyat menjadi semakin mengejar kepentingan pribadi yang merusakkan keberlanjutan demokrasi.

“Karenanya saya kita upaya untuk mengatasinya harus terus diupayakan. Jika hanya dengan tindakan tegas KPK dalam berantas korupsi tapi juga yang mendasar adalah proses edukasi dan interaksi serta partisipasi meminimalkan politik transaksi oleh para pemilih sendiri,” jelasnya.

Dia menegaskan, saat ini dan ke depan, semua elemen bangsa mesti berupaya untuk mengembangkan demokrasi yang melembaga yang menyuarakan aspirasi rakyat. Tidak mengeksploitasi dan tidak pula transaksional.

Krisis politik dan ekonomi yang terjadi tapi Pak Habibie berani menyatakan demokratisasi saat itu. Banyak yang nilai Habibie akan gagal dengan eksperimen demokrasinya,” ujar Umar di Habibie Center, Kemang, Jakarta, Minggu (24/6).

Umar juga melanjutkan, asumsi itu ditepisnya dengan sebuah komitmen. Sebagai seorang engineer pesawat, Habibie tidak mengenal gagal.

“Keputusan itu harus dijalankan di tengah inflasi 60 persen bahkan ada yang bilang 80 persen. Rupiah dari Rp 2.000 anjlok sampai Rp 15 ribu, tapi proses demokratisasi berjalan,” katanya.

Ia menyatakan, keberhasilan Habibie dalam membangun demokratisasi ialah proses institusionalisasi TNI-Polri dan PNS yang tidak bisa ikut politik praktis.

“Warisan yang paling berharga adalah keberlanjutan dari demokratisasi. Pak Habibie telah mempertahankan UUD 45 dan membangun demokrasi yang memberi kesempatan kepada siapapun dalam memperoleh kedudukan,” pungkasnya.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here