KPK Ingatkan Calon Pilkada Hindari Politik Uang di Masa Tenang

0
109

Jakarta, namalonews.com- Pilkada serentak 2018 sudah mulai memasuki masa tenang. Masa tenang dimulai tiga hari sebelum hari H pemilihan, terhitung sejak tanggal 24-26 Juni 2018.

Sejumlah pelanggaran dinilai masih bisa terjadi saat masa tenang kampanye Pilkada serentak 24-26 Juni 2018. Pelanggaran seperti mobilisasi massa pemilih, politik uang hingga intimidasi masih mungkin terjadi.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramdhani menyatakan hal itu ia katakan berdasarkan pengalaman pelaksanaan Pilkada saat masa tenang sejak tahun 2015 hingga 2017 lalu.

Dari adanya  alat peraga kampanye yang tampak masih terpasang dan juga sudah melebihi batas waktu atau tanggal yang telah ditentukan, pengerahan pemilih, politik uang, hingga potensi terjadinya ancaman atau intimidasi kepada pemilih di dalam menentukan pilihannya masing masing.

Berdasarkan Peraturan KPU nomor 12 tahun 2015, pasangan calon maupun tim sukses dilarang menggelar kampanye dalam bentuk apapun saat memasuki masa tenang penyelenggaraan pemilu.

Melihat hal itu, Fadli meminta kepada para kandidat kepala daerah di 171 daerah tak melakukan pelanggaran selama masa tenang sebelum memasuki hari pencoblosan pada tanggal 27 Juni nanti.

Ia juga berharap agar seluruh pihak terkait seperti pengawas pemilu dan aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan proaktif dengan tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di masa tenang.

KPU wajib melakukan sosialisasi kepada seluruh penyelenggara hingga tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk memjamin agar tak ada warga yang belum mendapatkan hak untuk memilih.

Fadli mengimbau agar KPU dapat menjamin dan melayani hak pilih warga negara di 171 daerah dapat diakomodasi dengan baik agar dapat menyalurkan hak pilihnya secara adil, demokratis, dan aman.

Fadli juga meminta agar KPU dapat memastikan distribusi logistik Pilkada Serentak 2018 dapat tercukupi sesuai kebutuhan di tiap-tiap daerah.

Ia berharap tak lagi ada persoalan dalam doatribusi logstik sehingga tak dapat menghambat dan membuka peluang kecurangan dalan proses Pilkada serentak.

Diketahui, KPU telah menetapkan pemungutan suara pilkada serentak akan digelar pada 27 Juni 2018. Ada 171 daerah yang akan berpartisipasi. Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada.  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para calon kepala daerah yang bertarung dalam Pilkada tidak melakukan politik uang.

“Jangan mengajak masyarakat masuk dalam pusaran arus transaksional dengan menawarkan kebendaan atau uang,” ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dikonfirmasi Liputan6.com di Jakarta, Minggu (24/6/2018).

Menurut dia, masa tenang 24 hingga 26 Juni sebaiknya dimanfaatkan untuk mengevaluasi janji-janji kampanye.

“Masa Tenang juga dimaksudkan agar para pemilih melihat kembali karakter dan integritas para calon secara detail cross check , recheck sejauh mana satu calon dibandingkan dengan yang lain, mana yang lebih berpotensi untuk membawa kesejahteraaan dan kegembiraan rakyat dalam bernegara,” jelas Saut.

KPK mengingatkan agar masyarakat tidak memilih pemimpin yang tidak memiliki karakter dan integritas. Saut juga meminta calon kepala daerah tidak hanya mengumbar janji-janji, namun harus direalisasikan.

“Rakyat tidak akan gembira kalau (pemimpin) tidak adil, katakan mereka bakal lebih sejahtera. Bagaimana menggembirakan hati rakyat bukan dengan janji-janji pemberian,” ucap Saut.

KPU juga mengingatkan agar bisa menghindari politik uang di masa tenang ini. Sebab, politik uang kerap kali marak terjadi pada masa tenang hingga hari penyelenggaraan Pilkada.

Sesudah bersama sama mengadakan berbagai macam acara seperti kampanye dan juga debat yang dilakukan antara para pasangan calon mulai memasuki masa tenang sebelum hari pencoblosan yang akan dilakukan pada 27 Juni yang akan datang. KPU pun juga tela mengingatkan untuk para peserta pemilu supata bisa  taat dengan peraturan yang ada supaya tidak berkampanye lagi.

Sementara itu bagi para penyelenggara pemilu sebaiknya juga mulai memastikan agar tidak ada lagi peraga kampanye atau atribut lainnya. Tidak hanya itu saja, untuk penyelenggara KPU juga harus bisa memastikan jika distribusi logistik tepat waktu hingga pada tingkat TPS.  Tak hanya dihimbau untuk tidak berkampanye saja,  KPU juga terus mengimbau supaya di masa tenang seperti ini, para peserta pilkada juga harus bisa menghindari politik uang.

Abhan selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan jika tren politik uang yang dijumpai dalam waktu kampanye Pilkada Serentak 2018 jumlahnya telah berkurang jika disbanding dengan Pilkada Serentak di tahun yang lalu. Mengamati akan hal tersebut, menurutnya bisa mengindikasikan jika ketika masa tenang ini hal tersebut akan berkurang juga.

Abhan juga mengatakan jika dirinya sudah landsung menginstruksikan kepada jajaran dari tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota supaya bisa memetakan permasalahan di tempat pemungutan suara.  Selain itu juga antisipasi ketika dalam masa tenang yang jatuh pada tanggal 24 Juni hingga pada hari pencoblosan yang jatuh pada tanggal 27 Juni.

Abhan juga menjelaskan jika “Ini jajaran kami melakukan pengawasan secara ketat masa tenang itu karena potensi pelanggaran terjadi di masa tenang mungkin juga apa yang dilakukan publik politik uang intimidasi kelompok atau masih ada kegiatan kampanye. Dalam UU menyebutkan dalam masa tenang maka tidak ada kegiatan apapun bagian dari kampanye.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengajak masyarakat juga ikut aktif dalam melaporkan pelanggaran Pilkada. Dia mengingatkan kepada anggota KPU dan Bawaslu untuk netral agar tidak terjadi konflik.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini juga mengajak masyarakat Jabar dan Jatim untuk bisa ikut serta di dalam mengambil bagian dalam mengawasi proses dan melaporkan kecurangan dan pelanggaran.

Bahkan dirinya juga benar benar mengimbau kepada KPU dan Bawaslu supaya bisa menjaga integritas dan netralitas serta profesionalisme jajarannya jangan sampai terjadi distorsi informasi terkait aturan permainan yang bisa memicu konflik.

Dirinya juga mengingatkan kepada penyelenggara Pemilu untuk memastikan hak pemilih terpenuhi. “Sekali lagi penekanan soal hak pilih, soal penggunaan hak pilih, terkait syarat c6 dan KTP kalau tidak terinformasi dengan baik, maka bisa memunculkan kekisruhan harus memastikan tidak ada intimidasi dan tekanan terhadap pemilih.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di dalam menghadapi masa tenang ini juga akan melakukan patroli pengawasan masa tenang. Kedepannya patroli pengawasan ini akan dilakukan di 171 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Afif mengatakan patroli dilakukan bersama seluruh jajaran Bawaslu pada tingkat daerah.

Apabila ditemukan adanya praktik politik uang, maka Bawaslu akan melakukan penindakan. Jika politik uang tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, danjuga masif (TSM), maka Bawaslu memiliki kewenangan untuk penanganan administrasi.

Dampaknya, pasangan calon yang melakukan politik uang bisa saja didiskualifikasi. Menghadapi hal tersebut maka Bawaslu menghimbau agar pasangan calon tidak melakukan politik uang.

Selain pencegahan pelanggaran, Bawaslu juga akan mengawasi tentang pelaporan dana sumbangan kampanye.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here