Mayjen Sabrar: Apabila Ada Oknum TNI yang Tidak Adil, Segera Laporkan Kesini

0
127

Jakarta, namalonews.com- Mayjen Sabrar Fadhilah selaku Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyampaikan bahwa dirinya meminta kepada masyarakat untuk langsung melaporkan apabila terdapat oknum anggota TNI yang diketahui tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara serentak tahun 2018.

“Kepada masyarakat Indonesia, jika mengetahui ada prajurit TNI yang tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018 yang akan dilaksanakan oleh 171 daerah, maka supaya segera melaporkan hal tersebut ke PPID Puspen TNI,” jelas Sabrar dalam siaran resmi yang dilaksanakan pada hari Senin, 25 Juni 2018.

Saluran resmi yang dapat digunakan untuk menerima laporan dari masyarakat yakni bisa melalui nomor telepon 021-84596939. Selain itu masyarakat juga dapat melaporkannya melalui email di permintaaninformasi@gmail.com. Sabrar turut menekankan bahwa masyarakat yang ingin melaporkan kepada pihak TNI  harus melengkapi laporannya tersebut dengan keterangan yang jelas dan tentu saja dapat dipertanggungjawabkan oleh pelapor itu sendiri. Sabrar menyampaikan bahwa hal ini bertujuan untuk menghindari fitnah yang timbul di masyarakat.

Mayjen Sabrar melanjutkan, Panglima TNI yakni Marsekal Hadi Tjahjanto sebenarnya telah memberikan perintah kepada komandan satuan agar memerikan bekal kepada setiap anak buahnya dengan buku pedoman mengenai netralitas TNI pada proses pelaksanaan Pilkada, serta pedoman terkait dengan bersinergi dengan Polri.

Dengan demikian, menurut Mayjen Sabrar, setiap prajurit TNI seharusnya telah mengetahui dan memahami akibat atau konsekuensi yang akan diterimanya jika melanggar peraturan yang telah ditentukan.

“Seluruh prajurit TNI, seharusnya memahami buku pedoman itu. Kemudian pada prajurit yang terbukti telah melanggar, maka ya akan dikenakan sanksi, sesuai dengan hukum yang telah berlaku,” terang Sabrar.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah menyampaikan bahwa dirinya meminta kepada segenap masyarakat untuk bisa saling mengawasi kepada kinerja TNI, Polri dan BIN dalam proses pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018, sekaligus dalam Pemilu 2019 mendatang.

Pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tersebut terkait dengan pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa ketiga institusi (TNI, Polri, dan BIN) terdapat ketidaknetralan.

“Saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat agar bisa sama-sama mengawasi, mari kita sama-sama mengawasi,” jelas Jokowi ketika meninjau persiapan Asian Games 2018 di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, pada hari Senin, 25 Juni 2018.

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa, apabila masyarakat atau siapa saja, yang telah mendapati adanya ketidaknetralan dari para oknum dari ketiga lembaga yakni TNI, Polri, dan BIN, maka Presiden minta supaya segera langusng melaporkannya kepada pihak yang berwenang agar bisa segera ditindaklanjuti dengan kebijakan yang sudah berlaku. Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa netralitas bagi TNI, Polri, dan BIN merupakan suatu hal yan mutlak.

“Yah, kan sudah ada ketentuannya. Abapila dilihat terdapat yang tidak netral, silahkan segera dilaporkan langsung ke Bawaslu. Saya kira sudah jelas sekali,” terang Jokowi.

SBY: Ada Unsur Ketidaknetralan dalam TNI, Polri, dan BIN

“Yang saya sampaikan ini bukan hanya isapan jempol saja, apalagi mendramatisir keadaan”, kata SBY, pada saat melakukan konferensi pers kampanye akbar pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, di Hotel Santika, Bogor, Jawa Barat, pada hari Sabtu, 23 Juni  2018 yang lalu.

Mantan Presiden Indonesia yang ke- 6 ini menyampaikan pendapatnya berdasarkan pada kejadian yang ada di lapangan, sesuai dengan yang ia ketahui. Ia mengatakan yang disampaikannya ini adalah beberapa oknum aparatur negara, dan merupakan kejadian nyata, bukan hanya hoaks. SBY menambahkan bahwa selama dua periode menjabat sebagai pemimpin di Indonesia, ia sangat mengenal ketiga oknum lembaga tersebut dalam pelsksanaan Pemilihan Umum yang ada di masyarakat.

SBY mengatakan bahwa dirinya menyinyalir bahwa terdapat oknum aparat TNI, Polri, dan BIN, yang ikut campur dalam berpolitik. Oknum-oknum ini diduga ingin mengagalkan para calon yang diusung oleh Partai Demokrat. Keterangan yang disampaikan oleh SBY ini bertujuan agar TNI, Polri, dan BIN, bisa turut menjaga kenetralannya dalam proses pelaksanaan politik yang ada di Indonesia ini. Bahkan dalam penyampaiannya tersebut, SBY menyampaikan bahwa apabila terdapat badan intelijen dan kepolisian merasa tidak nyaman dan akan menangkap dirinya, SBY mempersilahkannya.

“Kenapa hal ini saya sampaikan, yaitu agar TNI, Polri, dan BIN bisa tetap netral. Ini sangat nyata kejadiannya. Jika pernyataan saya telah membuat badan intelijen serta kepolisian merasa tidak nyaman, sehingga mau menciduk saya, saya persilahkan,” tegas SBY.

Bantah SBY, BIN Tegaskan Tetap Netral dalam Pilkada

Wawan Hari Purwanto selaku Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara atau BIN, membantah pernyataan SBY yang telah menyebutkan bahwa terdapat ketidaknetralan yang dilakukan oleh beberapa aparatur negara, yakni BIN, TNI, dan Polri dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.

Wawan menegaskan bahwa seluruh jajaran BIN akan menjaga kenetralitasannya dalam proses pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018 ini. Menurutnya, pimpinan BIN telah dengan tegas menginstruksikan untuk tetap menjaga kenetralitasan bagi seluruh anggotanya.

“BIN harus tetap netral. Tidak ada perintah untuk berpihak kepada siapapun, baik pada pelaksanaan Pilkada, Pileg, ataupun Pilpres,” tegas Wawan dalam keterangan resmi yang disampaikannya pada hari Senin, 25 Juni 2018 pagi kemarin.

Wawan pun juga menjelaskan bahwa BIN akan tetap patuh terhadap perintah dari konstitusi dalam mengamankan dan mengawal segala proses pelaksanaan pemilihan. Hal ini bertujuan agar proses pemilihan dapat berjalan sesuai dengan aturan serta ketentuan yang telah ditentukan.

BIN juga menegaskan, siapa saja yang nantinya terpilih pada Pilkada Serentak 2018, pasangan terpilih harus tetap dihormati. Wawan mengatakan bahwa BIN akan selalu menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Ia mengatakan, salah satu caranya adalah dengan mengamankan agenda nasional yaitu pemilihan yang juga merupakan kepentingan bagi 264 juta rakyat Indonesia. Wawan kembali menegaskan bahwa netralitas anggota BIN juga selalu diawasi oleh adanya pengawasan internal yang ada di inspektorat dan Komisi I DPR, yang dilakukan secara berkala. Karena adanya pengawasan ini, apabila terdapat potensi pelanggaran, maka pihak BIN akan bertanggung jawab kepada pihak pengawas yang terkait. Dalam penyampaiannya itu, Wawan juga menegaskan akan adanya penindakan pada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota BIN, yang dilaksanakan sesuai dengan koridor aturan yang ada.

“Apabila terdapat suatu pelanggaran, maka akan ada sanksi, baik internal BIN dari Ankum, ataupun pertanggungjawaban publik pada DPR, serta pertanggungjawaban anggaran di BPK. Semua itu sudah ada koridornya sendiri,” jelas Wawan.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono telah mengungkapkan pernyataannya bahwa terdapat ketidaknetralan dari beberapa aparatur negara dalam proses pemilihan umum di Indonesia, yaitu TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here