PAN: Ketidaknetralan Aparat Kian Jelas, Demokrasi Terkontaminasi!

0
164

Jakarta, namalonews.com- Ketidaknetralan aparatur negara, yang mencakupi BIN, TNI, dan Polri pada pilkada bukan saja diungkapkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Akhirnya PAN (Partai Amanat Nasional) pun buka suara. PAN menyatakan hal yang sama, sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Sekjen PAN, Yandri Susanto.

Yandri mengungkapkan hal itu sebagai tanggapan atas pernyataan SBY sebelumnya. Sebelumnya, antara lain SBY menyatakan yang berikut ini.

“Yang saya sampaikan ini, cerita tentang ketidaknetralan oknum dari BIN (Badan Intelejen Negara), Polri, TNI, bukan lembaganya,” kata SBY.

“Selama masa kampanye, calon wagub Ibu Silviana rutin, bahkan berkali-kali dipanggil kepolisian, suaminya juga,” kata SBY.

“Termasuk kurang sekian jam pemungutan suara, namanya Antasari mengeluarkan statmen yang merusak kredibilitas SBY,” kata dia dalam konferensi pers di Bogor, tambahnya.

Bukan hanya di Jakarta, lanjut SBY. Dugaan ketidaknetralan aparat juga terjadi pada Pilgub Papua. Di Papua, calon gubernur Papua yang diusung oleh Partai Demokrat, Lukas Enembe, diminta oleh petinggi Polri dan BIN melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya.

Lebih lanjut, SBY menyebutkan bahwa selama dua periode memimpin negara ini, dirinya sangat mengenal soal ketiga lembaga yang dimaksud. Dia mensinyalir adanya oknum aparat TNI, Polri, dan BIN, yang ikut berpolitik dan ingin mengagalkan calon-calon yang diusung oleh Partai Demokrat. Ia menyampaikan hal  itu dengan maksud agar TNI, Polri, dan BIN, dapat menjaga kenetralannya dalam kontestasi politik di negeri ini.

Atas pernyataan SBY tersebutlah, Yandri memberi tanggapan seperti yang berikut ini.

“Ya ada, memang kami merasakan itu juga. Ada beberapa tempat yang kami punya calon, kemudian ada calon tertentu yang di-endorse oleh penguasa atau oleh polisi dan TNI, ya ada,” ujarnya saat ditemui di rumah dinas Ketua MPR Zulkifli Hasan, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (25/6/2018).

Selanjutnya, Yandri memberikan penilaian bahwa SBY memiliki dasar yang kuat terkait pernyataanya soal ketidaknetralan aparatur negara jelang Pilkada. Itulah sebabnya, Yandri meyakini bahwa SBY memiliki data akurat dan tidak sembarangan sehingga berani mengungkapkannya kepada khalayak ramai.

“Saya kira usaha orang untuk menang kan banyak cara. Terkadang banyak cara itu mungkin tidak dibenarkan oleh undang-undang,” tambah Yandri.

“Dalam kerangka itu, saya kira Pak SBY tidak sembarang pernyataan itu keluar. Pak SBY kan presiden dua periode, seorang jenderal hebat, pasti punya data akurat,” ungkapnya lagi.

Pernyataan Yandri tersebut didukung oleh atasannya, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Zulhas, sapaan Zulkifli Hasan mengaku telah menerima pernyataan dan masukan terkait netralitas aparat negara pada pilkada.

Itulah sebabnya, Zulhas meminta agar jajaran TNI-Polri mampu bersikap netral agar penyelenggaraan Pilkada menjadi berkualitas dan sah secara hukum.

“Oleh karena itu, saya meminta agar pilkada ini, yang tinggal menghitung hari, betul-betul jujur dan adil. Baik KPU-nya, Bawaslu-nya, dan aparatnya agar pilkada kita legitimate dan berkualitas,” tutur Zulhas.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here