Sistem Zonasi Langkah Percepat Pemeratan Sektor Pendidikan

0
119

Jakarta, namalonews.com- Pemerintah menyebut penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru sebagai langkah untuk mempercepat pemerataan di sektor pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud-Mahadjir Effendy menyatakan sistem zonasi juga bukanlah suatu kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan lainnya, tapi sejalah dengan kebijakan pemerintah lainnya.

Ia menambahkan sistem zonasi merupakan rangkaian kebijakan yang utuh, terintegrasi, dan sistemik sebagai bentuk nyata dalam memperbarui sektor pendidikan, khususnya di sistem persekolahan.

“Kebijakan ini bukan merupakan kebijakan yang terlepas dari rangkaian kebijakan sebelumnya maupun yang akan datang,” ujar Effendy di Jakarta pada Selasa (26/6/2018).

Effendy menyeubt sistem zonasi juga merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Sistem rayonisasi lebih memusatkan perhatian pada pencapaian siswa di bidang akademik. Sementara, sistem zonasi lebih mempertimbangkan pada jarak/radius antara rumah siswa dengan sekolah. Dengan demikian, lanjut Effendy, siapa yang lebih dekat dengan sekolah lebih berhak mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah tersebut.

“Seandainya masih ada seleksi, maka bukan untuk membuat peringkat masuk sekolah tertentu, tetapi lebih sebagai seleksi penempatan. Dengan demikian, tidak berpengaruh pada hak siswa untuk masuk ke dalam sekolah yang lebih dekat dengan rumahnya,” tambahnya.

Selain itu, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah-Hamid Muhammad menyebut poin satuan jarak rumah tidak diatur dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 14 tahun 2018 tentang PPDB.

Hal ini, lanjut Hamid,” terjadi karena masukan dari lapangan, maka tidak memungkinkan bagi kita untuk memasukkan poin penting tentang jarak dalam peraturan ini. Mengingat kondisi geografis di Indonesia sangat beragam.”

Hamid menambahkan poin penting dalam penerapan PPDB adalah memberikan pelayanan pendidikan bagi anak yang berdiam di dekat sekolah.

“Apabila dalam suatu zona kelebihan kuota atau daya tampungnya tidak mencukupi, maka dinas pendidikan wajib mencarikan sekolah. Jangan dibiarkan anak dan orang tua kesulitan mendapatkan sekolah,” lanjutnya.

Penulis: Boni Ogur

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here