Kepala Daerah Terpilih Diminta Perhatikan Sektor Pendidikan

0
177

Jakarta, namalonews.com- Usai pemilihan kepala daerah serentak atau Pilkada, pemerintah berharap kepada kepala daerah terpilih lebih memberikan perhatian khusus pada pembangunan sumber daya manusia, khususnya sektor pendidikan dan kebudayaan.

Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Effendy usai menggunakan hak pilih di Pilkada serentak 2018 di Kota Malang-Jawa Timur pada Rabu (27/6/2018).

Effendy menambahkan pendidikan itu investasi strategis yang berorientasi pada jangka panjang. Didukung juga oleh upaya pemerintah sekarang yang sedang menggenjot pembangunan infrastruktur fisik sebagai salah satu prasyarat pendukung untuk pembentukan infrastruktur lunak, khususnya pendidikan.

“Persoalannya sekarang adalah daerah belum bersedia mengalokasikan dana pendidikan sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar yang mnimum 20 persen,” kata Effendy.

Lebih lanjut, Effendy menyebut masih banyak daerah yang hanya menggantungkan pembiayaan pendidikan dari transfer pusat melalui Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Meski demikian, lanjutnya, banyak pula pemerintah daerah baik Kabupaten/Kota, Provinsi yang meningkatkan porsi anggaran fungsi pendidikan di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

“Sekarang telah banyak yang mengalokasikan kurang lebih 10 persen anggaran pendapatan dan belanja daerah secara murni. Murni itu di luar transfer pusat ke daerah untuk kemajuan sektor pendidikan,” tambahnya.

Merujuk pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang bertanggung jawab dalam dunia pendidikan disebutkan tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga adalah pemerintah daerah dan masyarakat. Effendy mencontohkan pentingnya komitmen anggaran fungsi pendidikan. Anggaran ini akan digunakan untuk pemenuhan infrastruktur pendidikan yang berkualitas, peningkatan, serta kualitas guru.

“Para guru honorer daerah yang pembayaran honornya diambil dari Bantuan Operasional Sekolah, seharusnya bisa diberikan penghasilan dari Anggaran pendapatan belanja daerah. Minimal penghasilannya harus sesuai dengan upah minimum di daerah bersangkutan,” tambah Effendy.

Penulis: Boni Ogur

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here