Pilpres 2019, Ahok Tak Berkesempatan Nyapres

0
182

Jakarta, namalonews.com- Bagaimana seseorang warga negara Indonesia dapat menjadi presiden dan wakil presiden? UUD 1945 mengatur calon presiden-wakil presiden harus memenuhi syarat berikut:

  1. warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri (Pasal 6 (1) UUD 1945);
  2. tidak pernah mengkhianati negara (Pasal 6 (1) UUD 1945);
  3. mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden (Pasal 6 (1) UUD 1945);
  4. dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (Pasal 6 A (1) UUD 1945);
  5. diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum (Pasal 6 A (2) UUD 1945).

Secara teknis, syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dinyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi syarat berikut:

  1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri;
  3. tidak pernah mengkhianati negara;
  4. mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden;
  5. bertempat tinggal dalam wilayah negara kesatuan RI;
  6. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
  7. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
  8. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
  9. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  11. terdaftar sebagai pemilih;
  12. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban pajak selama lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
  13. memiliki daftar riwayat hidup;
  14. belum pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
  15. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  16. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  17. berusia sekurang-kurangnya 35 tahun;
  18. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat;
  19. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G 30 S/PKI;
  20. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Berkaitan dengan  spekulasi  bahwa Basuki Tjahaja Purnam (Ahok) masuk dalam survei sebagai bakal calon presiden Indonesia 2019. Apalagi, sebentar lagi Ahok akan bebas, yang menurut perkiraan antara Agustus atau September 2018, Ahok  sudah ditunggu para pendukungnya.

Banyak pendukungnya  mengharapkan Ahok  menjadi pendamping Jokowi pada Pilpres 2019. Namun, hal itu tidak mungkin terjadi, apalagi PK yang diajukan Ahok sudah ditolak  Mahkamah Agung. Pengumuman capres dan cawapres sudah akan lewat ketika Ahok  bebas. Tidak mungkin  Ahok bisa mendampingi Jokowi pada pilpres 2019.

Jika gagal di pilpres 2019 mendampingi Jokowi, masih ada tahun 2024, Ahok diharapkan menjadi capres atau cawapres. Tetapi, apakah mungkin Ahok dicalonkan pada Pilpres 2024 nanti?

Atas spekulasi tersebut, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, memberikan tanggapannya.

Pasca menjadi terdakwa kasus penistaan agama, elektabilitas Ahok sebagai politikus pun tidak sepenuhnya menurun, seperti yang dilaporkan tiga lembaga survei yaitu Poltracking Institute, Indo Barometer, dan Median.

Namun, menurut Mahfud, kesempatan Ahok sudah tertutup untuk menjadi capres, calon wakil presiden (cawapres), maupun menteri sekalipun.

“Tidak bisa (mencalonkan) kalau untuk presiden dan wakil presiden, karena dia (Ahok) dihukum dua tahun, dalam satu tindak pidana yang diancam dengan lima tahun atau lebih. Itu sudah pasti tidak bisa. Jadi menteri juga tidak bisa,” kata Mahfud, Selasa (26/6/2018).

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here