Bawaslu Awasi Ketat Calon Petahana Pilkada 2018 di 171 Daerah

0
144

Jakarta, namalonews.com- Pilkada serentak kedua akan dilaksanakan Rabu (27/6/2018) besok di 171 daerah untuk memilih 17 gubernur, 39 wali kota dan 115 bupati.

17 Provinsi akan memilih gubernur adalah:

  1. Sumatera Utara
  2. Riau
  3. Sumatera Selatan
  4. Lampung
  5. Jawa Barat
  6. Jawa Tengah
  7. Jawa Timur
  8. Bali
  9. Nusa Tenggara Barat
  10. Nusa Tenggara Timur
  11. Kalimantan Barat
  12. Kalimantan Timur
  13. Sulawesi Selatan
  14. Sulawesi Tenggara
  15. Maluku
  16. Papua
  17. Maluku Utara

Kota berjumlah 39 sebagai berikut:

  1. Kota Serang
  2. Kota Tangerang
  3. Kota Bengkulu
  4. Kota Gorontalo
  5. Kota Jambi
  6. Kota Bekasi
  7. Kota Cirebon
  8. Kota Sukabumi
  9. Kota Bandung
  10. Kota Banjar
  11. Kota Bogor
  12. Kota Tegal
  13. Kota Malang
  14. Kota Mojokerto
  15. Kota Probolinggo
  16. Kota Kediri
  17. Kota Madiun
  18. Kota Pontianak
  19. Kota Palangkaraya
  20. Kota Tarakan
  21. Kota Pangkal Pinang
  22. Kota Tanjung Pinang
  23. Kota Tual
  24. Kota Subulussalam
  25. Kota Bima
  26. Kota Palopo
  27. Kota Parepare
  28. Kota Makassar
  29. Kota Bau-bau
  30. Kota Kotamobagu
  31. Kota Sawahlunto
  32. Kota Padang Panjang
  33. Kota Pariaman
  34. Kota Padang
  35. Kota Lubuklinggau
  36. Kota Pagar Alam
  37. Kota Prabumulih
  38. Kota Palembang
  39. Kota Padang Sidempuan

Kabupaten berjumlah 115 sebagai berikut:

  1. Kab Aceh Selatan
  2. Kab Pidie Jaya
  3. Kab Padang Lawas Utara
  4. Kab Batu Bara
  5. Kab Padang Lawas
  6. Kab Langkat
  7. Kab Deli Serdang
  8. Kab Tapanuli Utara
  9. Kab Dairi
  10. Kab Indragiri Hilir
  11. Kab Merangin
  12. Kab Kerinci
  13. Kab Muara Enim
  14. Kab Empat Lawang
  15. Kab Banyuasin
  16. Kab Lahat
  17. Kab Ogan Komering Ilir
  18. Kab Tanggamus
  19. Kab Lampung Utara
  20. Kab Bangka
  21. Kab Belitung
  22. Kab Purwakarta
  23. Kab Bandung Barat
  24. Kab Sumedang
  25. Kab Kuningan
  26. Kab Majalengka
  27. Kab Subang
  28. Kab Bogor
  29. Kab Garut
  30. Kab Cirebon
  31. Kab Ciamis
  32. Kab Banyumas
  33. Kab Temanggung
  34. Kab Kudus
  35. Kab Karanganyar
  36. Kab Tegal
  37. Kab Magelang
  38. Kab Probolinggo
  39. Kab Sampang
  40. Kab Bangkalan
  41. Kab Bojonegoro
  42. Kab Nganjuk
  43. Kab Pamekasan
  44. Kab Tulungagung
  45. Kab Pasuruan
  46. Kab Magetan
  47. Kab Madiun
  48. Kab Lumajang
  49. Kab Bondowoso
  50. Kab Jombang
  51. Kab Tangerang
  52. Kab Lebak
  53. Kab Gianyar
  54. Kab Klungkung
  55. Kab Lombok Timur
  56. Kab Lombok Barat
  57. Kab Sikka
  58. Kab Sumba Tengah
  59. Kab Nagekeo
  60. Kab Rote Ndao
  61. Kab Manggarai Timur
  62. Kab Minahasa
  63. Kab Bolmong Utara
  64. Kab Timor Tengah Selatan
  65. Kab Tabalong
  66. Kab Panajam Pasut
  67. Kab Sitaro
  68. Kab Minahasa Tenggara
  69. Kab Kep Talaud
  70. Kab Morowali
  71. Kab Parigi Moutong
  72. Kab Mamasa
  73. Kab Alor
  74. Kab Kupang
  75. Kab Donggala
  76. Kab Bone
  77. Kab Sinjai
  78. Kab Bantaeng
  79. Kab Enrekang
  80. Kab Sidereng Rappang
  81. Kab Jeneponto
  82. Kab Wajo
  83. Kab Luwu
  84. Kab Pinrang
  85. Kab Kolaka
  86. Kab Gorontalo Utara
  87. Kab Ende
  88. Kab Gunung Mas
  89. Kab Barito Kuala
  90. Kab Tapin
  91. Kab Hulu Sungai Selatan
  92. Kab Tanah Laut
  93. Kab Sumba Barat Daya
  94. Kab Kayong Utara
  95. Kab Sanggau
  96. Kab Kubu Raya
  97. Kab Pontianak
  98. Kab Kapuas
  99. Kab Sukamara
  100. Kab Lamandau
  101. Kab Seruyan
  102. Kab Katingan
  103. Kab Pulang Pisau
  104. Kab Murung Raya
  105. Kab Barito Timur
  106. Kab Barito Utara
  107. Kab Polewali Mandar
  108. Kab Maluku Tenggara
  109. Kab Membramo Tengah
  110. Kab Paniai
  111. Kab Puncak
  112. Kab Deiyai
  113. Kab Jayawijaya
  114. Kab Biak Numfor
  115. Kab Mimika

Bambang Soesatyo selaku Ketua DPR juga terus menggarahkan pada warga yang memiliki hak pilih pada Pilkada Serentak 2018 agar lebih cermat dalam memilih calon kepala daerah.

Para pemilih hendaknya tidak salah pilih saat pemungutan suara Pilkada Serentak 2018 yang akan dilaksanakan besok.

Wakil Presiden Jusuf Kalla yakin, perhelatan Pilkada akan berlangsung aman.

JK kemudian mengungkap lima faktor yang membuat ia yakin. Pertama, cairnya hubungan partai politik yang ada saat ini.

Hal itu membuat tidak adanya koalisi partai yang kaku dan saling sikut dalam Pilkada Serentak 2018.

Kedua, penyelenggara Pilkada KPU sekarang sudah memiliki aturan ketat dalam kampanye. Selama ini menurut JK, kampanye menjadi poin krusial terjadinya benturan antar pendukung.

“Tidak ada, hanya ada satu atau dua kali kampanye yang besar. Tidal ada arak-arakan, door to door, itu menyebabkan tidak terjadinya benturan, yang sejak jaman dulu terjadi benturan di tempat umum 1 kali, 2 kali. Memang masa kampanye panjang,” tutur dia.

Selanjutnya, pengamanan Pilkada jauh lebih baik, polisi, tentara menjaga pemungutan suara bersih dan aman sejak awal pendaftaran.

“Keempat, masyarakat mendapatkan banyak informasi terkait Pilkada dari media sosial. Misalnya, banyak orang di pesantren pasti berpengaruh. Santrinya juga membaca (cari tahu), tidak hanya tau dari kiai saja, meski kiai itu penting,” ujar JK.

JK juga mengungkapkan lagi, yaitu mengenai partai politk yang ada kini tak se-ideologis partai dahulu.

Ia mengatakan dahulu ada partai Islam, ada partai nasional, sekarang partai nasional suka lebih religius.

Abhan selaku Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) mengungkapkan pihaknya melakukan pengawasan khusus kepada calon petahana di daerah yang melaksanakan pilkada.

Ia mengatakan sudah menginstruksikan hal tersebut kepada Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu.

“Kami sudah instruksikan pengawas Bawaslu di daerah agar mengawasi incumbent, karena mereka baru selesai cuti kampanye dan kembali bertugas di masa tenang ini,” ujarnya di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (25/6/2018).

Abhan mengatakan para incumbent perlu diawasi karena berpotensi melakukan mobilisasi birokrasi saat masa tenang.

Hal itu menurutnya dilakukannya untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Pilkada 2018.

“Semua daerah yang melaksanakan Pilkada 2018 kami lakukan pengawasan yang sama terkait netralitas ASN, Polri, dan TNI, begitu juga penjabat kepala daerahnya,” pungkas Abhan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memastikan akan mengawasi lebih ketat pergerakan media sosial di Pilkada 2018. Media sosial dinilai berpotensi besar membuat gaduh penyelenggaraan Pilkada.

“Kami sudah bersama dengan tim cyber crime Polri untuk memantau akun-akun di media sosial,” kata Kepala Bawaslu, Abhan, di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa 9 Januari 2018.

Abhan mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejatinya telah sepakat dengan seluruh pasangan calon peserta Pilkada 2018 untuk mendaftarkan akun media sosial yang terafiliasi. Namun, yang jadi masalah, akun media sosial yang tidak terdaftar jumlahnya lebih banyak.

“Ini kami akan antisipasi, bagaimana kalau dia tak terdaftar tapi meresahkan. Akan kami tindak,” kata Abhan.

Apabila unsur pelanggaran terpenuhi, Bawaslu akan menyeret akun beserta pasangan calon yang terafiliasi ke ranah hukum. Tim penegakan hukum terpadu atau Gakumdu milik Bawaslu, kata Abhan, siap mengeksekusinya. Unsur Kepolisian dan Kejaksaan di dalam Gakumdu akan menjamin berlangsungnya proses hukum.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginginkan Pilkada 2018 bisa mencerminkan karakter demokrasi yang penuh kesantunan, tidak saling menjelekkan, dan tidak saling mencela. Ia tak mau pilkada di 171 daerah dirusak dengan kampanye hitam.

“Karakter-karakter itu yang perlu terus kita tumbuhkan, antarkandidat juga jangan sampai saling mencela, jangan saling menjelekkan. Apalagi memakai black campaign. Kampanye hitam harus betul-betul kita hilangkan dari proses-proses demokrasi kita,” ujar Jokowi.

Jokowi mempersilakan kandidat bersaing sehat. Kandidat lebih baik saling adu prestasi, rekam jejak, ide, program, dan rencana-rencana ketika nanti menjabat.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here