Isu Korupsi Terabaikan dengan Hebohnya Pilkada di Sumatera Utara

0
167

Jakarta, namalonews.com- Pada proses pemungutan suara dalam Pilkada serentak 2018 ini ada warna tersendiri dalam pilgub Sumatera Utara.

Hal ini bisa di lihat dari jumlah pemilih tambahan yang mendadak membengkak seperti ‘pocong’ gentayangan ketika proses mengkampanyekan antigolput serta adanya spanduk larangan pilih pemimpin kafir bahkan sampai ada himbauan untuk memilih putra daerah yang bertebaran di kota Medan pada masa tenang kemarin.

Dalam dunia politik di Sumatra Utara tidak dapat lepas dari rasa kedaerahan. Ada faktor putra daerah yang dianggap penting oleh sebagian besar masyarakat Sumut. Salah satunya yakni Ishak Nasution, warga Medan.

Medan Ishak Nasution, pada Senin (25/06/2018) berkata bahwa “Karena kalau di Medan ini, di Sumut Utara ini, putra daerah masih diangkat-angkat. Istilahnya masih disanjung-sanjung lah,” ujarnya.

Beliau mengakui bahwa dari pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah yang digadang-gadang sebagai putra daerah inilah yang mengacu ada setidaknya yang sudah pernah tinggal dan besar di Sumut–walaupun tidak lahir di provinsi tersebut.

Sedangkan Djarot Saiful Hidayat sebagai lawannya dianggapnya sebagai “pendatang.”

“Kita ingin milih dia pun lo dia bukanlah orang dari Sumatera. Sementara ada banyak calon-calon yang berasa dari Sumatera asli kemudian kenapa nggak dicalonkan orang Sumatera asli. Makanya Edy yang difavoritkan orang.” Ungkap Ishak.

Ahwan Asmadi sudah tidak heran lagi karena isu putra daerah tersebut sudah menjadi salah satu strategi pemenangan pasangan ini. “Masyarakat Sumatera Utara kan bukan orang yang bodoh, Apakah harus dikirim dari luar sana sementara di Sumatera Utara sendiri banyak orang hebat. Ini menjadi salah satu strategi kita,” ungkapannya menerangkan.

“Karena kita sudah pengalaman kita pernah dipimpin orang dari luar sana, setelah duitnya banyak maka bisa dibawa kesana, akhirnya perekonomian Sumatra Utara menjadi tersendat,” menambahkan.

Akan tetapi Betty Simarmata, warga Kisaran Kabupaten Asahan beranggapan berbeda. Pengalaman Djarot ketika beliau mengelola pemerintahan yang dipercaya menjadi kepala daerah di Blitar dan DKI Jakarta ini malah semakin mempunyai daya tarik tersendiri sipaya banyak yang memilih pasangan nomor urut dua itu.

Betty berkata bahwa “sehingga ketika di Jakarta sudah berhasil katanya,” katanya.

Ditemui di kediamannya yakni di pusat kota Medan, Djarot menuturkan isu bahwa dari putra daerah dalam pemilihan kepala daerah tak lagi relevan. Semestinya, dari seorang pemimping bisa di lihat dan dinilai dari program yang ditawarkan, rekam jejak, integritas, kemampuan dan kompetensi.

“Terkait dengan isu dari putra daerah tersebut maka, saya ini kan termasuk warga negara Indonesia yang dapat mengabdikan diri saya di mana pun saya ditugaskan nantinya, sepanjang itu di wilayah kesatuan Republik Indonesia dan sepanjang itu tidak menabrak ketentuan yang berlaku. Sehingga saya pun berpikir bahwa isu putra daerah itu tak lagi relevan,” ungkapannya menerangkan.

Isu putra daerah tersebut tergolong baru di Sumut, kata Pengamat Politik dari Universitas Sumatra Utara, Henri Sitorus.

Pada saat Pujo ini mencalonkan sebagai gubernur Sumut pada pada pilkada 2013, isu putra daerah sudah tidak menjadi persoalan lagi.

Pada kontestasi pilgub saat ini pun, Edy berasal dari kelahiran Aceh berduet dengan Musa yang lahir di Medan dan beragama Islam. Kemudian Djarot berdarah Jawa dan seorang Muslim, sedangkan dengan pasangannya, Sihar Sitorus yakni pengusaha berdarah Batak yang lahir di Jakarta.

“Isu putra daerah ini bisa digunakan sebagai propaganda dan dikawinkan dengan politik identitas, oleh salah satu paslon, dan ini tidak baik demi kepentingan nasionalisme,” ungkapannya.

Bagi Henri ketika memlihan Djarot sebagai calon gubernur oleh PDI-P alasannya tidak lain  karena Sumatera Utara merupakan barometer keberagaman Indonesia.

Sumut dipandang sebagai daerah yang berhasil untuk merawat keberagaman dan percampuran budaya sebab selain Islam dan Kristen pun bisa menjadi agama mayoritas yang ada, serta dari pemeluk agama Khatolik, Buddha, dan Hindu.

Pada pilkada tahun 2013 lalu, Gatot yang beretnis Jawa memenangkan suara di Sumut. Walaupun demikian pada akhirnya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena korupsi, maka ini merupakan bukti bahwa masyarakat Sumut dapat menerima figur dari luar etnis Batak.

Sehingga deari situ Henri menegaskan sekarang sudah bukan zaman etnosentrisme, bahwa “Karena persoalannya adalah ketika kita commit bahwa ini adalah NKRI, semua warga negara berhak memilih dan dipilih, bangkit dong dari etnosentrisme seperti itu,” ungkapnya.

“Apa jaminan apabila dari putra daerah tidak korupsi? Apa jaminan kalau putra daerah bisa memajukan visi yang bagus mengawal proses pembangunan? Di situ tantangannya,” Hendri Menambahkan

Isu agama yang menjadi komoditas politik dalam Pilgub DKI Jakarta tahun lalu sudah terjadi di Sumut.

Terlebih ketika Djarot sedang mendampingi gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon wakil gubernur. Ahok gagal untuk menjabat kembali sebagai gubernur karena ada kasus penistaaan agama.

Bias kasus Ahok, menurut Henri inilah yang berdampak pada Pilkada Sumut. Ketegangan sempat muncul apabila terdapat imbauan untuk tidak memilih pasangan calon gubernur yang tidak seiman.

Bahkan, pada saat memasuki masa tenang menjelang pencoblosan pilkada. spanduk larangan memilih pemimpin kafir mulai bertebaran dari beberapa jalan protokol di kota Medan.

Hal ini yang membuat Sumut sebagai salah satu daerah yang rawan ketika Pilkada, ini menurut Kemendagri dan Kepolisian Republik Indonesia.

Kemendagri memasukan bahwa Sumut ke dalam daftar daerah rawan Pilkada, alasannya demikian dari dua pasangan calon gubernur-wakil gubernur yang fanatisme pendukungnya telah menjadi tinggi.

Kepolisian Republik Indonesia juga menjadikan Sumut sebagai satu dari lima daerah yang berstatus rawan, alasannya karena ‘merupakan salah satu daerah paling padat penduduk’ di Indonesia. Provinsi ini ditinggali hampir sekitar 14 juta jiwa, sedangkan dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yakni ada 9 juta jiwa.

Kendati demikian, Henri menuturkan unutk bisa percikan-percikan dari isu SARA ini tidak menimbulkan konflik horisontal, seperti yang terjadi pada Pilgub Jakarta kemarin.

“Memang itu rentan, tapi sejauh ini konflik seperti itu bisa diredam karena masyarakat Sumut cukup rasional,” katanya menerangkan.

Tokoh masyarakat seperti Wakil Ketua Walubi Sumatera Utara, Toni ini mengakui pilkada kali ini jauh lebih “sejuk” dibanding dengan pilkada-pilkada yang sebelumnya. Selain itu karena kedewasaan dari masyarakat, menurut Toni memang hal ini juga lantaran banyaknya masyarakat Sumut yang apatis dengan politik.

Toni menyatakan bahwa “Banyak masyarakat yang apatis artinya golput, mereka tidak begitu peduli karena sudah mengalami berbagai kali pilgub sehingga mungkin masyarakat punya pendapat tersendiri, akhirnya siapa juga yang menjadi gubernur, [kondisi] mereka kurang lebih sama. Sehingga tingkat kepedulian terhadap politik saya lihat kurang memuaskan,” ungkapnya.

Hal tersenut diakui oleh Ang Tek Hui, salah satu warga Tionghoa di Tanjung Balai. Pengurus vihara Huat Cu Keng yang sempat dirusak dan dibakar ketika massa pada Juli 2016 ini mengaku “tak ambil pusing” lagi terkait dengan perkara pilkada di daerahnya, akan tetapi beliau berharap berharap pemimpin yang bisa menghadirkan pemerintahan yang bersih.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here