Ketua DPR: Bersama Presiden Jokowi, Ayo Berantas Narkoba!

0
156

Jakarta, namalonews.com- Setiap tanggal 26 Juni pasti akan diperingati sebagai Hari Anti Narkotika Internasional (HANI). DPR RI juga mengajak semua pihak mendukung komitmen Pemerintahan Joko Widodo di dalam memberantas narkoba bertepatan dengan Hari Anti Narkotika Internasional setiap tanggal 26 Juni di setiap tahunnya.

Presiden RI Jokowi bersama dengan Ketua DPR RI yang bernama Bambang Soesatyo  bersama seluruh Lembaga Negara RI akan terus mengimbau agar bisa melakukan kegiatan untuk melawan narkoba.

Dalam keterangannya 26 Juni 2018 dirinya  mengajak pada semua untuk bisa menyatukan kekuatan bangsa di dalam menanggulangi dan melawan narkotika. Selain itu juga mensosialisasikan secara nasional jika kejahatan terhadap narkotika bisa menghancurkan msa depan generasi muda bangsa.

Mantan Ketua Komisi Hukum DPR RI tersebut juga mengatakan, sebaiknya Semua elemen harus melakukan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (Hani) di seluruh wilayah Indonesia.

Hal tersebut dilakuakn untuk bentuk dukungan terhadap pemberantasan narkotika sebagaimana Negara menyatakan perang terhadap narkotika.

Sangatlah diharapkan agar Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat ikut serta mengantisipasi serta melakukan strategi mengatasi bahaya narkotika.

Karena jika tidak, harapan Indonesia terbebas dari narkotika akan menemui jalan buntu.

Bambang menghimbau pada Komisi III DPR supaya lebih mendorong Polri dan BNN untuk mengutamakan rehabilitasi pada pengguna narkotika.‎ Selain itu itu, Bamsoet juga sangat berharap pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk bisa membangun secara khusus rumah sakit yang dipergunakan bagi pecandu narkotika.

Menurut Bamsoet, Polri dan BNN untuk mengutamakan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika.‎ Selain itu, BNN perlu juga melakukan sosialisasi agar masyarakat semakin menjauhi narkoba. “Agar pecandu bisa direhabilitasi tanpa dipungut bayaran,” imbuhnya.

Peran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga diperlukan, sambungnya Bamsoet. Yakni, dengan membangun rumah sakit khusus bagi pecandu narkotika supaya mereka bisa direhabilitasi tanpa dipungut biaya.

Pengguna Narkoba yang sebagian besar  juga merupakan anak bangsa yang sebaiknya harus diselamatkan. Mereka juga termasuk anak-anak kita dan saudara-saudara kita yang harus segera dilepaskan dari belenggu Narkoba supaya mereka bisa kembali menjalani hidup dalam keadaan sehat dan juga produktif.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menyampaikan untuk mengajak semua pihak mendukung komitmen Pemerintahan Joko Widodo memberantas narkoba yang sudah marak di Indonesia ini.

Menurutnya,‎ BNN sebaiknya juga memberikan sosialisasi supaya menimbulkan rasa ketidakinginan menggunakan narkotika. Hal itu dengan memanfaatkan media sosial, baik berupa infografis, foto, maupun video korban dan dampak negatif penggunaan narkotika.

Bambang juga memgatakan “Saya pun meminta kepada seluruh lapisan masyarakat tetap berkomitmen dalam memberantas peredaran narkotika di Indonesia.

Bamsoet yang juga termasuk Legislator Golkar itu pun menekankan terhadap Komisi III untuk mendorong Kejaksaan supaya bisa segera melaksanakan eksekusi terhadap terpidana narkotika. Baik  itu dengan hukuman seumur hidup, ataupun dengan hukuman mati.

Data yang telah didapatkan yaitu ada kurang lebih 25 orang yang divonis mati oleh Mahkamah Agung (MA). Kemudian untuk 14 orang di antaranya akan segera dieksekusi, akan tetapi untuk eksekusi mati gelombang tiga itu hanya dilaksanakan terhadap 4 orang terpidana. 10 orang terpidana lainnya justru akan dikembalikan pada  lembaga pemasyarakatan.

Informasi yang didapatkan, vonis mati siuudah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung (MA)  pada 25 orang pada 2016 lalu. Akan tetapi sebanyak 14 orang telah dijadwalkan untuk dieksekusi. Dan pada eksekusi mati gelombang tiga ituternyata  hanya bisa dilaksanakan pada 4 orang terpidana. Kemudian untuk 10 orang terpidana lainnya yang sempat diisolasi, juga sudah dikembalikan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP).‎

Sedangkan tahap yang kedua, eksekusi mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso dan Serge Atloui justru ditunda oleh Kejagung. Kedua WNA tersebut batal dieksekusi oleh korps adhyaksa dengan pertimbangan khusus. Beberapa waktu yang lalu Mary Jane sudah bersaksi mengenai kasus dugaan perdagangan orang yang ada di negara asalnya, yaitu Filipina. ‎

Mary Jane dikembalikan ke sel meski sudah  diisolasi di Cilacap Jawa Tengah di LP Nusakambangan untuk memberikan kesaksian melalui video conference mengenai kasus hukum dugaan human traficking di Filipina.

Kemudian untuk Serge Areski Atlaoui, WNA asal Prancis belum dieksekusi karena masih ada alasan tertentu.

Sebelumnya Ketua DPR Bambang Soesatyo juga telah meminta kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bernama Heru Winarko supaya bisa terus melakukan sinergi dengan kementerian dan lembaga dalam penguatan pemberantasan narkoba yang peredarannya telah dirasa mengkhawatirkan warga masyarakat indonesia.

Dia menjelaskan langkah sinergi dan kerja sama itu harus dilakukan untuk membasmi peredaran narkotika di tanah air dan mencegah masuknya narkotika dari luar negeri dalam jumlah yang semakin mengkhawatirkan.

Bambang Soesatyo juga memiliki harapan tinggi pada Heru Winarko, salah satunya bisa meneruskan gebrakan-gebrakan Kepala BNN sebelumnya, Budi Waseso.

Pelantikan Heru yang dilaksanakan di Istana Negara Jakarta, diawali dengan pembacaan surat Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Heru yaitu Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala BNN.

Presiden Joko Widodo memilih Heru Winarko sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) atas alasan integritas. Presiden menilai Heru memiliki karena latar belakang institusi asal, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan jabatan Deputi Penindakan.

Sebelumnya sudah turun Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Pada waktu  tanggal 11 Maret tahun 2014 lalu .

Peraturan tersebut juga telah ditandatangani oleh Badan Narkotika Nasional, Mahkamah Agung, Kementerian Kesehatan , Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Kementerian Sosial.

Dengan peraturan ini diharapakn pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkoba  di Indonesia bisa memperoleh layanan rehabilitasi  yang diperlukan.

Pemerintah telah melakukan berbagai langkah dan upaya untuk menyelamatkan para pengguna Narkoba  bersama dengan berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, tidak lagi menempatkan para pengguna Narkoba  sebagai pelaku tindak pidana  pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 mengenai  Narkotika. Dan juga Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Upaya yang telah dilakukan tersebut  diperkuat lagi dengan penetapan  Institusi Penerima Wajib Lapor tahun 2011 serta pencanangan 2014 sebagai Tahun Penyelamatan Pengguna Narkoba.

Di Indonesia sudah tersedia  sebanyak 274  IPWL seperti Rumah Sakit, Puskesmas, dan Lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah atau Swasta. Dari semua  IPWL tersebut bisa melaksanakan rehabilitasi medis,  entah itu melakukan terapi simtomatik atau konseling adiksi Napza.

Lalu untuk IPWL rumah sakit juga bisa merehabilitasi medis dalam bentuk rawat inap yang memiliki sifat jangka pendek serta yang bersifat jangka panjang.  Menteri Kesehatan juga sangat berharap pada pihak terkait agar bisa ikut serta dalam menyebarluaskan informasi adanya IPWL dan juga  layanan yang diberikan bagi anggota masyarakat yang dinilai butuh.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here