Kotak Kosong & Calon Tunggal, Kotori Demokrasi!

0
192

Jakarta, namalonews.com- Dalam kajiannya terkait calon tunggal dalam pemilihan umum, Partai Amanat Nasional (PAN) berencana melakukan negoisasinya. Hal itu dilakukan oleh Zulkifli Hasan karena disinyalir dapat merusak dalam tatanan demokrasi.

Hal ini dirasa perlu dilontarkan terkait tanggapan yang diberikan kepada kekalahan pasangan calon tunggal Wali Kota Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi dari kotak kosong dalam hitung cepat sejumlah lembaga survei di Pilwalkot Makassar tahun 2018. Zulhas, panggilan akrab Zulkifli Hasan akan mempelajari aturan mainnya lebih dalam lagi.

“Nanti kami pelajari lagi (aturan calon tunggal),” ujar Zulhas di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Sejak awal Partai Amanat Nasional (PAN) kurang sependapat adanya pasangan calon tunggal dalam kontestasi pemilu. Karena dengan adanya calon tunggal ini akan berpeluang dari calonnya untuk memperoleh dukungan hampair dari pelbagai partai. Apakah kondisi yang demikian akan menjadikan kondisi yang subyektif. Artinya akan memberi peluang besar bagi calon yang bermodal besar.

Sehingga pemilu bukan lagi ajang untuk berkompetisi. “Kalau lawan kotak kosong bagaimana. Nanti diborong partainya. Yang punya uang borong partai. Itu yang kami tidak mau,” ujarnya.

Sementara itu, Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI menyatakan fenomena kemenangan kotak kosong dalam Pilwalkot Makassar bentuk kegagalan elite dalam mengelola keinginan rakyat Makassar.

“Ini fenomena penting ya bahwa desain elite itu dikalahkan oleh keinginan rakyat,” ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta Kamis, (28/06/2018).

Bukan itu saja, dengan terjadinya kotak kosong di Makassar berarti pula elite di Makassar telah dipermalukan oleh rakyatnya lantaran kotak kosong lebih unggu dari calon tunggal.Ini kenyataan.

“Elite di Makassar itu saya kira dipermalukan oleh aksi rakyat memilih kotak kosong,” terangnya pada media.

Pasangan calon Arifuddin-Andi dikabarkan kalah dari kotak kosong. Pasangan yang didukung sepuluh parpol itu memperoleh 47 persen dan kotak kosong sebanyak 53 persen. Padahal pasal 54D ayat 1 UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada menyebut calon tunggal harus meraih lebih dari 50 persen suara sah.

Apabila kondisi tersebut tidak dapat terpenuhi maka pemilihan akan diulang pada tahun berikutnya.Jika sampai belum ada calon yang terpilih, selanjutnya untuk mengisi kekosongan pemerintah menugaskan pejabat untuk jabatan kepala daerah yang ditunjuk.

Sementara itu, pada pilkada yang digelar serentak pada 27 Juni 2018, KPU mencatat ada 14 daerah yang menggelar pilkada dengan calon tungga.

Sementara itu terkait calon tunggal, yang terjadi pada pilpres, menurut Yusril Ihza Mahendra jstru akan membahayakan negara. Karena dinilai pemilihan calon tunggal dimenangkan oleh kotak kosong, maka negara tidak memiliki pemimpin. Karena dalam pemilihan calon tunggal, sang calon biasanya ditandingkan dengan kotak kosong. Kotak ini sebagai pilihan warga yang tak mendukung calon tunggal tersebut.

“Ini ada satu bahaya yang tidak terpikirkan oleh pembuat UU. Kalau kotak kosong menang, maka negara dalam keadaan krisis konstitusional yang serius. Sebab MPR tidak bisa memperpanjang masa jabatan presiden dan tidak bisa menunjuk pejabat sebagai presiden,” kata Yusril pada media beberapa waktu silam.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here