Memenangi Pilkada Jangan Pede! Anda yang Tersangka Belum Aman

0
101

Jakarta, namalonews.com- Pilkada telah usai digelar di sejumlah kota dan provinsi di Indonesia. Sejumlah lembaga survei telah mengumumkan hasil pilkada tersebut dengan  hitung cepat. Berdasarkan hitung cepat itu pula sejumlah pasangan calon bupati, wali kota, maupun gubernur telah mengklaim memenangi pesta demokrasi secara serentak ketiga tersebut.

Namun,  Anda jangan berlebihan dalam menyikapi klaim kemenangan, khususnya yang tersangkut oleh sejumlah kasus, terutama kasus korupsi. KPK sudah menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap kepala daerah yang mengklaim menang pilkada dan tersangkut kasus korupsi. Dengan tegas KPK menyatakan akan memproses secara hukum para tersangka walaupun calon kepala daerah tersebut memenangi pesta demokrasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pengusutan kasus yang melibatkan sejumlah kontestan pilkada serentak 2018 masih berlanjut.

Hal itu disampaikan oleh KPK meski ada calon pemimpin daerah yang unggul dalam penghitungan suara sementara.

“Yang pasti, kami juga sedang memproses beberapa calon kepala daerah meskipun saat diproses posisinya adalah penyelenggara daerah,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah,  di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Febri tidak mempermasalahkan tersangka KPK yang menang dalam pilkada kemarin. Akan tetapi, ia juga menemukan ada sejumlah tersangka yang kalah.

Hasil pemungutan suara yang sudah disampaikan oleh berbagai lembaga survei secara hitung cepat tersebut, menurut Febri, harus dihormati karena hal itu merupakan hasil pilihan rakyat secara demokratis.

“Namun, KPK akan memisahkan antara proses politik tersebut,” ujar Febri kembali menegaskan.

Di samping itu, lanjut Febri, ia pun memastikan bahwa proses hukum kepada para tersangka KPK yang maju di pilkada kemarin yang sudah ditahan maupun belum ditahan sesuai UU Tipikor.

Sebagaimana diketahui bahwa sejumlah calon kepala daerah yang maju di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi menyandang status sebagai tersangka oleh KPK.

Dalam catatan KPK ada beberapa calon wali kota dan gubernur menjadi tersangka oleh KPK. Mereka itu di antaranya adalah calon gubernur NTT, Marianus Sae; calon gubernur Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus; calon wali kota Malang, Yaqud Ananda Gudban, serta calon bupati Tulungagung, Syahri Mulyo.

Sejauh ini KPK telah menetapkan mereka sebagai tersangka karena terlibat korupsi dan suap di sejumlah kasus yang berbeda.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here