Pemerintah Diimbau Evaluasi Struktur Gaji Pejabat Negara

0
109

Jakarta, namalonews.com- Struktur upah pejabat negara mendapat sorotan. Sebab, kini pemerintah memberikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk para pensiunan.

Sebelumnya, THR sudah diberikan sejak tahun 2016 kepada para aparatur sipil negara (ASN). Diketahui perintah telah keluar biaya untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 yaitu sebanyak Rp35,76 triliun atau 69% lebih banyak jika dibandingkan jumlah tahun lalu.

Presiden Joko Widodo telah memutuskan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk para pensiunan, dengan nilai total ‎pengeluaran pemerintah untuk hal tersebut senilai Rp 35,76 triliun.

Kementerian Keuangan juga menilai  jika pembayaran gaji ke-13 dan THR tahun 2018 agar dapat menyumbang sektor riil serta ekonomi Indonesia.

Jadi apakah dengan kebijakan populis ini bisa akan mendorong pertumbuhan ekonomi?yang mana, masyarakat semakin sejahtera dari efek peningkatan konsumsi yang menggerakan pertumbuhan ekonomi.

Farouk Abdullah Alwyni juga telah mengkritisi kebijakan pemerintah yang menganakemaskan birokrat dengan kenaikan gaji, tunjangan, dan juga bonus.

Dia juga menilai, bahwa hal tersebut dapat berimbas pada semakin parahnya kesenjangan sosial karena masyarakat biasa pada umumnya tidak mengalami peningkatan pendapatan yang memadai di setiap tahunnya.

Jumlah gaji pejabat negara yang banyak baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, juga direksi dan komisaris BUMN, serta lembaga negara lainnya sepertinya telah  cukup berpotensi menimbulkan konflik serta kecemburuan sosial.

Jika dilihat dari studi Bank Dunia, lanjut dia, selama satu dekade sampai dengan tahun 2015, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati 20% masyarakat dan meninggalkan 80% lainnya. Mayoritas rakyat, kata dia, tidak merasakan pertumbuhan ekonomi tersebut.

Pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati kelompok kecil akibat struktur sosial di Indonesia yang sejak zaman kolonial hingga pascareformasi menurutnya tidak berubah signifikan.

Farouk Abdullah Alwyni Chairman, Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) juga menerangkan, jika struktur penggajian institusi negara menambah buruk kondisi ketimpangan sosial dan juga tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan tingkat kesenjangan sosial di masyarakat.

Belum lagi struktur penggajian yang cukup fantastis dari banyak direktur dan juga dari komisaris BUMN.

Bahkan belum lama ini juga sudah mencuat polemik penggajian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang telah mencapai Rp 100 juta di tiap bulannya, belum lagi kasak kusuk total remunerasi dalam satu tahun dari kalangan anggota dewan di Senayan, yang mencapai miliaran.

Farouk Abdullah Alwyni menuturkan jika berdasarkan dengan studi World Bank, selama satu dekade sampai dengan tahun 2015 yang menikmati pertumbuhan ekonomi hanya 20 persen masyarakat dan meninggalkan 80 persen yang lain.

Farouk Abdullah Alwyni  juga menambahkan jika mayoritas rakyat tidak bisa merasakan pertumbuhan ekonomi, jadi taraf hidupnya terus mengalami penurunan dan tidak makmur, bahkan banyak mendapakan tekanan beban hidup dari berbagai sektor.

Orang yang merasakan pertumbuhan ekonomi ini hanya kelompok kecil karena struktur sosial di Indonesia dari zaman kolonial sampai sesudah reformasi tidak mengalami perubahan.

Sedangkan dalam kalangan UMKM  dan juga kelas  menengah kebawah sulit naik sebab keterbatasan akses sumber daya ekonomi akibat dikuasai segelintir elite dan kroni-kroninya.

Farouk juga mengatakan jika Indonesia berada di peringkat tujuh dunia dalam Crony Capitalism Index.

Dia menilai meski bukan sebuah indeks sempurna, paling tidak sudah menggambarkan sejauh mana sebuah negara bisa memberikan kesempatan ekonomi yang lebih terbuka dan merata kepada warganegara-nya.

Dijelaskan jika besarnya penghasilan sebaiknya dilihat apakah memang telah sebanding dengan produktivitas kinerjanya. Dan seperti apa dampak manfaatnya untuk masyarakat banyak.

Dia juga melanjutkan agar dipertimbangkan sejauh mana pendapat per kapita masyarakat secara menyeluruh di bandingkan penghasilan para elite tersebut.

“Ke depannya, perlu ada evaluasi terhadap struktur penggajian dalam kaitannya dengan persoalan ketimpangan sosial ini,” ucapnya.

Menurutnya, perlu ada evaluasi terhadap struktur penggajian dalam kaitannya dengan persoalan ketimpangan sosial ini.

Dia juga menambahkan jika penentuan gaji institusi publik harus didasari perbandingan pendapatan per kapita penduduk. Bisa juga mungkin dari penghasilan terendah anggota masyarakat yang ada.

Menurutnya untuk cara perhitungan ini untuk memberikan rasa keadilan seperti halnya amanat konstitusi dan juga  falsafah Pancasila.

Lanjutnya, untuk pejabat negara yang memiliki gaji yang cukup besar namun tidak ada manfaatnya untuk  peningkatan kesejahteraan rakyat sama halnya dengan melanggar setidaknya empat pasal dalam Pancasila.

Di Malaysia, Mahathir Mohammad berani memotong gaji para menterinya demi menunjukkan rasa keadilan bagi rakyatnya,” kata dia.

Pada akhirnya, Farouk mengingatkan, mendapatkan tanggung jawab di pemerintahan baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif juga di BUMN dan segenap institusi negara adalah untuk menjalankan fungsi negara dalam mengupayakan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Bisa diartikan jika pendapatan naik jika penghasilan rakyat secara menyeluruh juga bertambah. Apabila tidak seperti itu maka kita akan tetap menjadi negara dunia ketiga yang mengekalkan struktur kolonial dan juga feodal.

Pada keadaan dimana beban utang negara yang besar, kondisi ekonomi rakyat secara umum masih berat, pekerja migran non-skill kita yang masih tinggi.

Kemudian pemerintah bisa mengambil langkah solidaritas meski tidak populer, yakni memangkas gaji segenap pejabat negara, direksi dan komisaris BUMN untuk efisiensi anggaran.

Dalam keadaan yang seperti ini, pejabat negara dan juga BUMN yang memiliki gaji yang sangat besar dituntut bisa serius bekerja sesuai dengan bagiannya masing-masing dalam mengusahakan adanya perbaikan dari taraf hidup masyarakat.

Dia pun juga telah mengakui, jika selama ini memang telah terjadi pertumbuhan ekonomi meskipun masih dalam kondisi stagnan.

Akan tetapi selama ini yang banyak menikmati hanya dalam jumlah kecil saja. Diantaranya yaitu kelompok elite dari masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tersebut juga  tidak bisa dinikmati dengan cara yang merata.

Jika diamati dari data BPS,  dari mulai September 2017, jumlah masyarakat miskin yang ada di Indonesia adalah kurang lebih sebanyak sekitar 26,6 juta, atau sekitar 10.12% dari total jumlah penduduk keseluruhan.

Permasalahan yang dihadapi tersebut yaitu mengenai parameter penduduk miskin ini dengan memakai batas garis kemiskinan yang sangat kecil. Diantaranya sebesar  Rp 400.995 untuk masyarakat perkotaan dan Rp 370.910 untuk warga yang ada di pedesaan.

Akan tetapi jika dengan memakai indikator Bank Dunia dalam menentukan batas kemiskinan, antara lain yaitu pendapatan sebesar US$2 per hari per orang. Dengan demikian penduduk miskin Indonesia jumlahnya masih sangat tinggi. Di perkirakan yaitu hingga mencapai 47% atau sebanyak 120 juta jiwa dari total populasi.

Dia juga menjelaskan “Batasan garis kemiskinan Rp 400.000 ini terlalu rendah, karena orang kota dengan penghasilan Rp500.000 sudah dianggap tidak miskin, yang bahkan belum tentu cukup untuk kebutuhan dasar.

Padahal kebutuhan manusia itu bukan makan saja akan tetapi juga pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, juga rekreasi dan hiburan.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here