Peninjauan Pemungutan Suara Ulang, Bawaslu Temukan Kecurangan Uang

0
142

Jakarta, namalonews.com- Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu RI menyampaikan suatu rekomendasi yang di lakukan terkait dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada beberapa daerah. Hal ini tentunya karena ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya.

Rekomendasi ytersebut baru muncul setelah adanya data yang di duga adanya pelanggaran sementara ketika proses pemungutan suara di Pilkada serentak pada hari Rabu, 27 Juni 2018 kemarin.

Salah satu dari Anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo yang ada di Kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat pada Rabu 27 Juni 2018 menyatakan bahwa “Di Papua Kabupaten Jayawijaya surat suara tercoblos pilgub dan pilbup yang ada sebanyak 681 surat suara, hal ini juga terindikasi pidana dan akan direkomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang,” ungkapnya menerangkan.

Selain itu ada beberapa daerah lainnya seperti di Lebak, Banten, terdapat perbedaan jumlah surat suara dengan pemilih yang datang menggunakan hak suaranya.

Komisioner Bawaslu berkata bahwa “Berarti ada kelebihan surat suara jika disandingkan dengan pemilih yang tercatat di dalam formulir C7 dan pemilih A5 sehingga akan direkomendasikan ulang lagi,” sebutnya.

Kemudian di daerah Palangkaraya, Kalteng, ini pun ditemukan ada beberapa pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebagaimana mestinya sehingga Bawaslu juga akan merekomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang.

Bahkan di Aceh Selatan, terdapat pemilih yang menyalurkan suaranya pada dua TPS sekaligus yang berbeda. Untuk itu maka daerah ini pun berpotensi untuk di adakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, seperti yang di ungkapkan oleh Ratna sebagai KPUD telah meminta bahwa dari Panwas setempat untuk mengeluarkan sebuah rekomendasi surat suara untuk doilakukannya pemilihan suara ulang. Hal ini tentunya terkait dengan hilangnya ribuan surat suara yang ada di sana.

Ratna menegaskan bahwa “Ada pernyataan dari KPU Kab Cirebon kepada Panwas Kab Cirebon, untuk mengeluarkan rekomendasi untuk mengeluarkan surat suara PSU sebanyak 2000, ini tidak lain untuk menutupi kebutuhan surat suara yang menurut informasi KPU Kab Cirebon, mereka yang kehilangan 2.470 surat suara,” tuturnya.

“Tetapi informasinya pemungutan berjalan infestigasi tetap di lakukan Bawaslu apa kronologisnya sampai kehilangan,” sambungnya.

Rahmat Bagja selaku Anggota Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) RI menyebutkan bahwa masih terjadi politik uang dalam gelaran konstestasi Pilkada serentak 2018. Menurutnya bahwa di daerah yang masih terjadi politik uang yakni di Sumatera Utara (Sumut) dan di Lampung.

Bagja ketika di Desa Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/6/2018) menyatakan bahwa “Ini banyak kejadian, di Sumut politik uang, Lampung politik uang, sembako di mana-mana,” ungkapnya menerangkan.

Oleh sebab itu maka Bagja sempat meminta kepada panitia pengawas (panwas) dalam Pilkada untuk bisa lebih ketat ketika dalam melawan politik uang.

Persoalan tersebut memang, menurutnya sudah masuk dan dimulai bahkan dibahas ke dalam sentra penegakkan hukum terpadu (sentra gakkumdu).

“Sudah di berkas dan sudah masuk ke sentra gakkumdu, lagi pembahasan pertama. Kalau ada politik uang dan itu kita tindak lanjuti. Namun, yang masalah itu yakni dari adanya pembagian sembako dan uang,” katanya menegaskan.

Bagja lebih lanjut menerangkan bahwa dalam praktik politik uang yang sudah di lakukan ini  biasanya terjadi pada akhir masa tenang sebelum di lakukannya pemungutan suara. Terkait dengan kategori, maka ada banyak macamnya seperti yang dikategorikan ke dalam politik uang, kata dia, diharuskan adanya ajakan tertulis maupun lisan untuk memilih.

Akan tetapi beliau mengaku bahwa dari Bawaslu ini masih belum mengantongi data terkait dengan politik uang. Sejauh ini, hanya ada sembilan perkara politik uang yang sedang dalam  proses. Hal ini sudah terjadi karena memang sudah ada yang tidak memenuhi unsur dan ada juga yang dihentikan.

“Belum masuk semua (data) ini, terdapat Sembilan perkara yang sudah masuk di pengadilan,” ucapnya menerangkan.

Badan Pengawas Pemilu RI sejauh ini akan melakukan tinjauan ulang dari beberapa tempat pemungutan suara (TPS) terutama di tiga daerah penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 untuk mengawasi proses pemungutan suara yang berlangsung pada Rab kemarin.

Informasi yang di dapat yakni terkait denga himpunan dari Bawaslu RI yang ada di Jakarta, pada hari Rabu (27/6/2018) bahwa dari pemantauan pemungutan suara masing-masing akan dilaksanakan di Tangerang, Bogor, dan di Kabupaten Bogor.

Pengawasan dari sejumlah TPS tersebut yang nantinya akan langsung dipimpin oleh para Anggota Bawaslu RI, yakni dari Mochammad Afifuddin di Tangerang, Fritz Edward Siregar di Bogor, dan Rahmat Bagja yang ada di Kabupaten Bogor.

Salah satu dari anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, Rabu (27/6/2018), Seperti yang dilansir dari Antara menerangkan bahwa “Setiap anggota Bawaslu masing-masing direncanakan mengunjungi lima hingga delapan TPS yang ada di daerah tersebut,” ujarnya menegaskan.

Selain dari para pimpinan Bawaslu ini ada pula kegiatan tersebut yang juga akan diikuti para pengawas pemilu dari 12 negara. Salah satu diantaranya yang ikut dalam pemantauan yakni dari negara Swiss, Australia, dan beberapa negara kawasan Asia.

Bahkan ada pula dari sejumlah perwakilan serta dari kedutaan besar negara-negara sahabat lainnya, serta 20 organisasi kemasyarakatan atau ormas sipil di Indonesia, dan juga terdapat  tiga organisasi pemantau untuk pemilu internasional yang berbasis di Asia, Eropa, dan Amerika.

Selain hal di atas polisi tidak tinggal diam dalam memberikan keamanan. Akan tetapi dari Polda Metro Jaya pun memastikan bahwa dari seluruh jajarannya ini dapat bersikap netral dalam Pilkada 2018. Apabila ketahuan tidak netral, maka akan ada sanksi teguran hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) menanti anggota Polri tersebut.

Salah satu dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Argo Prabowo Yuwono di kantornya, Jakarta pada hari Rabu (27/6/2018) menyatakan bahwa “Sudah ada instruksi dari Bapak Kapolri, seandainya ketahuan ada yang tidak netral, ada sanksi, mulai dari ringan sampai berat, artinya mulai dari teguran sampai PTDH,” tegasnya.

Selain hal tersebut dari pihak kepolisian pun mengantisipasi adanya teror dalam Pilkada 2018 yang digelar pada hari tersebut.

Argo menyatakan bahwa “Tidak bisa kita sampaikan bagaimana teknisnya secara langsung, yang terpenting yakni ketika kita mengajak masyarakat untuk memerangi terorisme,” katanya.

Beliau pun mengatakan bahwa dari setiap TPS ini akan ada anggota kepolisian yang ikut  berjaga. Di mana dari anggota akan berjaga tersebut ada sebanyak dua orang dan dari masing-masing TPS tersebut akan ada keamanan yang di pantau bukan hanya petugas namun panitia dan masyarakat ikut andil dalam menciptakan keamanan bersama.

Argo menyatakan kembali terkait dengan Pilkada 2018 bahwa “Untuk keseluruhan ini akan ada 41.381 personel pengamaman. Dalam pengamanannya tersebut maka dari pihak Polri dibantu TNI dan stakeholder lainnya seperti Linmas,” ujarnya.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here