Siapa Aktor Intelektual di Balik ‘Kotak Kosong’ Pilkada?

0
122

Jakarta, namalonews.com- Baru beberapa hari usai pilkada serentak di beberapa wilayah di Indonesia. Tepatnya 27 Juni 2018 kemarin. Khususnya pilkada di daerah Makassar di menangkan oleh kotak kosong. Terkait hal tersebut, menuai pelbagai respon dari masyarakat luas.

Penilaian masyarakat bermacam-macam. Hingga muncul tudingan informasi, bahwa Mabes Polri pun turut andil pencataan dalam hasil pilkada di Makassar tersebut. Namun demikian, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) membantah melakukan pencatatan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Makassar 2018.

Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, dalam keterangannya terkait hasil pilkada Makassar, berdasarkan Surat Telegram Kapolri bernomor STR/404/VI/OPS.1.3./2018 tertanggal 22 Juni 2018, anggota Polri dilarang melakukan pencatatan hasil pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

“Berita tentang di Makassar adalah hoaks,” kata Setyo,Kamis (28/6/2018)pada media.

Tersebar berita sebelumnya bahwasanya Tim Pengamanan Pilkada Mabes Polri mencatat pasangan calon wali kota-wakil wali kota Makassar, Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi. Dalam catatan dan berita tersebut menyebutkan bahwa pasangan Munafri Arifudin-Rahmatika Dewi menang tiga persen dibandingkan dengan kotak kosong.

Ternyata perolehan angka tersebut berbeda dengan hasil cepat yang dilakukan oleh survei cepat. Pada perhitungan ini perolehan kotak kosong unggul dengan 53,35 persen suara sementara pasangan calon Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi yang didukung oleh 10 partai politik hanya memperoleh suara 46,65 persen.

Dan Setyo Wasisto, membenarkan nahwasanya, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Syafruddin tidak permah memberikan pernyataan kepada media terkait hasil pilkada di Makassar.

“Bapak Wakapolri tidak pernah memberi pernyataan kepada pers seperti itu,” kata jenderal pada insan media.

Sementara itu disinggung mengenai, campur tangan polri dalam pencatatan hasil pilkada di Makassar, Misna Attas, Ketua KPU Sulawese Selatan, tidak ingin berkomentar pihaknya. Sebaiknya tunggu kabar resmi dari Komisi Pemilihan Umum  saja.

“Jawaban saya hanya, tunggu hasil dari KPU,” ucapnya pada media.

Sementara itu, Pramono Ubaid Tanthowi, Komisioner Komisi Pemilihan Umum menjelaskan bahwa pengawas pemilu, aparat keamanan, intelijen, dan pemerintah daerah berhak mencatat hasil penghitungan suara di setiap TPS.Termasuk melakukan rekapitulasi hasil pemilu pun diperbolehkan.

Namun demikian tidak boleh dijabarkan kepada publik. Dan hanya boleh digunakan untuk konsumsi internal lembaga yang bersangkutan tersebut.

“Tidak boleh mengumumkan hasil perolehannya, karena memang tidak memiliki kewenangan untuk itu,” ucap Pramono Kamis (28/6/2018) pada media.

Sebagaimana untuk menentukan pemenang dalam pilkada, itu hanya KPU yang berhak dan hanya bisa dbatalkan oleh Mahkamah Konsitusi.

“Dari sisi aturan, hanya KPU yang berhak menyatakan siapa menang dan siapa yang kalah,” tutur Pramono pada media.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here