Sri Mulyani Resmi Lantik Kepala BPPK dan Dirjen Perimbangan Keuangan yang Baru

0
472

Jakarta, namalonews.com- Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan telah melantik Astera Primanto Bhakti sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dalam Kementerian Keuangan sebagai pejabat yang baru dan berperan menggantikan pejabat yang telah purna tugas, Boediarso Teguh Widodo, dalam acara pelantikan pejabat eselon I Kemenkeu pada hari Selasa, 26 Juni 2018 malam.

Pada kesempatan itu, Sri Mulyani juga turut melantik Rionald Silaban, sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang baru untuk menggantikan Primanto yang menjabat pada periode sebelumnya.

Sebelum dilantik sebagai Kepala BPPK yang baru, Rionald merupakan Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

“Saya telah memahami, bahwa dua jabatan ini merupakan posisi yang sangat strategis. Saya berpesan kepada Bapak Prima, supaya mengangsur pengalaman, informasi, serta pengetahuan, dari para pejabat yang menjabat sebelumnya,” terang Menkeu RI.

Sri Mulyani juga mengingatkan kepada Primanto agar dirinya dapat memahami berbagai permasalahan yang ada di dalam Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Terutama, Menurut Sri Mulyani, permasalahan yang erat kaitannya dengan desentralisasi fiskal, semangat reformasi serta otonomi daerah.

Sementara itu, kepada Rionald, Sri Mulyani juga memberikan pesan khusus. Pesan tersebut dimaksudkan agar Rionald terus mengedepankan transformasi pengetahuan, baik dalam internal institusi ataupun dalam korporasi yang ada. Dengan melalui pelantikan pejabat ini, Boediarso telah dinyatakan masuk pada masa purna bakti, akan tetapi masih belum dinyatakan pensiun.

Boediarso akan tetap memberikan perannya dalam Kementrian Keuangan sebagai widyaiswara. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan memiliki tugas utama untuk mendidik dan mengajar para pegawai dalam suatu lembaga.

“Saya menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya atas nama pribadi, serta atas nama Kementerian Keuangan kepada Bapak Boediarso atas baktinya untuk Republik Indonesia,” terang Sri Mulyani.

Lantik Dua Pejabat Baru, Sri Mulyani Ingatkan Terkait OTT

Setelah melantik dua pejabat baru untuk menggantikan peran pejabat yang lama sebagai Dirjen Perimbangan Keuangan serta Kepala BPPK pada hari Selasa malam, 26 Juni 2018, Menteri Keuangan, Sri Mulyani memberikan wejangan dalam memenuhi amanahnya.

Secara khusus, Sri Mulyani memberikan pesan kepada Astera Primanto Bhakti selaku Dirjen Perimbangan Keuangan yang baru, agar bisa belajar dari beberapa kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh oknum pejabat dalam Dirjen Perimbangan Keuangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada beberapa waktu terakhir.

Primanto menggantikan pejabat lama, yaitu Boediarso Teguh Widodo yang masuk masa purna bakti, untuk melaksanakan amanahnya sebagai Dirjen Perimbangan Keuangan.

Secara lebih lanjut, Sri Mulyani memberikan pesan kepada Primanto agar berlajar dari kesalahan yang dilakukan oleh oknum pejabat beberapa waktu yang lalu. Selain itu, juga terkait dengan transparnsi, tata kelola, dan yang paling khusus adalah pada permasalahan korupsi dari transfer ke daerah. Sri Mulyani mengatakan hal ini harus diberantas dan dibasmi.

“Saya pesankan kepada Bapak Prima supaya juga belajar dari kejadian OTT yang terjadi beberapa waktu terakhir,” tegas  Sri Mulyani.

Dalam hal ini, OTT yang dimaksudkan oleh Sri Mulyani merupakan tindak pidana korupsi berupa suap-menyuap yang melibatkan oknum pejabat dalam Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu, yang berhasil diungkap oleh tim penyidik KPK pada bulan Mei yang lalu.

Oknum pejabat Dirjen Perimbangan Keuangan yang dimaksud adalah mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, yaitu Bapak Yaya Purnomo. Berdasarkan keterangan yang disampaikan pada kala itu, Agus Suryono selaku Ketua KPK menyampaikan bahwa pihaknya sudah memantau Yaya Purnomo sejak lama karena dicurigai telah banyak menerima suap dari orang- orang yang ada di daerah. Sri Mulyani yang melantik Primanto mengatakan bahwa Primanto harus belajar dari kejadian ini. Ia juga berpesan agar Primanto dapat membina pegawainya untuk dapat tetap bekerja dengan cara bersih dan profesional. Menteri Keuangan juga menyampaikan kepada Primanto agar dirinya mampu lebih menjalin kerjasama dengan kementrian lain dan menciptakan efisiensi yang lebih baik.

“Selain itu, saya juga meminta kepada Bapak Prima agar meningkatkan kerja sama di lingkungan pemerintah yaitu dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Kerja sama ini berfungsi untuk mengoptimalkan formulasi hingga porsi transfer ke daerah serta dana desa supaya dapat menciptakan efektivitas serta hasil yang baik,” terang Sri Mulyani.

Astera Primanto Bhakti mengawali karirnya di Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1992 sebagai Penata Muda, kemudian berlanjut sebagai Kepala Bidang Administrasi dan Kerjasama Perpajakan pada tahun 2004. Karir Primanto terus berlanjut dengan mengemban amanh sebagai Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan, DJP pada tahun 200), lalu juga sebagai Kepala Subdirektorat Peraturan PPh Badan DJP pada tahun 2007. Kemudian pada tahun 2009, Primanto menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional DJP, lalu sebagai Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal pada tahun 2012, kemudian menjabat sebagai Staf Ahli bidang Penerimaan Negara Kemenkeu pada tahun 2015 yang akhirnya pada saat ini bertugas untuk memimpin BPPK.

STAN dan LPDP Diharapkan Menjadi Fokus Utama BPPK yang Baru 

Selain memberikan pesan khusus kepada Primanto selaku Dirjen Perimbangan Keuangan yang baru, Sri Mulyani turut memberikan pesan khusus kepada Kepala BPPK Kementerian Keuangan yang baru, Rionald Silaban. Sri Mulyani meminta kepada Rionald utnuk membenahi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) atau Politeknik Keuangan Negara serta program yang dilaksankana oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

“Saya meminta kepada Bapak Rio agar memperhatikan STAN, yang saat ini telah berubah menjadi Politeknik Keuangan Negara. Perlu diperhatikan secara baik, tidak hanya kualitas kontennya berdasarkan sisi kurikulum saja, melainkan juga dari kualitas karakter, yaitu terutama kepedulian untuk turut menjaga Republik Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila,” terang Sri Mulyani dalam sambutannya setelah melantik 2 pejabat baru tersebut.

Sri Mulyani juga  menyampaikan bahwa Rio juga harus memperhatikan para pengajar yang ikut berperang dalam proses belajar mengajar di Politeknik Keuangan Negara. Terlebih lagi, Sri meminta Rionald agar bisa menjaga tata kelola yang baik, yang diterapkan di dalam seluruh kegiatan di Politeknik Keuangan Negara. Salah satunya adalah meningkatkan pengawasan dan kinerja dalam hal penerimaan mahasiswa baru sampai dengan penempatan para mahasiswa yang baru lulus. Tugas ini diamanahkan sebelum Kementerian Keuangan membentuk institusi permanen untuk mengelola LPDP.

“LPDP ini sekaligus sebagai wahana untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik,” terang Sri Mulyani.

Dengan dilantiknya kedua pejabat tersebut, diharapkan dapat membawa masing-masing lembaga ke arah yang lebih baik. Pejabat baru ini diharapkan dapat menggantikan pejabat sebelumnya dan memenuhi amanahnya. Selain itu, sejalan dengan harapan Sri Mulyani, diharapkan pejabat baru ini tidak terpengaruh dengan tindakan korupsi yang sempat mempengaruhi pejabat lainnya dalam lembaga yang sama.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here