Hutang Pemerintah Yang Mencapai 4.169 Triliun

0
166

Jakarta, namalonews.com- Melalui laporan realisasi pelaksanaan APBN tahun 2018 per akhir Mei 2018 ini, Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa total hutang pemerintah pusat saat ini mencapai jumlah Rp 4.169,09 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu (year on year) hutang pemerintah pusat ini mengalami pertumbuhan sebesar 13,55 persen.

Secara umum, komponen hutang pemerintah pusat ini  terdiri dari pinjaman yang menccapai Rp 767,82 triliun, serta Surat Berharga Negara atau SBN yang jumlahnya Rp 3.401,27. Berdasarkan pada dokumen realisasi APBN per Mei 2018 turut disampaikan bahwa pinjaman pemerintah pusat tersebut dibagi menjadi dua, yaitu menjadi pinjaman dalam negeri sebesar Rp 5,40 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 762,41 triliun.

Sedangkan untuk SBN, dibagi menjadi dua yaitu denominasi valas sebesar Rp 992,87 triliun, serta denominasi rupiah yang besarannya mencapai Rp 2.408,40 triliun.

Sampai dengan akhir bulan Mei 2018, Produk Domestik Bruto atau PDB diperkirakan sebesar Rp 14.092,72 triliun. Jumlah PDB yang mencapai angka ini, rasio hutang pemerintah per akhir bulan Mei tetap terjaga di bawah 30 persen atau sebesar 29,58 persen. Berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam UU Keuangan Negara, presentase tersebut masih jauh berada di bawah 60 persen terhadap PDB.

Selain itu, berdasarkan laporan dari Kementrian Keuangan, terjadi penurunan hutang pemerintah dari kreditur komersial pada akhir bulan Mei 2017 yang besarnya mencaoau Rp 43,40 Triliun, dan akhir Mei tahun ini menjadi sebesar Rp 41,38 triliun. Penurunan pinjaman pemerintah dari kreditur komersial tersebut adalah sebesar 4,65 persen.

Sampai dengan akhir bulan Mei tahun 2018, untuk pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri mengalami pertumbuhan sebesar 5,38 persen. Kemudian jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, SBN mengalami pertumbuhan sebesar 15,54 persen.

Dalam rangka pendalaman pasar keuangan, pada bulan Mei yang lalu, pemerintah telah meluncurkan SBR-003 yang memberikan imbal balik berupa hasil sebesar 6,80 persen. Dari masa penawaran yang dimulai sejak tanggal 14 sampai dengan 25 Mei 2018, pemerintah menilai bahwa SBR-003 telah berhasil menarik minat masyarakat, serta memberikan kontribusi yang sangat baik bagi pembiayaan negara, yaitu sebesar Rp 1.928 triliun.

Prabowo: Hutang Indonesia Kini Sudah Sangat Membahayakan

Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra, telah melakukan pertemuan bersama Ketua MPR, Zulkifli Hasan di Widya Chandra pada 25 Juni 2018, beberapa hari yang lalu. Setelah adanya pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa hutang yang dimiliki oleh Indonesia saat ini sudah masuk pada taraf yang sangat membahayakan.

Selain hutang yang dimiliki oleh pemerintah, terdapat hutang lain yang bersumber dari lembaga keuangan pemerintah serta hutang dari BUMN. Hutang yang bersumber dari lembaga tersebut mencapai Rp 9.000 triliun ketika dijumlahkan.

Berdasarkan pada hal yang disampaikan oleh Prabowo terkait dengan hutang yang dimiliki oleh Indonesia, perlu disampaikan mengenai beberapa hal guna mengklarifikasi hal tersebut. Data statistik hutang sektor publik pada bulan Desember 2017 terdiri dari tiga golongan, yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

  1. Hutang pemerintah pusat sebesar Rp 4.060 triliun;
  2. Hutang BUMN non-lembaga keuangan mencapai angka Rp 630 triliun, dan;
  3. Hutang BUMN lembaga keuangan berjumlah Rp 3.850 triliun;

Berdasarkan ketiga golongan hutang di atas, apabila dijumlahkan, maka total hutangnya adalah sebesar Rp 8.540 triliun. Angka ini kurang sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Prabowo di mana ia menjelaskan bahwa hutang Indonesia mencapai Rp 9.000 triliun.

Selain itu, pemaparan dari Prabowo terkait dengan hutang Indonesia, menggunakan kurs dengan Rp 14.000 per dollar Amerika Serikat, sedangkan data Bank Indonesia (SUSPI), menggunakan kurs Rp 13.492 per dollar Amerika Serikat.

Untuk hutang BUMN dari lembaga keuangan, seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN adalah sebesar Rp 3.850 triliun. Sebesar 80 persen dari hutang ini merupakan dana dari pihak ketiga.

Dana yang berasal dari pihak ketiga tersebut berasal dari sejumlah masyarakat beserta perusahaan yang menanamkan dana di perbankan investasi pendanaan atau hanya bertujuan untuk menabung saja.

Selain itu, hutang BUMN non-lembaga keuangan, adalah hutang BUMN yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha milik BUMN, salah satunya adalah untuk membangun infrastruktur. Pembangunan infrastruktur BUMN ini di antaranya adalah pelabuhan laut dan udara, pembangkit dan transmisi listrik, jalan tol, serta kegiatan produktif BUMN lainnya.

Hutang yang dimiliki oleh BUMN menjadi kewajiban tersendiri bagi BUMN untuk melunasi hutang teresebut, di mana secara korporasi, pelunasan hutang ini juga dijamin oleh aset BUMN yang bersangkutan. Hutang BUMN merupakan kekayaan dan kewajiban yang dipisahkan sesuai dengan UU Keuangan Negara yang telah berlaku. Hal ini juga berarti bahwa hutang ini tidak otomatis menjadi tanggungan pemerintah.

Dengan pelaporan pelaksanaannya yang dilakukan secara terbuka dan transparan, hutang BUMN dijamin oleh pemerintah untuk dapat dikelola secara cermat dan teliti, kemudian juga dikendalikan dengan disiplin.

Besar kecilnya resiko hutang dapat ditentkan dengan membandingkan antara kemampuan memayar dengan besaran hutangnya. Dalam hal ini, hutang yang dimiliki oleh pemerintah pusat, ukurannya merupakan kapasitas ekonomi atau PDB, serta rasio kewajiban cicilan dan bunga terhadap penerimaan negara. Sedangkan, untuk hutang korporat, dapat diukur dengan aset dan arus penerimaan.

Guna Bayar Hutang, Cadangan Devisa Bulan Lalu Tergerus 2 Miliar Dolar Amerika Serikat

Jika dibandingkan dengan posisi akhir April 2018, akhir bulan Mei 2018 kemarin, Bank Indonesia mencatatkan bahwa cadangan devisa Indonesia berkurang sejumlah 2 miliar dollar Amerika Serikat. Pada akhir bulan Mei tahun ini, posisi cadangan devisa Indonesia tercatat berada pada jumlah 122,9 miliar dollar Amerika Serikat. Sedangkan, pada akhir bulan April yang lalu, cadangan devisa Indonesia adalah sebesar 124,9 miliar dollar Amerika Serikat.

Menurut penjelasan dari Bank Indonesia, cadangan devisa Indonesia ini setera dengan pembiayaan 7,4 bulan impor, atau 7,2 bulan impor dan pembayaran hutang luar negeri pemerintah. Bank Indonesia juga menjelaskan bahwa jumlah ini masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Melalui keterangan tertulisnya, Bank Indonesia menilai bahwa cadangan devisa yang dimiliki oleh Indonesia ini dapat mendorong ketahanan sektor eksternal, serta mampu menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan negara Indonesaia.

Bank Indonesia menjelaskan bahwa penurunan cadangan devisa yang dimiliki oleh Indonesia disebakan oleh penggunaannya guna pembayaran hutang luar negeri pemerintah, serta menjaga kestabilan rupiah di tengah terombang-ambingnya pasar keuangan global.

Sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Mei 2018, jumlah cadangan devisa yang Indonesia miliki terus mengalami penurunan. Pada awal tahun 2018 saja, bulan Januari cadangan devisa Indonesia masih sejumlah 131,98 miliar dollar Amerika Serikat, sedangkan pada bulan Februari 2018 telah mengalami penururnan menjadi sejumlah 128,05 miliar dollar Amerika Serikat.

Penulis: Sulis Sutrusna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here